19 June 2019

Jembatan Ambrol di Mesuji, Ini yang Dilakukan Kementrian PUPR


Jakarta, TUNTAS.CO.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan perbaikan jembatan Way Mesuji yang ambol pada Senin 17 Juni 2019 lalu akibat dilintasi truck dengan beban berlebih (over dimention/overload). Ambrolnya jembatan tersebut mengakibatkan jalan lintas timur Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung menuju Provinsi Palembang terputus.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIX Lampung  Muhammad Insal U. Maha mengatakan akan dilakukan perbaikan sementara setelah kendaraan dapat dievakuasi. Tujuannya agar jalan bisa segera di lalui. “Pekerja, alat, dan material telah disiapkan,” katanya.

“Kejadian amblasnya jembatan Way Mesuji tersebut bukan karena jembatan yang rapuh, melainkan karena beban yang melebihi kapasitas membuat badan jembatan amblas,” terangnya.

Insal menambahkan selama masa perbaikan, jembatan tersebut tidak dapat dilalui. Oleh karena itu Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung Ditjen Bina Marga telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengalihkan arus kendaraan dengan membuka secara situasional jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung yakni mulai dari Simpang Susun Pematang Panggang Km 239 - Sepucuk Km 323 (Kayu Agung Km 329) selama 14 hari yakni mulai tanggal 18 Juni - 04 Juli 2019.

Jalan tol akan difungsikan mulai dari pukul  06.00 - 16.00 WIB dengan kecepatan maximum 40 km/jam dengan 1 jalur 2 lajur (jalur A) dan ada pindah jalur pada 2 lokasi serta dapat dilintasi untuk kendaraan pribadi/non penumpang.

Untuk kendaraan truck, barang dan penumpang dialihkan ke Jalan Lintas Tengah (Terbanggi Besar - Kotabumi - Martapura - Baturaja - Simpang Sugih Waras - Muara. Enim - Prabumulih - Indralaya - Palembang dan sebaliknya).

Untuk meningkatkan konektivitas, PT. Hutama Karya (Persero) dan PT. Wijaya Karya pengelola jalan tol tersebut akan mengaspal jalan penghubung antara jalan tol KM323 tersebut dengan jalan Kabupaten di Sepucuk karena saat ini masih berupa tanah sepanjang 500 - 600 meter.

Jembatan Way Mesuji yang amblas memiliki lebar 10 meter dan panjang 60 meter, membentang di atas Sungai Way Mesuji Kabupaten Mesuji Lampung dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan.(*)

18 June 2019

Pemerintah Lanjutkan Kebijakan Wajib Tanam Bawang Putih


Jakarta, TUNTAS.CO.ID - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan kebijakan wajib tanam dan memproduksi bawang putih sebanyak 5% dari pengajuan impor, akan terus dilanjutkan dan disempurnakan. Kebijakan tersebut diyakini bukanlah penyebab atau pemicu kenaikan harga salah satu bumbu dapur tersebut di tingkat konsumen beberapa waktu lalu.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura, Moh Ismail Wahab menjelaskan sampai dengan tahun 2021, pemerintah memproyeksikan pasokan bawang putih konsumsi dalam negeri masih mengandalkan impor. Sementara, produksi dalam negeri difokuskan untuk memenuhi kebutuhan benih tanam.

"Tahun 2019 ini saja, Kementan terus berupaya menggenjot produksi bawang putih lokal di lebih dari 100 kabupaten seluruh Indonesia melalui dana APBN," demikian dijelaskan Ismail di Jakarta, Senin (17/6).

Wajib tanam importir digadang menjadi pendukungnya. Meski dalam pelaksanaannya diwarnai berbagai kekurangan, program wajib tanam ini terbukti mencatatkan berbagai keberhasilan diantaranya seperti dilansir data BPS tentang kenaikan luas panen 250 persen dan produksi 200 persen tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya.

"Wajib tanam importir hanyalah salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah guna mendukung pencapaian target swasembada selain melalui dana APBN," sebut Ismail.

"Pelibatan importir dalam proses wajib tanam, dimaksudkan agar tumbuh kepedulian dan komitmen kebersamaan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional khususnya bawang putih," imbuh dia.

Menurut Ismail, hingga saat ini mekanisme penerbitan rekomendasi impor oleh Kementan dan Persetujuan Impor oleh Kementerian Perdagangan diklaim masih berjalan sesuai koridor aturan. Pihaknya membantah ada upaya kesengajaan menciptakan kelangkaan pasokan pada bulan-bulan tertentu, sehingga memicu lonjakan harga, seperti yang terjadi beberapa pekan menjelang puasa 2019 lalu.

"Berdasarkan data BPS 2018, realisasi impor bawang putih periode November/Desember 2018 mencapai 227,6 ribu ton. Kebutuhan nasional kita rata-rata sekitar 40 ribu ton sebulan, sehingga diperkirakan stok carry over masih mencukupi sampai dengan April 2019," ujarnya.

Tentunya, lanjut Ismail, tanpa menafikkan faktor susut bobot selama penyimpanan. Kenyataannya trend kenaikan harga sudah mulai sejak Februari/Maret 2019.

"Bisa jadi ada pihak-pihak yang sengaja menggunakan isu penerbitan RIPH dan SPI untuk mempengaruhi psikologi pasar," tegasnya.

Ismail mengakui bahwa kebijakan importasi bawang putih nasional selama 7 tahun terakhir mengalami dinamika. Sejak tahun 2013 hingga 2017, bawang putih diatur dalam RIPH tanpa wajib tanam. Dampaknya, importir leluasa menguasai pasar bawang putih impor, bahkan bisa mencapai 96 persen lebih.

Lebih lanjut Ismail menegaskan, baru tahun 2017 lalu, seiring dengan pencanangan program swasembada oleh Menteri Pertanian, ditambahkan aturan wajib tanam bagi importir bawang putih. Tentu diantara sekian banyak importir penyikapan terhadap kebijakan tersebut berbeda-beda.

"Ada yang mendukung, ada yang biasa-biasa saja, adapula yang justru melawan. Ini yang perlu juga dicermati bersama," ungkap Ismail tanpa merinci siapa saja yang dimaksud.

Ismail pun menjelaskan besaran wajib tanam RIPH tidak bisa mengacu kepada SPI. Proses RIPH lebih awal dibanding SPI, karena wajib tanam ini lebih dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen mendukung swasembada, dan bukan sekedar syarat memperoleh SPI

"Sehingga, filosofi wajib tanam 5 persen itu berbeda dengan usulan kebijakan tarif dan CSR. Wajib tanam diarahkan untuk membangun kemitraan, sehingga sejak awal sudah didesain dan dibangun model komprehensif bawang putih lokal, mulai dari proses budidaya panen, kemitraan, gudang, distribusi hingga pasarnya," jelasnya.

"Artinya, importir benar-benar diajak terlibat langsung dan menyelami ruh dari rantai agribisnis bawang putih lokal," sambung dia.

Ismail pun mengakui bahwa pemerintah tidak menutup mata adanya kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan wajib tanam ini. Bayangkan, sejak 1996 sampai 2017 bawang putih lokal nyaris hilang dan petani-petani lama sudah banyak yang meninggal serta riset bawang putih nyaris stagnan.

"Pun Lahan sudah berubah peruntukan. Iklim juga mengalami pergeseran. Benih lokal awalnya juga sangat terbatas. Kita sudah petakan itu semua. Evaluasi dan pembenahan terus dilakukan bersama semua pihak terkait. Tentu berlaku mekanisme reward and punishment dalam proses ini," bebernya.

*Sanksi Bagi Importir Nakal*

Ismail menuturkan hingga saat ini Kementan telah mengantongi daftar hitam setidaknya 38 importir bawang putih yang tidak patuh aturan wajib tanam dari total 81 importir penerima RIPH 2017 lalu, dan 15 importir bermasalah terkait importasi produk hortikultura. Artinya, untuk RIPH 2017 lebih banyak importir yang patuh wajib tanam dibanding yang tidak. Importir yang serius dan rajin tanam nyatanya bisa berhasil.

"Sementara bagi yang ogah-ogahan dan sengaja lari dari kewajiban, ya tidak dapat apa-apa," tuturnya.

Oleh karena itu, Ismail tidak menampik kemungkinan jumlah daftar hitam akan terus bertambah, seiring proses evaluasi wajib tanam RIPH 2018 dan 2019. Pihaknya melibatkan Inspektorat, KPK, Satgas Pangan, KPPU, DPR dan pihak-pihak lain dalam proses evaluasinya.

"Tentu saja importir dan stakeholder lain juga kita ajak komunikasi," katanya.

Dari data yang dihimpun pihaknya, rata-rata produktivitas bawang putih lokal nasional baru mencapai 8 ton per hektar. Namun, di beberapa daerah seperti Sembalun bisa mencapai 12 ton hingga 18 ton per hektar. Bahkan ada yang diatas 20 ton seperti yang dihasilkan petani Karanganyar.

"Tentu kita akui angka provitas kita masih lebih rendah dari China, tapi soal aroma rasa, kita masih jagonya," ujar Ismail.

Kedepan, kata Ismail, pihaknya berharap semua pihak saling bahu membahu mensukseskan agenda kedaulatan pangan nasional termasuk bawang putih. Persoalan bawang putih dinilainya melibatkan banyak faktor kompleks mulai dari budidaya, regulasi impor, distribusi, tataniaga, pengawasan hingga penegakan hukum.

"Kita harapkan institusi pengawasan maupun instansi terkait bisa lebih berimbang dan objektif dalam melaksanakan peran dan fungsinya mengawal bawang putih nasional," pungkasnya. (mar)

17 June 2019

Jalan Tabir Barat Hancur, Mahasiswa Demo Al Haris


BANGKO, TUNTAS.CO.ID - Bupati Al Haris didemo oleh puluhan orang mahasiswa dan pemuda dari Kecamatan Tabir Barat, Senin (17/6). Persoalannya terkait hancurnya ruas jalan Simpang Seling - Ngaol.

Pengunjukrasa menjadikan halaman sekretariat DPD KNPI Merangin sebagai titik kumpul. Kemudian, sembari meneriakkan kecaman kepada Pemkab Merangin, mereka berkalan kaki menuju kantor bupati yang berjarak hanya ratusan meter dari titik kumpul.

"Tabir Barat juga bagian dari Kabupaten Merangin. Tapi kenapa jalan ke kampung kami tidak dibangun secara layak. Kenapa dibiarkan hancur," teriak orator menggunakan pengeras suara.

Pendemo sempat berasi beberapa menit di Jalan Lintas Sumatera. Lalu kemudian memasuki halaman depan kantor Bupati Merangin.

Datangnya pendemo nyaris bertepatan dengan selesainya acara halal bihalal di halaman kantor bupati. "Kami tidak pantas dianak tirikan dalam pembangunan di Merangin. Bahkan Desa Air Liki belun ada jalan," teriak pendemo yang mendesak harus ditemui langsung oleh Al Haris.

Selang sekitar 30 menit, Haris tiba menggunakan mobil dinas Toyota Innova BH 1 FZ. Kedatangannya disambut teriakan dan orasi mahasiswa yang semakin bersemangat di teras depan kantor bupati.

Kepada mahasiswa, Haris mengatakan jalan ke Tabir Ulu dan Tabir Barat bukan tidak dibangun. Hanya saja memang belum mampu dibangun langsung selesai dan mulus.

Haris juga menjawab keluhan pendemo mengenai belum meratanya signal telekomunikasi di banyak desa di Tabir Barat. "Di desa lain juga masih banyak yang seperti itu. Bukan cuma di Tabir Barat," tukas Al Haris.(*)

14 June 2019

Kementrian PUPR Buat Program PISEW, Petani Jadi Mudah Angkut Hasil Panen


TUNTAS.CO.ID, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar dengan skema Padat Karya Tunai. Salah satunya adalah Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan desa) serta memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat desa.

“Pembangunan infrastruktur kerakyatan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat seperti jalan produksi, jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Secara nasional dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018), PISEW telah menyentuh 1.664 kecamatan dari total target 2015-2019 sebanyak 2.564 kecamatan. Pada umumnya infrastruktur yang dibangun melalui dana PISEW adalah jalan produksi yang bertujuan memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Pelaksanaan pembangunannya dikerjakan oleh masyarakat desa setempat tidak menggunakan kontraktor.   

Program PISEW tahun 2018 dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 540 miliar. Dari jumlah tersebut, mayoritas digunakan untuk pembangunan jalan sebesar 84,9% dari total anggaran atau Rp 447,69 miliar. Sedang sisanya, digunakan untuk pembangunan irigasi, jembatan, air bersih, sanitasi, dan tambatan perahu.

Pada tahun 2019, Kementerian PUPR kembali menganggarkan dana PISEW sebesar Rp 540 miliar untuk membangun 900 kecamatan atau 2.309 desa. Selain PISEW, program Padat Karya lainnya adalah KOTAKU sebesar Rp 283 miliar dengan target 1.193 kelurahan, SANIMAS Rp 318 miliar dengan target 823 lokasi, PAMSIMAS Rp 962 miliar dengan target 5.323 desa. Jumlah tenaga kerja yang bisa terserap sebanyak 138 ribu orang.

Kecamatan atau desa yang berhak mendapat program PISEW harus memiliki beberapa kriteria, yakni kecamatan atau desa yang berpotensi berbasis agropolitan, peningkatan sektor ekonomi masyarakat dan rencana tata ruang yang searah dengan pemerintah kabupaten/kota.

Beberapa Program PISEW tahun 2018 yang telah selesai pengerjaannya dan telah memberi manfaat bagi masyarakat diantaranya di Desa Jorong Teluk Sikai dan Desa Jorong Sitakuak di Provinsi Sumatera Barat. Kedua desa tersebut mendapatkan anggaran tahun 2018 masing-masing desa sebesar Rp 600 juta dengan masa pelaksanaan pekerjaan bulan Agustus – Oktober 2018.

Kemudian di Desa Waimetal Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku yang menggunakan dana program tersebut untuk pekerjaan perkerasan jalan sirtu, pembangunan talud, dan gorong-gorong.

PISEW juga dilaksanakan di Desa Panyangkalang Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dimana masyarakat membangun jalan penghubung antara area persawahan menuju pusat perekonomian masyarakat setempat. Pembangunan jalan desa tersebut memberikan manfaat warga Desa Panyangkalang dalam menjalankan aktivitas pertanian, seperti mempermudah akses dari dan menuju areal pertanian, sehingga memaksimalkan produksi pertanian dan mengurangi biaya produksi.

Program PISEW juga menyentuh pembangunan jembatan sepanjang 60 meter dengan lebar 2,4 meter di Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Jembatan ini memudahkan warga setempat menyeberang menuju area persawahan yang sebelumnya harus menggunakan rakit. (*)

Presiden Jokowi Tiba di Bali, Akan Tinjau Lokasi Wisata Waduk Muara Nusadua


TUNTAS.CO.ID, Bali - Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo pada Kamis sore, 13 Juni 2019, menuju Provinsi Bali guna melakukan kunjungan kerja. Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Presiden dan rombongan bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta.

Setibanya di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada pukul 20.45 WITA, Kepala Negara dan Ibu Iriana disambut oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, dan Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose.

Presiden dan rombongan kemudian langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama berada di Bali untuk melanjutkan rangkaian kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya, di antaranya menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Kabupaten Bangli dan meninjau kawasan wisata Waduk Muara Nusa Dua, Kota Denpasar.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Bali, yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Noegroho, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dan Johan Budi, serta Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak. (Mach)

12 June 2019

Minat Jadi Kepala Ombudsman Jambi, Pendaftaran Sudah Dibuka, Ini Syaratnya


TUNTAS.CO.ID, Jambi - Ombudsman RI memberikan peluang kepada para profesional dalam memberikan pengawasan pelayanan publik dengan membuka lowongan untuk menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman di Provinsi Jambi dan empat provinsi lainnya Sumatera Barat, Jambi, Babel, Jawa Tengah dan Papua Barat.

Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jambi, Abdul Rokhim melalui rilis pers mengatakan pihaknya mengundang putra-putri terbaik Indonesia untuk bergabung dan mengabdi sebagai pengawal pelayanan publik yang bebas maladministrasi.

"Kami mengundang para profesional, tokoh masyarakat maupun akademisi yang ada di Provinsi Jambi untuk mengikuti seleksi penerimaan Kepala Perwakilan tersebut. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Mei-28 Juni 2019," ujar Rokhim.

Ombudsman juga mengajak masyarakat Jambi untuk terus mengawal pelayanan publik di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ini, dan jangan takut untuk mengadukan setiap ditemukannya maladministrasi dalam pelayanan publik.

"Sekali lagi kami mengundang kepada putra-putri terbaik yang ada di Provinsi Jambi untuk bergabung dengan Ombudsman. Mari bersama kita kawal pelayanan publik yang bebas dari maladministrasi" tegas Rokhim.

Adapun persyaratannya sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia

2. Bertaqwa kepada Tuhan YME

3. Sehat jasmani dan rohani

4. Bebas dari segala bentuk narkotik dan obat-obatan terlarang

5. Cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas dan memiliki reputasi yang baik

6. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun per 31 Juli 2019

7. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik

8. Memiliki pengetahuan tentang Ombudsman dan pelayanan publik

9. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

10. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik

11. Bersedia untuk tidak merangkap menjadi Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, pengurus dan/atau anggota Partai Politik dan profesi lainnya (antara lain: Dokter, Akuntan, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah)

12. Bagi calon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, bersedia berhenti dari jabatan organik Pegawai Negeri Sipil apabila diterima sebagai Kepala Perwakilan

13. Aktif dan memiliki jaringan di pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media dan perguruan tinggi di masing-masing wilayah kantor Perwakilan Ombudsman.

Ombudsman menunggu partisipasi masyarakat untuk bergabung menjadi insan Ombudsman RI. Cek di Website: ombudsman.go.id. (*)

Partai Pengusung Jokowi Kuasai Kursi Mayoritas DPR RI dari Dapil Jambi

 
TUNTAS.CO.ID, Jambi - Meski Jokowi dan KH Ma'ruf Amin kalah di Jambi dalam Pilpres 17 April lalu, namun berbeda dengan partai politik pengusung.

Partai pengusung Jokowi menjadi penguasa mayoritas kursi di DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jambi.

Bahkan Golkar berhasil menempatkan dua kader di DPR RI, kemudian Nasdem yang periode lalu tidak berhasil mendapatkan kursi, kini mendapatkan satu kursi.

Partai pengusung Jokowi total mendapatkan lima kursi DPR RI dari Dapil Jambi, yakni Golkar 2 kursi, PDIP 1 kursi, PKB 1 kursi, Nasdem 1 kursi.

Kemudian partai pengusung Prabowo - Sandi mendapatkan 3 kursi, yakni Gerindra 1 kursi, PAN 1 kursi dan Demokrat 1 kursi.

Berikut nama caleg masing-masing partai yang duduk di Senayan.

1. Zulfikar Ahmad Jambi Demokrat 72.333 Final

2. Sutan Adil Hendra Jambi Gerindra 83.325 Final

3. Hasan Basri Agus Jambi Golkar 200.291 Final

4. Saniatul Latifa Jambi Golkar 85.969 Final

5. Agus S Roni Jambi Nasdem 30.809 Final

6. H. Bakri HM Jambi PAN 82.447 Final

7. Ihsan Yunus Jambi PDIP 76.303 Final

8. Sofyan Ali Jambi PKB 40.470 Final

Ini Jumlah Perolehan Suara Partai di Pemilu 2019


TUNTAS.CO.ID - Sudah diprediksi sejak awal, partai besar akan kembali menjadi penguasa di DPR RI.

Sementara partai baru, hampir semuanya, yakni Perindo, PSI, Berkarya dan Garuda tidak bisa menempatkan kader di Senayan, karena tidak mencukupi ambang batas 4 persen.

Sementara untuk partai pemenang pemilu, masih dipegang oleh PDIP, yang akan menempatkan kadernya menjadi Ketua DPR RI.

IniI Hasil Akhir Pleno Pileg KPU Pusat :

1. PKB: 13.570.097 (9,69%)
2. Gerindra: 17.594.839 (12,57%)
3. PDIP: 27.053.961 (19,33%)
4. Golkar: 17.229.789 (12,31%)
5. NasDem: 12.661.792 (9,05%)
6. Garuda: 702.536 (0,50%)
7. Berkarya: 2.929.495 (2,09%)
8. PKS: 11.493.663 (8,21%)
9. Perindo: 3.738.320 (2,67%)
10. PPP: 6.323.147 (4,52%)
11. PSI: 2.650.361 (1,89%)
12. PAN: 9.572.623 (6,84%)
13. Hanura: 2.161.507 (1,54%)
14. Demokrat: 10.876.507 (7,77%)
19. PBB: 1.099.848 (0,79%)
20. PKPI: 312.765 (0,22%).

Jumlah seluruh suara sah: 139.971.260 suara.

Menteri Basuki Akan Evaluasi Desain Rest Area Jalan Tol


TUNTAS.CO.ID, TUNTAS. — Kesiapan infrastruktur jalan turut mendukung kelancaran Mudik Lebaran Tahun 2019 disamping manajemen lalu lintas. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kondisi prasarana jalan baik jalan tol maupun jalan nasional relatif baik dan tidak mengalami masalah. “Kalau di bidang PUPR, kesiapan prasarana  jalan tol dan jalan nasional baik yang di Pulau Sumatera maupun Pulau Jawa, Alhamdulillah tidak ada masalah,” kata Menteri Basuki

Menteri Basuki menambahkan Kementerian PUPR terus melakukan pemantauan kemantapan prasarana jalan dan jembatan di seluruh Indonesia lewat petugas di lapangan maupun lewat pusat pemantauan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga. “Yang kami monitor adalah kondisi prasarananya bukan _traffic_-nya. Karena kalau _traffic_ kita hanya melaporkan ke Kementerian Perhubungan, misalnya ada pengguna jalan melaporkan kondisi _traffic_ kemudian kami teruskan ke Kemenhub. Tapi kalau ada informasi jalan yang rusak atau longsor dan jembatan putus akan kami langsung tindak lanjuti melalui Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian PUPR yang ada di daerah,” ujar Menteri Basuki.

Terkait evaluasi arus mudik dan balik Lebaran 2019, Menteri Basuki mengatakan arus balik yang lebih padat dibandingkan dengan arus mudik, karena waktu libur untuk arus balik yang sempit, sehingga banyak pemudik kembali di waktu yang hampir bersamaan. "Pada saat mudik arus lalu lintas dari satu titik yakni Jakarta menyebar ke berbagai daerah seperti halnya irigasi. Tetapi pada arus balik, lalu lintas seperti drainase, dari beberapa titik menuju ke satu titik kembali ke Jakarta dan pada waktu hampir bersamaan sehingga manajemen waktunya ketat sekali. Waktu saat arus mudik 4-5 hari, sedangkan arus balik hanya 2-3 hari saja,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki mengatakan kebijakan sistem satu arah (one way) yang diterapkan pada saat arus mudik dan balik Lebaran 2019 disamping membantu kelancaran juga membawa dampak positif kepada para pedagang di sepanjang jalan nasional. “Positifnya adalah pada saat arus mudik diberlakukan satu arah dari Jakarta, maka pengendara dari Timur ke Barat diharuskan masuk ke jalan nasional sehingga berdampak warung-warung dan toko oleh-oleh banyak dikunjungi, begitupun sebaliknya saat arus balik,” ujarnya.

Terkait evaluasi kecukupan tempat istirahat (rest area) di Jalan Tol, Menteri Basuki mengatakan dibutuhkan dukungan perilaku pengendara dalam menggunakan rest area sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan. "Seberapapun banyaknya rest area, tidak akan cukup dengan kondisi eksisting yang seperti ini. Sebagai ilustrasi, rest area di Palimanan dan Kalikangkung, kondisi normal menampung 17 ribu kendaraan, namun pada saat mudik kemarin naik 4 kali lipat jadi 68 ribu kendaraan. Penerapan kebijakan satu arah yang memungkinkan penggunaan rest area di kedua sisi, juga tidak bisa menampung seluruhnya pemudik ingin masuk rest area,” ujarnya. 

Sebagai evaluasi, Menteri Basuki mengatakan ke depan pemerintah berencana akan mengupayakan adanya perubahan desain parkir di tempat peristirahatan. Hal itu dilakukan guna mengakomodasi pemudik yang ingin beristirahat di sela perjalanan mudik atau balik. “Kita evaluasi desain untuk parkir lebih disiapkan khusus, tidak menyebar di semua ruang rest area. Perilaku pengendara umumnya misalnya jika ingin ke toilet, maka parkirnya juga harus dekat dengan toilet sehingga menumpuk. Untuk itu akan kita coba atur agar parkir kendaraan di rest area agak jauh dari pertokoan sehingga lebih teratur,” ujarnya.

Disamping itu untuk rest area pada ruas jalan tol antar kota, posisinya terlalu dekat dengan pinggir jalan, sehingga kerap menimbulkan kemacetan.  “Akan kita coba evaluasi rest area yang saat ini berada persis di pinggir jalan tol. Akan lebih baik jika desainnya menjorok ke dalam, terutama untuk jalan tol antar kota yang masih memungkinkan ketersediaan lahannya. Terlebih dengan rencana Kementerian Perhubungan yang akan memanfaatkan rest area sebagai “terminal tol”, maka dibutuhkan desain khusus agar tidak menimbulkan kemacetan,” ujar Menteri Basuki. (*)

Golkar Diprediksi Usung HBA, Potensi Head to Head dengan Ratu Munawaroh, Ini Prediksi Calon Wakil

Hasan Basri Agus dan Ratu Munawaroh 

TUNTAS.CO.ID - Jika tidak ada aral melintang, tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi akan dilaksnakan September 2019.

Sejauh ini belum ada satupun figur yang menyatakan sikap maju di Pilgub, termasuk Hasan Basri Agus (HBA), yang notabene memiliki kans besar.

Saat sebelum pemilihan calon anggota legislatif, HBA pernah mengungkap bahwa dirinya akan fokus di DPR RI, dan tidak akan maju di Pilgub.

Namun dengan besarnya peluang jika maju, banyak pihak meragukan ucapan HBA tersebut.

Bahkan Partai Golkar sendiri diprediksi akan memajukan kadernya yang punya potensi besar untuk menang, seperti HBA.

Seperti disampaikan  Kemas Faruoq, Anggota Dewan Pertimbangan DPD 1 Golkar Provinsi Jambi. 

Kepada awak media beberapa waktu lalu ia menyebut tidak menutup kemungkinan DPP akan melirik HBA.

"Di samping mantan gubernur dia peraih suara tertinggi ketiga se Indonesia pada Pileg 2019. Kalau HBA maju, pertarungan di Pilgub bisa dianggap selesai," katanya.

Jika HBA maju lalu siapa yang akan menjadi calon wakil gubernur ? 

Tuntas merangkum nama-nama yang muncul dan berpotensi menjadi wakil HBA.

1. Usman Ermulan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

2. Elviana dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

3. Sofyan Ali dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

4. Sutan Adil Hendra dari Partai Gerindra 

5. Irjen Pol Muchlis AS non partai.

6. Edi Purwanto dari PDIP.

7. Safrial dari PDIP.

8. Ria Mayang Sari dari Nasdem.

9. Sukandar dari Golkar.

Lalu apakah HBA benar-benar tidak akan ada pesaing di Pilgub, hal ini tergantung dengan manuver partai politik, karena PAN diprediksi masih memiliki 'kuju', yakni Ratu Munawaroh, istri almarhum Zulkifli Nurdin.

Terjunnya Ratu Munawaroh ke kancah politik Jambi mulai tercium dari pemilihan nama calon wakil gubernur Jambi untuk mendampingi Fachrori pasca ditahannya Zumi Zola.

Kepastian kesiapan Ratu ke kancah politik ini dikonfirmasi oleh PLT Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, H Bakri ketika ditanya nama-nama yang diusulkan menjadi Wagub termasuk di dalamnya Ratu Munawaroh.

"Semua sudah siap," kata Bakri kepada awak media beberapa waktu lalu.

Ini menjawab kesiapan Ratu Munawaroh terjun ke ranah politik. Jika kemudian dilanjutkan ke Pilgub, maka Ratu Munawaroh adalah pesaing HBA yang memiliki basis massa cukup besar baik dari sisi geografi, demografi maupun sosilogis. 

Lalu siapa nama yang berpotensi menjadi calon wakil Ratu Munawaroh ?

1. Sukandar

2. Asyafri Jaya Bakri 

3. Irjen Pol Muchlis

4. Fachrori Umar

5. Cek Endra 

6. Al Haris 

7. Sy Fasha

11 June 2019

Ahmad Dhani Divonis 6 Bulan Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa


TUNTAS.CO.ID, Surabaya - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis satu tahun kepada Ahmad Dhani Prasetyo. Dhani terbukti bersalah karena menyebar ujaran kebencian.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, R Anton Widyopriono di Pengadilan Negeri Kota Surabaya, Selasa (11/6/2019).

Vonis ini di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU sebelumnya menuntut  Ahmad Dhani  hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.

Perbuatan Ahmad Dhani yang memposting video blog telah memenuhi unsur pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana selama 1 tahun 6 bulan penjara," kata jaksa di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (23/4/2019) lalu. (Ari)

Hukum Makar Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW Menyebut Saat Mereka Mati Sama Seperti Orang Jahiliyyah

Ilustrasi aksi terorisme di Jakarta

TUNTAS.CO.ID -
indakan makar atau memberontak sebenarnya sudah ada sejak lama, termasuk dalam Islam, ada ajaran terkait adab kepada pemerintah, dan larangan keras melakukan makar atau memberontak.
Contoh dalam satu hadist, Nabi Muhammad SAW memberi bimbingan terkait sikap kepada pemerintah.
Barangsiapa membenci tindakan (kebijakan) yang ada pada penguasanya, hendaklah dia bersabar. Karena siapa saja yang keluar dari (ketaatan) terhadap penguasa (seakan-akan) sejengkal saja, maka dia akan mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyyah.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Oleh karena itu, membantu dan bergabung dengan pemberontak juga dilarang dalam Islam. Pemberontak merupakan musuh bersama yang harus dijauhi dan haram hukumnya membantu mereka meskipun mereka melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang zalim. 
Bahkan menurut Imam Ibnu Abidin dalam kitab Al-Durrul Muhtar dikutip dari bincang Syariah.com setiap rakyat yang memiliki kemampuan wajib hukumnya membantu penguasa untuk menumpas gerakan pemberontak.
Menurut beliau, para pemberontak yang mengobarkan perpecahan, fitnah, hasutan, pembunuhan dan lainnya termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Nabi saw. 
Begitu juga dengan orang-orang yang membantu dan bergabung dengan mereka. Membantu terhadap perbuatan maksiat, apalagi berpotensi menghilangkan nyawa kaum Muslim, meski hanya dengan satu kalimat, dosanya sama dengan para pelaku maksiat tersebut. (mar) 

Pasukan OPM Serahkan Senjata, dan Mengakui Pemerintahan Indonesia adalah Pemerintahan yang Sah

Pasukan OPM serahkan senjata.

TUNTAS.CO.ID, Mulia - Apel gabungan pertama setelah libur hari Raya Idul fitri Dilingkungan pemerintah Kabupaten Puncak Jaya yang dilaksanakan di lapangan alun-alun Kota baru Mulia, pada Selasa (11/06).

Para peserta apel terdiri dari Aparatur sipil negara, TNI /Polri , Instansi Vertikal, Tenaga pendukung honorer, CPNS, LMA, Tokoh pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Satgas Amanah, pejuang pepera, dan seluruh masyrakat Dilingkungan pemerintah kabupaten Puncak Jaya.

Dalam Apel tersebut Wiginus Gire selaku Anggota KKB Puncak Jaya menyatakan pernyataan bahwa.

1.berhenti dan keluar dari Gerakan KKB di Puncak Jaya tanpa Paksaan atau tekanan dari pihak manapun, melainkan atas kesadaran diri sendiri, hati nurani, dan panggilan iman saya selaku umat beragama.

2.mengakui dan bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia sebagai pemerintahan yang sah.

3.sebagai bukti dan kesungguhan saya, maka saya menyerahkan sepucuk senjata api kepada Bupati Puncak Jaya untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang.

4.mulai saat ini saya tidak akan kembali bergabung KKb karena saya dan keluarga saya ingin hidup tenang dan tentram dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

5.sebagai mantan anggota KKB, saya mengajak seluruh anggota KKB untuk bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia, menyerahkan semua jenis senjata api kepada pihak yang berwenang, dan bersama-sama membangun bangsa dan Negara Kesatuan  Republik Indonesia.

6.saya akan taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7.sebagai warga Negara Indonesia maka saya bersama dengan pihak TNI/POLRI dan seluruh elemen bangsa akan berjuang menjaga keamanan dan keutuhan NKRI."

Dengan pernyataan tersebut Wiginus Gire,  minta kepada pemerintah daerah kabupaten Puncak Jaya akan hak-hak nya sebagai warga Negara yaitu :

1.tidak ditahan dan tidak dihukum serta diberikan ruang bersama keluarga saya untuk menjalani kehidupan yang layak seperti warga negara Indonesia lainnya.

2.diberikan kesempatan untuk berperan dalam membangun bangsa dan negara, khususnya diwilayah Kabupaten Puncak Jaya.

3.pembangunan harus berlaku adil dan merata diseluruh wilayah Nusantara untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Adapun Penyerahan sepucuk senjata api oleh wiginus Gire mantan anggota KKB kepada Bupati Yuni, dan penandatangan surat pernyataan oleh saudara Wiginus Gire disaksikan oleh Dandim 1714/PJ dan Kapolres Puncak Jaya serta diketahui oleh Bupati Puncak Jaya.

Bupati Puncak Jaya selaku pembina Apel mengatakan "Saya menerima sepucuk senjata dan ini sebagai alat negara oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang berhak memegang senjata ini ialah TNI/Polri sebab itu saya menyerahkan senjata ini kepada Kapolres Puncak Jaya dan Dandim 1714/PJ." Pungkasnya

Turut hadir dalam apel tersebut Wakil Bupati Puncak Jaya, Deinas Geley, S.Sos,M.Si, para Anggota DPRD Kab.Puncak Jaya, Kapolres Puncak Jaya AKBP.Agustinus A. Purwanto, SIK, Dandim 1714/PJ Letkol Inf.Agus Sunaryo, Plh.sekda Drs. Hendrik Bilangla'bi , wakil Ketua Klasis GIDI Mulia Pdt.Telius Wonda, S.th ,Perwakilan Masjid Al-Muhajidin Muliadan perwakilan denominasi gereja ,pejabat Eselon III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.

"Berkat kehendak Tuhan, dan doa-doa seluruh lapisan anggota masyarakat akhirnya mereka dapat bergabung kembali di NKRI tanpa paksaan tanpa dibayar tanpa dipaksakan, dengan sendirinya Meraka kembali bergabung dalam NKRI, bagi teman-teman yang masih diluar agar secepatnya bergabung dengan NKRI" jelas Bupati

Bupati juga menambahkan bahwa penyerahan sepucuk senjata ini bukan hoax atau pun senjata rusak semacamnya melainkan senjata ini bagus dan masih berfungsi dan untuk membuktikan itu oleh karenanya tadi kita membunyikannya/ menembakkannya dengan mengarah ke atas.

Ini merupakan suatu peristiwa yang besar bagi Puncak Jaya semoga ini menjadi awal yang baik bagi Kabupaten ini dan kita semua.

Diakhir penyerahan dilakukan penciuman bendera merah putih oleh saudara Wiginus Gire. (humas puncak jaya)

Arsitektur Masjid Karyanya Disebut Mirip Simbol Dajjal, Ridwan Kamil Perlihatkan Mihrab Masjid Nabawi

Slide foto yang diupload Ridwan Kamil di twitter

TUNTAS.CO.ID - Beberapa hari terakhir sebagian netizen membicarakan soal arsitektur Masjid Masjid Al Safar rancangan Ridwan Kamil, di rest area KM 88 B Tol Cipularang.

Masjid  ini dianggap menyerupai simbol dajjal atau Illuminati, karena di bagian dalam terdapat segitiga dan satu lingkaran di tengah.

Terkait kontroversi itu, sempat dilakukan diskusi antara Ridwan Kamil, Ustaz Rahmat Baequni sebagai pihak yang menuding Masjid Al Safar memiliki simbol Illuminati. Lalu pihak dari Majlis Ulama Indonesia (MUI) Jabar.

Masing-masing diberi waktu 30 menit untuk memaparkan, dalam diskusi itu Ustaz Rahmat Baequni sempat menaikan tangan ke atas sembari menunjukkan simbol dua jari khas pendukung Prabowo dan Sandiaga Uno.

Ustaz Ramat Baequni saat takbir sambil mengacungkan simbol dua jari.

Usai diskusi, ternyata Ridwan Kamil lewat akun Twitternya mengunggah perbandingan antar masjid yang juga menggunakan simbol segitiga.

Bahkan Ridwan Kamil menyandingkan foto Majid Al Safar dengan Mihrab Masjid Nabawi.

Tak sampai disitu, Ridwan Kamil juga meminta warga yang mempermasalahkan karyanya itu untuk segera move on.

Hal ini agaknya menyinggung soal hasil di Pilpres 17 April lalu, apalagi saat diskusi Rahmat Baequni sempat mengacung-acungkan simbol dua jari khas Prabowo-Sandi.

Diskusi umum terkait Arsitektur Masjid dengan Ustadz Rahmat Baequni, saya tutup dgn pertanyaan ttg masjid2 lainnya yg punya segitiga /satu lingkaran termasuk mihrab Masjid Nabawi di slides ini. Sudahi ya warga Jabar. Move on. Peradaban revolusi 4.0 dan 5.0 menanti antisipasi kita https://t.co/a8l5zXxxaw

Twit dari Ridwan Kamil ini mendapat tanggapan netizen di kolom komentar, banyak netizen yang menunjukkan simbol-simbol segitiga. (tim)

10 June 2019

Faizal Assegaf Singgung Anies Baswedan dan Syahwat Politik HTI dan PKS di Pilpres 2024

Faizal Assegaf

TUNTAS CO.ID, Jakarta -
Mantan Anggota Presidium Alumni 212 Faizal Assegaf kembali membuat panas jagad media sosial, setelah cuitannya di akun Twitter menyinggung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan HTI.

Faizal Assegaf menyebut kemungkinan Anies bersiap untuk maju di pemilihan calon presiden dan wakil presiden 2024.

Pernyataan Faizal cukup menohok, dengan menyinggung dirinya dan Anies yang sama-sama keturunan Arab.

Dari twit itu, Faizal seolah ingin menunjukkan bahwa ada gerakan HTI dan PKS di balik langkah politik Anies Baswedan.

Jadi sekali lg saya tegaskan, bung @aniesbaswedan jgn pernah bermimpi jd Wapres apalgi Presiden 2024.
Saya salah satu WNI keturunan Arab akn melawan ambisi fiksi tsb. 
Sbb sinisme di ekor matamu tersimpan dendam & syahwat politik HTI & PKS! Realitas Kebhinekaan menolakmu!
*FA*  tulis Faizal Assegaf di akun twitternya @faizalassegaf.
Twit Faizal ini mendapat respon dari banyak netizen, ada yang mendukung maupun memandang sinis pendapat Faizal Assegaf. (mar)

HBA Digadang Bersanding dengan UE di Pilgub Jambi 2020

Hasan Basri Agus (HBA) dan Usman Ermulan (UE)
TUNTAS.CO.ID, Jambi - Senioritas Bupati Tanjung Jabung Barat dua periode, Usman Ermulan (UE) di perpolitikan Jambi tidak lagi diragukan.

Memulai karir dari Anggota DPR RI, lanjut menjadi Bupati Tanjabbar, membuat UE matang.

Pengalaman ini yang membuat suami dari Esrita Usman ini dianggap layak maju menjadi Calon Gubernur Jambi atau Calon Wakil Gubernur Jambi.

Usman sendiri sejak 2014 sebenarnya sudah digadang mewakili Hasan Basri Agus (HBA) di Pilgub 2015, namun karena kontelasi politik, membuat tokoh dari wilayah timur Jambi ini gagal bersanding dengan HBA.

Di Pilgub 2020, duet HBA - UE kembali mencuat. Nama UE masih disokong oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama.

UE saat ini sudah menjadi bagian dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sehingga dianggap memiliki kans besar untuk diusung.

Belum lama ini, kepada awak media di Jambi, UE menyebut belum memikirkan soal Pilgub 2020. 

"Pemilu itu hak konstitusional masyarakat, jadi kita serahkan kepada masyarakat," kata UE.

Meski demikian, sudah banyak usulan dari tokoh masyarakat agar UE kembali mengabdikan diri ke masyarakat lewat pemerintahan.

Sementara HBA, sejauh ini memang belum menyatakan akan kembali maju, namun baik di tengah-tengah masyarakat maupun jagad sosial media, riuh meminta HBA kembali maju di Pilgub, untuk menuntaskan Jambi Emas di periode kedua.(ari)

09 June 2019

Presiden Jokowi Ajak Keluarga Makan di Kedai


TUNTAS.CO.ID, Solo - Presidendodo mengawali hari Minggu, 9 Juni 2019, dengan mengajak keluarganya untuk menyantap kuliner khas kampung halamannya di Solo. Kali ini, Presiden dan keluarga menyantap soto di kedai Soto Triwindu di kawasan Keprabon, Banjarsari, Solo.

Mobil yang ditumpangi Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 09.20 WIB. Melihat kedatangan Presiden, masyarakat sekitar dan pengunjung kedai soto langsung berebut untuk bersalaman.

Ibu Negara Iriana Joko Widodo, kedua putra Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, menantu Selvi Ananda, serta cucu pertama Jan Ethes Srinarendra telah tiba terlebih dahulu di kedai soto.

Presiden langsung bergabung dengan keluarga, duduk sederetan dengan Ibu Iriana dan Kaesang. Sementara Jan Ethes duduk di depannya, diapit kedua orang tuanya.

Tampilan kedai soto Triwindu tergolong cukup sederhana, demikian juga dengan harga makanan yang disajikannya. Hal unik dari kedai yang berdiri sejak 1939 ini adalah deretan kursi-kursi kecil yang menghadap meja panjang.

Di bagian tengah meja panjang tersebut terdapat sebuah etalase mini di mana di dalamnya diletakkan piring-piring berisi aneka macam lauk pauk untuk menemani menyantap soto. Beberapa lauk yang dihidangkan antara lain empal, tahu, tempe, perkedel, bakwan, dan lentho.

Selesai menyantap soto, Presiden menyempatkan berfoto bersama dengan pemilik kedai dan pengunjung lainnya. Pukul 09.50 WIB, Presiden dan keluarga meninggalkan kedai soto. (machmudin)

Ini Nama 561 Anggota DPR RI Hasil Pemilu 17 April 2019


561 Anggota Legislatif Terpilih 2019.

1) T Riefky Harsya Aceh 1 Demokrat 65.851 Final

2) Fadlullah Aceh 1 Gerindra 63.872 Final

3) Salim Fakhry Aceh 1 Golkar 63.267 Final

4) Bachtiar Aly Aceh 1 Nasdem 38.820 Final

5) Muslim Ayub Aceh 1 PAN 47.035 Final

6) Irmawan Aceh 1 PKB 40.191 Final

7) Ghufron Zainal Aceh 1 PKS 62.400 Final

8) Muslim Aceh 2 Demokrat 182.537 Final

9) TA Khalid Aceh 2 Gerindra 221.922 Final

10) Ilham Pangestu Aceh 2 Golkar 39.719 Final

11) Anwar Ramli Aceh 2 Nasdem 45.000 Final

12) Nazaruddin Aceh 2 PAN 90.000 Final

13) Ruslan M Daud Aceh 2 PKB 92.080 Final

14) M Nasir Djamil Aceh 2 PKS 106.951 Final

15) Bambang Patijaya Babel Golkar 48.289 Final

16) Zuristyo Firmadata Babel Nasdem 36.889 Final

17) Rudianto Tjen Babel PDIP 90.150 Final

18) Putu Supadma Rudana Bali Demokrat 34.656 Final

19) AA Bagus Adhi M.P. Bali Golkar 66.724 Final

20) Gede S. Linggih Bali Golkar 114.108 Final

21) I Ketut K. Adnyana Bali PDIP 70.107 Final

22) I Made Urip Bali PDIP 241.859 Final

23) I Nyoman Parta Bali PDIP 158.625 Final

24) I Wayan Sudirta Bali PDIP 106.641 Final

25) IGN Alit K Kelakan Bali PDIP 156.385 Final

26) Ray Wirajaya Bali PDIP 83.704 Final

27) Ali Zamroni Banten 1 Gerindra 56.792 Final

28) Ade R Chaerunnisa Banten 1 Golkar 72.461 Final

29) Rizki A Natakusumah Banten 1 Nasdem 56.123 Final

30) Hasbi A Jayabaya Banten 1 PDIP 40.181 Final

31) Dimyati Natakusumah Banten 1 PKS 67.150 Final

32) Iip Miftahul Choiri Banten 1 PPP 49.993 Final

33) Nuraeni Banten 2 Demokrat 52.065 Final

34) Desmon J Mahesa Banten 2 Gerindra 103.837 Final

35) T Haerul Jaman Banten 2 Golkar 76.147 Final

36) Yandri Susanto Banten 2 PAN 62.509 Final

37) Ichsan Soelistyo Banten 2 PDIP 25.651 Final

38) Jazuli Juwaeni Banten 2 PKS 68.538 Final

39) Zulfikar Banten 3 Demokrat 60.064 Final

40) Sufmi Dasco Ahmad Banten 3 Gerindra 99.002 Final

41) Martina Banten 3 Gerindra 28.539 Final

42) Andi Achmad Dara Banten 3 Golkar 84.111 Final

43) Ali Taher Parasong Banten 3 PAN 71.945 Final

44) Rano Karno Banten 3 PDIP 274.294 Final

45) Marinus Gea Banten 3 PDIP 41.471 Final

46) Ananta Wahana Banten 3 PDIP 26.662 Final

47) Rano Al Fath Banten 3 PKB 83.416 Final

48) Mulyanto Banten 3 PKS 74.772 Final

49) Susi Marleny Bachsin Bengkulu Gerindra 129.909 Final

50) M Saleh Bengkulu Golkar 136.439 Final

51) Dewi Coryati Bengkulu PAN 120.690 Final

52) Eva Hartati Bengkulu PDIP 136.269 Final

53) Andika Pandu Puragabaya DI Yogya Gerindra 69.925 Final

54) Gandung Pardiman DI Yogya Golkar 65.535 Final

55) Subardi DI Yogya Nasdem 67.920 Final

56) Hanafi Rais DI Yogya PAN 171.316 Final

57) Idham Samawi DI Yogya PDIP 158.425 Final

58) My Esti Wijayati DI Yogya PDIP1 76.306 Final

59) Sukamto DI Yogya PKB 85.941 Final

60) Sukamta DI Yogya PKS 73.425 Final

61) Elnino M Husain Gorontalo Gerindra 67.515 Final

62) Idah Syaidah Rusli Habibie Gorontalo Golkar 98.759 Final

63) Rachmad Gobel Gorontalo Nasdem 146.067 Final

64) Agung Budi Santoso Jabar 1 Demokrat Final

65) Sodik Mudjahid Jabar 1 Gerindra Final

66) Nurul Arifin Jabar 1 Golkar 35.713 Final

67) Muhamad Farhan Jabar 1 Nasdem Final

68) Junico Siahaan Jabar 1 PDIP Final

69) Ledya Hanifa Jabar 1 PKS Final

70) Teddy Setiadi Jabar 1 PKS Final

71) Didi Irawadi Jabar 10 Demokrat Final

72) Ardhya Pratiwi Jabar 10 Gerindra Final

73) Agun Gunandjar S Jabar 10 Golkar 59.045 Final

74) Muhammad Nurdin Jabar 10 PDIP Final

75) Yanuar Prihatin Jabar 10 PKB Final

76) Surahman Hidayat Jabar 10 PKS Final

77) Asep A Maqshul Jabar 10 PPP Final

78) Siti Fatahah Jabar 11 Demokrat Final

79) Muh. Husein Fadlulloh Jabar 11 Gerindra Final

80) Subarna Jabar 11 Gerindra Final

81) Ervin Luthfi Jabar 11 Gerindra Final

82) Ferdiansyah Jabar 11 Golkar 59.400 Final

83) Haerudin Jabar 11 PAN Final

84) Dony Maryadi Oekon Jabar 11 PDIP 55.178 Final

85) Acep Adang Ruhyat Jabar 11 PKB Final

86) Toriq Hidayat Jabar 11 PKS Final

87) Nurhayati Jabar 11 PPP Final

88) Dede Yusuf Jabar 2 Demokrat 165.182 Final

89) Rachel Maryam Jabar 2 Gerindra 145.636 Final

90) Iis Edhy Prabowo Jabar 2 Gerindra 72.125 Final

91) Ace Hasan Syadzily Jabar 2 Golkar 77.334 Final

92) Anang Susanto Jabar 2 Golkar 122.664 Final

93) Rian Firmansyah Jabar 2 Nasdem 35.260 Final

94) Ahmad Najib Qudratullah Jabar 2 PAN 38.570 Final

95) Yadi Sri Mulyadi Jabar 2 PDIP 74.922 Final

96) Cucun Ahmad Syamsurijal Jabar 2 PKB 108.452 Final

97) Adang Sudrajat Jabar 2 PKS 93.014 Final

98) Sjarifuddin Hasan Jabar 3 Demokrat Final

99) Ahmad Riza Patria Jabar 3 Gerindra 25.479 Final

100) Endang Setyawati T Jabar 3l Gerindra 13.199 Final

101) Budhy Setiawan Jabar 3 Golkar 47.794 Final

102) Tjejep Muchtar Soleh Jabar 3 Nasdem Final

103) Eddy Soeparno Jabar 3 PAN Final

104) Diah Pitaloka Jabar 3 PDIP 24.239 Final

105) Neng E M Zulfa Hiz Jabar 3 PKB Final

106) Ecky Awal Mucharam Jabar 3 PKS 49.110 Final

107) Mohammad Muraz Jabar 4 Demokrat 42.125 Final

108) Heri Gunawan Jabar 4 Gerindra 113.464 Final

109) Dewi Asmara Jabar 4 Golkar 77.246 Final

110) Dessy Ratnasari Jabar 4 PAN 86.440 Final

111) Ribka Tjiptaning P Jabar 4 PDIP 42.125 Final

112) Slamet Jabar 4 PKS 50.488 Final

113) Anton Sukartono Suratto Jabar 5 Demokrat 55.634 Final

114) Fadli Zon Jabar 5 Gerindra 230.524 Final

115) Mulyadi Jabar 5 Gerindra 70.569 Final

116) Ichsan Firdaus Jabar 5 Golkar 64.240 Final

117) Primus Yustisio Jabar 5 PAN 86.983 Final

118) Adian Napitupulu Jabar 5 PDIP 80.228 Final

119) Tommy Kurniawan Jabar 5 PKB 33.988 Final

120) Fahmi Alaydroes Jabar 5 PKS 67.677 Final

121) Elly Rahmat Yasin Jabar 5 PPP 71.884 Final

122) Nuroji Jabar 6 Gerindra Final

123) Wenny Haryanto Jabar 6 Golkar 60.783 Final

124) Intan Fauzi Jabar 6 PAN Final

125) Sukur Nababan Jabar 6 PDIP Final

126) Mahfudz Abdurrahman Jabar 6 PKS Final

127) Nur Azizah Tamhid Jabar 6 PKS Final

128) Vera Febriyanti Jabar 7 Demokrat Final

129) Obon Tabroni Jabar 7 Gerindra Final

130) Putih Sari Jabar 7 Gerindra Final

131) Dedi Mulyadi Jabar 7 Golkar 205.260 Final

132) Putri Komaruddin Jabar 7 Golkar 69.332 Final

133) Saan Mustofa Jabar 7 Nasdem Final

134) Daeng Muhammad Jabar 7 PAN Final

135) Rieke Diah Pitaloka Jabar 7 PDIP 169.729 Final

136) Syaiful Huda Jabar 7 PKB Final

137) Ahmad Syaikhu Jabar 7 PKS Final

138) Herman Khaeron Jabar 8 Demokrat 43.000 Final

139) Kardaya Warnika Jabar 8 Gerindra 37.000 Final

140) Dave A. Fikarno Jabar 8 Golkar 61.431 Final

141) Daniel Muttaqien Jabar 8 Golkar 133.282 Final

142) Satori Jabar 8 Nasdem 28.000 Final

143) Ono Surono Jabar 8 PDIP 102.000 Final

144) Selly Andriany Gantina Jabar 8 PDIP 40.000 Final

145) Dedi Wahidi Jabar 8 PKB 113.000 Final

146) Netty Prasetiyani Jabar 8 PKS 55.000 Final

147) Linda Megawati Jabar 9 Demokrat Final

148) Jeffry Romdonni Jabar 9 Gerindra Final

149) Itje Siti Dewi Kuraesin Jabar 9 Golkar 59.577 Final

150) Farah Putri Nahlia Jabar 9 PAN Final

151) Sutrisno Jabar 9 PDIP Final

152) TB Hasanuddin Jabar 9 PDIP Final

153) Maman Imanul Haq Jabar 9 PKB Final

154) Nurhasan Zaidi Jabar 9 PKS Final

155) Habiburokhman Jakarta 1 Gerindra 76.028 Final

156) Eko Hendro Purnomo Jakarta 1 PAN 104.564 Final

157) Putra Nababan Jakarta 1 PDIP 101.769 Final

158) Sondang Tiar Debora Tampubolon Jakarta 1 PDIP 36.172 Final

159) Mardani Ali Sera Jakarta 1 PKS 155.285 Final

160) Anis Jakarta 1 PKS 39.935 Final

161) Melani Jakarta 2 Demokrat

162) Himatul Aliyah Jakarta 2 Gerindra 76.155

163) Biem Triani Benjamin Jakarta 2 Gerindra 52.108

164) Elvin Jakarta 2 Gerindra 26.429

165) Eriko Sotarduga Jakarta 2 PDIP 78.822

166) Masinton Pasaribu Jakarta 2 PDIP 69.315

167) Hidayat Nur Wahid Jakarta 2 PKS 248.205

168) Santoso Jakarta 3 Demokrat 34.449 Final

169) Kamrussamad Jakarta 3 Gerindra 83.562 Final

170) Ahmad Sahroni Jakarta 3 Nasdem 73.938 Final

171) Haji Lulung Abraham Jakarta 3 PAN 93.560 Final

172) Charles Honoris Jakarta 3 PDIP 102.408 Final

173) Effendi Simbolon Jakarta 3 PDIP 60.204 Final

174) Darmadi Durianto Jakarta 3 PDIP 105.238 Final

175) Adang Doradjatun Jakarta 3 PKS 115.049 Final

176) Zulfikar Ahmad Jambi Demokrat 72.333 Final

177) Sutan Adil Hendra Jambi Gerindra 83.325 Final

178) Hasan Basri Agus Jambi Golkar 200.291 Final

179) Saniatul Latifa Jambi Golkar 85.969 Final

180) Agus S Roni Jambi Nasdem 30.809 Final

181) H. Bakri HM Jambi PAN 82.447 Final

182) Ihsan Yunus Jambi PDIP 76.303 Final

183) Sofyan Ali Jambi PKB 40.470 Final

184) A.S. Sukawijaya Jateng 1 Demolkrat 68.366 Final

185) Sigit Ibnugroho Jateng 1 Gerindra 38.869 Final

186) Mujib Rohmat Jateng 1 Golkar 41.821 Final

187) Fadholi Jateng 1 Nasdem 76.109 Final

188) Juliari P Batubara Jateng 1 PDIP 171.269 Final

189) M Hervino Jateng 1 PDIP 113.009 Final

190) Alamudin Dimyati Rois Jateng 1 PKB 105.708 Final

191) Bukhori Jateng 1 PKS 52.790 Final

192) Ramson Siagian Jateng 10 Gerindra 46.032 Final

193) Doni Akbar Jateng 10 Golkar 111.725 Final

194) Dede Indra Permana Jateng 10 PDIP 63.003 Final

195) Hendrawan Supratikno Jateng 10 PDIP 80.749 Final

196) Yaqut Cholil Qoumas Jateng 10 PKB 177.408 Final

197) Bisri Romly Jateng 10 PKB 87.348 Final

198) Arsul Sani Jateng 10 PPP 49.250 Final

199) Abdul Wachid Jateng 2 Gerindra 63.777 Final

200) Nusron Wahid Jateng 2 Golkar 122.571 Final

201) Lestari Moerdijat Jateng 2 Nasdem 165.009 Final

202) Gilang Dhielafararez Jateng 2 PDIP 140.294 Final

203) Musthofa Jateng 2 PDIP 102.450 Final

204) Fathan Subchi Jateng 2 PKB 105.817 Final

205) Rojih Jateng 2 PPP 59.448 Final

206) Harmusa Oktaviani Jateng 3 Demokrat 75.995 Final

207) Sudewo Jateng 3 Gerindra 52.095 Final

208) Firman Subagyo Jateng 3 Golkar 110.097 Final

209) Sri Wulan Jateng 3 Nasdem 88.023 Final

210) Edy Wuryanto Jateng 3 PDIP 101.001 Final

211) Evita Nur Santy Jateng 3 PDIP 130.983 Final

212) Imam Suroso Jateng 3 PDIP 100.049 Final

213) Marwan Ja'far Jateng 3 PKB 119.416 Final

214) Arwani Thomafi Jateng 3 PPP 77.724 Final

215) Endang Maria Astuti Jateng 4 Golkar 76.723 Final

216) Agustina W Pramestuti Jateng 4 PDIP 115.697 Final

217) Doflie OFP Jateng 4 PDIP 63.441 Final

218) Bambang Wuryanto Jateng 4 PDIP 188.619 Final

219) Paryono Jateng 4 PDIP 109.340 Final

220) Luluk Nurhamidah Jateng 4 PKB 42.303 Final

221) Hamid Noor Yasin Jateng 4 PKS 55.704 Final

222) Singgih Januratmoko Jateng 5 Golkar 96.088 Final

223) Eva Yuliana Jateng 5 Nasdem 189.376 Final

224) Alfia Reizani Jateng 5 PDIP 34.518 Final

225) Aria Bima Jateng 5 PDIP 123.529 Final

226) Puan Maharani Jateng 5 PDIP 404.304 Final

227) Rahmad Handoyo Jateng 5 PDIP 47.467 Final

228) M Thoha Jateng 5 PKB 75.306 Final

229) Abdul K. Al Masyhari Jateng 5 PKS 61.327 Final

230) Bramantyo Suwondo Jateng 6 Demokrat 27.934 Final

231) Harry Poernomo Jateng 6 Gerindra 36.433 Final

232) Panggah Susanto Jateng 6 Golkar 69.673 Final

233) Sudjadi Jateng 6 PDIP 165.850 Final

234) Vita Ervina Jateng 6 PDIP 89.314 Final

235) Abdul Kadir Karding Jateng 6 PKB 133.692 Final

236) Luqman Hakim Jateng 6 PKB 160.321 Final

237) Muslich Zainal Abidin Jateng 6 PPP 56.863 Final

238) Lasmi Indrayani Jateng 7 Demokrat 113.365 Final

239) Darori Wonodipuro Jateng 7 Gerindra 52.084 Final

240) Bambang Soesatyo Jateng 7 Golkar 90.321 Final

241) Utut Adianto Jateng 7 PDIP 89.902 Final

242) Heru Sudjatmoko Jateng 7 PDIP 62.459 Final

243) Taufiq R Abdullah Jateng 7 PKB 113.520 Final

244) Rofiq Ananto Jateng 7 PKS 108.339 Final

245) Wastam Jateng 8 Demokrat 52.957 Final

246) Novita Wijayanti Jateng 8 Gerindra 89.074 Final

247) Wirendra Tjakrawerdaja Jateng 8 Golkar 103.936 Final

248) Teti Rohatiningsih Jateng 8 Golkar 147.905 Final

249) Sugeng Suparwoto Jateng 8 Nasdem 55.578 Final

250) Adisatria Suryo Sulistio Jateng 8 PDIP 108.428 Final

251) Sunarna Jateng 8 PDIP 71.381 Final

252) Siti Mukarromah Jateng 8 PKB 87.613 Final

253) Muhammad Haekal Jateng 9 Gerindra 86.337 Final

254) Agung Widyantoro Jateng 9 Golkar 98.654 Final

255) Dewi Aryani Jateng 9 PDIP 104.882 Final

256) Muhammad Prakosa Jateng 9 PDIP 106.480 Final

257) Paramita Indra Kusuma Jateng 9 PDIP 129.947 Final

258) Bachrudin Nasori Jateng 9 PKB 89.442 Final

259) Nur Nadlifah Jateng 9 PKB 52.587 Final

260) Abdul Fikri Faqih Jateng 9 PKS 48.216 Final

261) Lucy Kurniasari Jatim 1 Demokrat 28.378 Final

262) Rahmat Muhajirin Jatim 1 Gerindra 86.274 Final

263) Adies Kadir Jatim 1 Golkar 106.106 Final

264) Sungkono Jatim 1 PAN 50.606 Final

265) Bambang DH Jatim 1 PDIP 123.906 Final

266) Indah Kurniawati Jatim 1 PDIP 56.137 Final

267) Puti Guntur Sukarno Jatim 1 PDIP 139.794 Final

268) Arzeti Bilbina Jatim 1 PKB 53.184 Final

269) Syaikhul Islam Jatim 1 PKB 140.631 Final

270) Sigit Sosiantomo Jatim 1 PKS 45.775 Final

271) Debby Kurniawan Jatim 10 Demokrat 117.523 Final

272) Khilmi Jatim 10 Gerindra 85.620 Final

273) Diah Roro Esti Jatim 10 Golkar 48.377 Final

274) Zainuddin Maliki Jatim 10 PAN 51.125 Final

275) Nasyirul Falah Amru Jatim 10 PDIP 104.208 Final

276) Jazilul Fawaid Jatim 10 PKB 186.838 Final

277) Hasan Bin Zuber Jatim 11 Demokrat 170.859 Final

278) Imron Amin Jatim 11 Gerindra 242.437 Final

279) Zainuddin Amali Jatim 11 Golkar 121.351 Final

280) Willy Aditya Jatim 11 Nasdem 190.814 Final

281) Slamet Ariyadi Jatim 11 PAN 133.495 Final

282) MH Said Abdullah Jatim 11 PDIP 176.981 Final

283) Syaifuddin Asmoro Jatim 11 PKB 142.303 Final

284) Achmad Baidowi Jatim 11 PPP 227.170 Final

285) Moekhlas Sidik Jatim 2 Gerindra 41.695 Final

286) Muhammad Misbakhun Jatim 2 Golkar 113.739 Final

287) Aminurokhman Jatim 2 Nasdem 27.102 Final

288) Hasan Aminudin Jatim 2 Nasdem 198.323 Final

289) Mufti Aimah N.Anam Jatim 2 PDIP 97.230 Final

290) Faisol Reza Jatim 2 PKB 82.777 Final

291) Anisa Syakur Jatim 2 PKB 62.246 Final

292) Sumail Abdullah Jatim 3 Gerindra 58.350 Final

293) Zulfikar Arse Arifin Jatim 3 Golkar 44.532 Final

294) Ach Fadil Muzakki Syah Jatim 3 Nasdem 40.713 Final

295) Sony D Paramitha Jatim 3 PDIP 65.324 Final

296) M. Nasim Khan Jatim 3 PKB 80.949 Final

297) Nihayatul Wafiroh Jatim 3 PKB 112.023 Final

298) Sy Anas Thahir Jatim 3 PPP 32.166 Final

299) Bambang Haryadi Jatim 4 Gerindra 114.751 Final

300) M. Nur Purnamasidi Jatim 4 Golkar 43.480 Final

301) Charles Meikyansyah Jatim 4 Nasdem 99.917 Final

302) Arif Wibowo Jatim 4 PDIP 69.140 Final

303) Umar Bashor Jatim 4 PDIP 59.474 Final

304) Syaiful Bahri Ansyori Jatim 4 PKB 80.755 Final

305) Nur Yasin Jatim 4 PKB 51.064 Final

306) Amin Aka Jatim 4 PKS 36.349 Final

307) Moreno Soeprapto Jatim 5 Gerindra 59.296 Final

308) Ridwan Hisjam Jatim 5 Golkar 35.529 Final

309) Kresna D. Phrosakh Jatim 5 Nasdem 58.197 Final

310) Andreas Eddy Susetyo Jatim 5 PDIP 52.641 Final

311) Ahmad Basarah Jatim 5 PDIP 104.914 Final

312) Krisdayanti Jatim 5 PDIP 132.131 Final

313) Lathifah Shohib Jatim 5 PKB 109.992 Final

314) Ali Ahmad Jatim 5 PKB 47.507 Final

315) Endro Hermono Jatim 6 Gerindra 38.969 Final

316) M Sarmudji Jatim 6 Golkar 137.110 Final

317) Nurhadi Jatim 6 Nasdem 57.143 Final

318) Ahmad Rizki Sadiq Jatim 6 PAN 103.665 Final

319) Arteria Dahlan Jatim 6 PDIP 108.259 Final

320) Guruh Sukarno Putra Jatim 6 PDIP 131.986 Final

321) Sri Rahayu Jatim 6 PDIP 88.964 Final

322) Anggia Ermarini Jatim 6 PKB 113.957 Final

323) An’im Falachuddin Jatim 6 PKB 65.780 Final

324) Edhie Baskoro Yudhoyono Jatim 7 Demokrat 263.510 Final

325) Sartono Jatim 7 Demokrat 62.757 Final

326) Supriyanto Jatim 7 Gerindra 55.015 Final

327) Gatot Sudjito Jatim 7 Golkar 100.254 Final

328) Sri Wahyuni Jatim 7 Nasdem 161.102 Final

329) Inna Ammania Jatim 7 PDIP 76.792 Final

330) Johan Budi S. Prabowo Jatim 7 PDIP 76.395 Final

331) Ibnu Multazam Jatim 7 PKB 88.426 Final

332) Guntur Sasono Jatim 8 Demokrat 56.848 Final

333) Soepriyatno Jatim 8 Gerindra 54.335 Final

334) Yahya Zaini Jatim 8 Golkar 73.600 Final

335) Soehartono Jatim 8 Nasdem 33.373 Final

336) Abdul Hakim Bafaqih Jatim 8 PAN 48.472 Final

337) Sudarestu Wati Jatim 8 PDIP 76.244 Final

338) Mindo Sianipar Jatim 8 PDIP 94.174 Final

339) Abd. Muhaimin Iskandar Jatim 8 PKB 149.916 Final

340) Muhtarom Jatim 8 PKB 80.372 Final

341) Ema Umiyati Chusna Jatim 8 PPP 56.267 Final

342) Didik Mukriyanto Jatim 9 Demokrat 114.532 Final

343) Wihadi Wiyanto Jatim 9 Gerindra 32.535 Final

344) Haeny Relawati Jatim 9 Golkar 87.048 Final

345) Abidin Fikri Jatim 9 PDIP 53.722 Final

346) Ratna Juwita Sari Jatim 9 PKB 106.083 Final

347) Faridah Hidayati Jatim 9 PKB 87.931 Final

348) Yusid Toyib Kalbar 1 Gerindra 36.030 Final

349) Maman Abdurrahman Kalbar 1 Golkar 108.520 Final

350) Syarif A. Alkadrie Kalbar 1 Nasdem 75.188 Final

351) Boyman Harun Kalbar 1 PAN 35.910 Final

352) Cornelis Kalbar 1 PDIP 285.797 Final

353) Alexius Akim Kalbar 1 PDIP 38.750 Final

354) Daniel Johan Kalbar 1 PKB 56.335 Final

355) Alifuddin Kalbar 1 PKS 45.516 Final

356) Adrianus Asia  Kalbar 2 Golkar 48.453 Final

357) Yessy Melania Kalbar 2 Nasdem 63.817 Final

358) Lasarus Kalbar 2 PDIP 203.576 Final

359) Krisantus Kurniawan Kalbar 2 PDIP 27.091 Final

360) Syaiful Rasyid Kalsel 1 Gerindra 161.566 Final

361) Bambang Heri Purnama Kalsel 1 Golkar 215.017 Final

362) Pangeran Khaerul Saleh Kalsel 1 PAN 50.177 Final

363) Rifkynizami Karsayuda Kalsel 1 PDIP 30.465 Final

364) Aboebakar Al-Habsyi Kalsel 1 PKS 142.414 Final

365) Syaifullah Tamliha Kalsel 1 PPP 100.413 Final

366) Muhammad Nur Kalsel 2 Gerindra 127.333 Final

367) Hasnuryadi Sulaiman HB Kalsel 2 Golkar 128.127 Final

368) Sulaiman Umar Siddiq Kalsel 2 PDIP 109.208 Final

369) Syafruddin H Maming Kalsel 2 PDIP 57.706 Final

370) Zairullah Azhar Kalsel 2 PKB 106.048 Final

371) Hasan Saleh Kaltara Demokrat 18.904 Final

372) Arkanatana Akram Kaltara Nasdem 30.315 Final

373) Deddy Yevri Sitorus Kaltara PDIP 34.709 Final

374) Bambang Purwanto Kalteng Demokrat 24.154 Final

375) Iwan Kurniawan Kalteng Gerindra 29.327 Final

376) Mukhtarudin Kalteng Golkar 48.098 Final

377) Ary Egahni Kalteng Nasdem 77.402 Final

378) Willy MY Kalteng PDIP 147.707 Final

379) Agustiar Sabran Kalteng PDIP 70.625 Final

380) Irwan Datu Adam Kaltim Demokrat 40.329 Final

381) Budi Satrio Djiwandono Kaltim Gerindra 71.207 Final

382) Rudy Mas’ud Kaltim Golkar128.909 Final

383) Hetifah Sjaifudian Kaltim Golkar 66.487 Final

384) Awang Faroek Ishak Kaltim Nasdem 34.054 Final

385) Ismael Thomas Kaltim PDIP 49.174 Final

386) SafaruddinKaltim PDIP 86.528 Final

387) Aus Hidayat Nur Kaltim PKS 51.409 Final

388) Anshar Ahmad Kepri Golkar 135.022 Final

389) Nyat Kadir Kepri Nasdem 56.292 Final

390) Asman Abnur Kepri PAN 76.021 Final

391) Sturman Panjaitan Kepri PDIP 54.917 Final

392) Zulkifli Anwar Lampung 1 Demokrat Final

393) Ahmad Muzani Lampung 1 Gerindra Final

394) Lodewijk F Paulus Lampung 1 Golkar 35.199 Final

395) Taufik Basari Lampung 1 Nasdem Final

396) Zulkifli Hasan Lampung 1 PAN Final

397) Mukhlis Basri Lampung 1 PDIP Final

398) Sudin Lampung 1 PDIP Final

399) Endro S Yahman Lampung 1 PDIP Final

400) Muhammad Khadafi Lampung 1 PKB 44.850 Final

401) Al Muzzamil Yusuf Lampung 1 PKS Final

402) Marwan Cik Hasan Lampung 2 Demokrat Final

403) Dwita Ria Gunadi Lampung 2 Gerindra Final

404) Azis Syamsuddin Lampung 2 Golkar 104.042 Final

405) Hanan A Rozak Lampung 2 Golkar 31.016 Final

406) Tamanuri Lampung 2 Nasdem Final

407) Alimin Abdullah Lampung 2 PAN Final

408) Bambang Suryadi Lampung 2 PDIP Final

409) I Komang Koheri Lampung 2 PDIP Final

410) Ela Siti Nuryamah Lampung 2 PKB Final

411) A Junaidi Auly Lampung 2 PKS Final

412) Alien Mus Malut Golkar 45.036 Final

413) Achmad Hattari Malut Nasdem 40.680 Final

414) Irine Yusiana Roba Putri Malut PDIP 64.199 Final

415) Zainul Arifin NTB 1 Gerindra 41.334 Final

416) M. Syafruddin NTB 1 PAN 66.902 Final

417) Johan Rosihan NTB 1 PKS 46.293 Final

418) Nanang Samodra NTB 2 Demokrat 46.384 Final

419) Bambang Kristiono NTB 2 Gerindra 97.110 Final

420) Sari Yuliati NTB 2 Golkar 82.803 Final

421) Syamsul Luthfi NTB 2 Nasdem 44.467 Final

422) Rachmat Hidayat NTB 2 PDIP 54.152 Final

423) Helmy Faisal Zaini NTB 2 PKB 44.210 Final

424) Suryadi Jaya Purnama NTB 2 PKS 61.979 Final

425) Wartiah NTB 2 PPP 56.710 Final

426) Benny K Harman NTT 1 Demokrat Final

427) Melchias Markus Mekeng NTT 1 Golkar 77.546 Final

428) Johny G Plate NTT 1 Nasdem 122.290 Final

429) Ahmad Yohan NTT 1 PAN Final

430) Andreas Hugo Parera NTT 1 PDIP 91.610 Final

431) Dipo Nusantara Pua Uba NTT 1 PKB Final

432) Anita Jacoba Gah NTT 2 Demokrat Final

433) Emanuel Melkiades Laka Lena NTT 2 Golkar 56.942 Final

434) Ratu Nggadu Wulla NTT 2 Nasdem Final

435) Kristiana Muki NTT 2 Nasdem 66.173 Final

436) Herman Herry NTT 2 PDIP 98.987 Final

437) Yohanis Franciskus Lema NTT 2 PDIP Final

438) Edwar Tanur NTT 2 PKB Final

439) Robert Kardinal Papua Barat Golkar 62.303 Final

440) Rico Sia Papua Barat Nasdem

441) Jimmie Demianus Ijie Papua Barat PDIP 66.555

442) Achmad Riau 1 Demokrat

443) Muhammad Rahul Riau 1 Gerindra

444) Arsyad J Rachman Riau 1 Golkar

445) Jon Erizal Riau 1 PAN

446) Effendi Sianipar Riau 1 PDIP

447) Chaerul Anwar Riau 1 PKS

448) Syamsurizal Riau 1 PPP

449) M Nasir Riau 2 Demokrat 42.334 Final

450) Nurzahedi Riau 2 Gerindra 57.338 Final

451) M Idris Laena Riau 2 Golkar 56.730 Final

452) Marsiaman Saragih Riau 2 PDIP 39.260 Final

453) Abdul Wahid Riau 2 PKB 55.000 Final

454) Syahrul Aidi Maazat Riau 2 PKS 68.920 Final

455) Suhardi Duka Sulbar Demokrat 64.817 Final

456) Andi Ruskati Ali Baal Sulbar Gerindra 80.000 Final

457) Ratih Megasari Singkarru Sulbar Nasdem 30.946 Final

458) Arwan Aras Sulbar PDIP 86.910 Final

459) Aliyah Mustika Ilham Sulsel 1 Demokrat 61.800 Final

460) Azikin Solthan Sulsel 1 Gerindra 74.997 Final

461) Hamka B Kady Sulsel 1 Golkar 86.736 Final

462) Rapsel Ali Sulsel 1 Nasdem 43.360 Final

463) Ashabul Kahfi Sulsel 1 PAN 57.221 Final

464) Andi Ridwan Wittiri Sulsel 1 PDIP 48.724 Final

465) Haruna Sulsel 1 PKB 46.692 Final

466) Amir UskaraSulsel 1 PPP 91.970 Final

467) Andi Iwan Darmawan Aras Sulsel 2 Gerindra 84.702 Final

468) Andi Rio Pandjalangi Sulsel 2 Golkar71.420Final

469) Supriansa Mannahawu Sulsel 2 Golkar 54.659 Final

470) Drg Hasnah Syam Sulsel 2 Nasdem 51.871 Final

471) Andi Yuliani Paris Sulsel 2 PAN 56.723 Final

472) Syamsu Niang Sulsel 2 PDIP 48.376 Final

473) Andi Muawiyah Ramli Sulsel 2 PKB 102.505 Final

474) Andi Akmal Pasluddin Sulsel 2 PKS 66.340 Final

475) Muhammad Aras Sulsel 2 PPP 39.853 Final

476) Muhammad Dhevy Bijak Pawindu Sulsel 3 Demokrat 45.790 Final

477) La Tinro La Tunrung Sulsel 3 Gerindra 51.149 Final

478) Muhammad Fauzi Sulsel 3 Golkar 63.075 Final

479) Rusdi Masse Sulsel 3 Nasdem 119.003 Final

480) Eva Stevany Rataba Sulsel 3 Nasdem 44.240 Final

481) Mitra Fakhruddin MB Sulsel 3 PAN 44.463 Final

482) Sarce Bandaso T Sulsel 3 PDIP 46.321 Final

483) Anwar Hafid Sulteng Demokrat 124.096 Final

484) Supratman Andi Agtas Sulteng Gerindra 196.646 Final

485) Muhidin M Said Sulteng Golkar 187.168 Final

486) Ahmad M Ali Sulteng Nasdem 254.901 Final

487) Sarifuding Suding Sulteng PAN 92.992 Final

488) Matindas J Rumambi Sulteng PDIP 155.429 Final

489) Risharyudi Triwibowo Sulteng PKB 93.295 Final

490) Rusda Mahmud Sultra Demokrat 97.806 Final

491) Imran Sultra Gerindra 61.087 Final

492) Ridwan Bae Sultra Golkar 97.602 Final

493) Tina Nur Alam Sultra Nasdem 39.076 Final

494) Fachry Pahlevi Konggoasa Sultra PAN 101.727 Final

495) Hugua Sultra PDIP 70.741 Final

496) Adrian Jopie Paruntu Sulut Golkar 70.621 Final

497) Felly Estelita Runtuwene Sulut Nasdem 76.577 Final

498) Hillary Brigitta Lasut Sulut Nasdem 70.345 Final

499) Adriana Charlotte Dondo kambey Sulut PDIP 213.224 Final

500) Herson Mayulu Sulut PDIP 105.533 Final

501) Vanda Sarundajang Sulut PDIP 81.659 Final

502) Darizal Basir Sumbar 1 Demokrat 65.877 Final

503) Andre Rosiade Sumbar 1 Gerindra 133.994 Final

504) Suir Syam Sumbar 1 Gerindra 51.556 Final

505) Darul Siska Sumbar 1 Golkar 26.920 Final

506) Lisda Hendrajoni Sumbar 1 Nasdem 37.326 Final

507) Athari Gauti Ardi Sumbar 1 PAN 82.982 Final

508) Asli Chaidir Sumbar 1 PAN 70.057 Final

509) Hermanto Sumbar 1 PKS 50.146 Final

510) Mulyadi Sumbar 2 Demokrat 144.954 Final

511) Ade Riski Pratama Sumbar 2 Gerindra 104.740 Final

512) John Kennedy Azis Sumbar 2 Golkar 43.540 Final

513) Guspardi Gaus Sumbar 2 PAN 56.365 Final

514) Nelvi Zuariana Sumbar 2 PKS 52.141 Final

515) Muhammad Iqbal Sumbar 2 PPP 28.949 Final

516) Ishak Mekki Sumsel 1 Demokrat 100.306 Final

517) Edhy Prabowo Sumsel 1 Gerindra 121.108 Final

518) Eddy Santana Putra Sumsel 1 Gerindra 85.238 Final

519) Kahar Muzakkir Sumsel 1 Golkar 113.014 Final

520) Fauzi H Amro Sumsel 1 Nasdem 84.956 Final

521) Hafidz Tohir Sumsel 1 PAN 41.880 Final

522) Riezky Aprilia Sumsel 1 PDIP 44.420 Final

523) Mustafa Kamal Sumsel 1PKS 59.652 Final

524) Wahyu Sanjaya Sumsel 2 Demokrat 92.665 Final

525) Sri Meliana Sumsel 2 Gerindra 97.419 Final

526) Alex Noerdin Sumsel 2 Golkar 145.622 Final

527) Bobby A Rizaldi Sumsel 2 Golkar 46.963 Final

528) Perca Leanpuri Sumsel 2 Nasdem 124.047 Final

529) Sri Kustiana Sumsel 2 Nasdem 93.389 Final

530) Hanna Gayatri Sumsel 2 PAN 67.119 Final

531) Yulian Gunhar Sumsel 2 PDIP 81.467 Final

532) Bertu Merlas Sumsel 2 PKB 122.520 Final

533) Abdul Wahab D Sumut 1 Demokrat

534) Muhammad  Romo Safi'i Sumut 1 Gerindra

535) Meutya Hafid Sumut 1 Golkar

536) Prananda Surya Paloh Sumut 1 Nasdem 46.233

537) Tengku Erry Nuradi Sumut 1 Nasdem

538) Mulfachri Harahap Sumut 1 PAN

539) Sofyan Tan Sumut 1 PDIP

540) Yasonna H Laoly Sumut 1 PDIP

541) Tifatul Sembiring Sumut 1 PKS 74.510

542) Jhonny Allen Marbun Sumut 2 Demokrat

543) Gus Irawan Pasaribu Sumut 2 Gerindra

544) Lamhot Sinaga Sumut 2 Golkar

545) Delia Pratiwi Sitepu Sumut 2 Golkar

546) Delmeria Sikumbang Sumut 2 Nasdem 85.727

547) Martin Manurung Sumut 2 Nasdem 69.141

548) Saleh P Daulay Sumut 2 PAN 136.533

549) Sihar Sitorus Sumut 2 PDIP

550) Trimedya Panjaitan Sumut 2 PDIP

551) Marwan Dasopnag Sumut 2 PKB

552) Iskan Qolba Lubis Sumut 2 PKS

553) Hinca Panjaitan Sumut 3 Demokrat

554) Djohar Arifin Husein Sumut 3 Gerindra

555) Ahmad Doli Kurnia Sumut 3 Golkar

556) Rudi Hartono Bangun Sumut 3 Nasdem

557) Nasril Bahar Sumut 3 PAN

558) Djarot Saiful Hidayat Sumut 3 PDIP165.360

559) Junimart Girsang Sumut 3 PDIP 95.490

560) Bob AM Sitepu Sumut 3 PDIP 56.891

561) Anshory Siregar Sumut 3 PKS

Banyak yang Belum Tahu? Ini Caleg DPR RI Dapil Jambi yang Lolos ke Senayan


TUNTAS.CO.ID, Jambi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi memang sudah lama mengumumkan hasil Pemilu 17 April di Provinsi Jambi.

Hanya saja masih belum banyak masyarakat yang tahu siapa saja yang duduk di DPR RI mewakili Dapil Jambi.

Berikut tuntas.co.id merangkum nama-nama Caleg DPR RI yang lolos ke Senayan Dapil Jambi.

Untuk diketahui, Golkar mendapatkan dua kursi, yakni Hasan Basri Agus (HBA) dan Saniatul Latifa.

Nama Caleg DPR RI Dapil Jambi lolos ke Senayan : 

1. Zulfikar Ahmad Jambi Demokrat 72.333 Final

2. Sutan Adil Hendra Jambi Gerindra 83.325 Final

3. Hasan Basri Agus Jambi Golkar 200.291 Final

4. Saniatul Latifa Jambi Golkar 85.969 Final

5. Agus S Roni Jambi Nasdem 30.809 Final

6. H. Bakri HM Jambi PAN 82.447 Final

7. Ihsan Yunus Jambi PDIP 76.303 Final

8. Sofyan Ali Jambi PKB 40.470 Final