Kemendikbud Anggarkan Rp 3,7 T untuk Genjot Kemajuan Pendidikan di NTT


TUNTAS.CO.ID, Belu - Untuk memajukan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,7 triliun untuk pengembangan pendidikan, baik fisik maupun non fisik.

“Bantuan yang diberikan untuk pengembangan pendidikan di NTT termasuk yang terbesar, baik Dana Alokasi Khusus(DAK) maupun Bantuan Khusus dari Kemendikbud,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, saat mengunjungi SMA Negeri 1 Atambua, Rabu (24/04/2019).

Bantuan pendidikan yang diberikan, diantaranya, melalui penguatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah perbatasan, dengan memberikan fasilitas TIK kepada tiga sekolah di Kabupaten Belu. Sekolah yang mendapat bantuan tersebut adalah SMPN 1 Atambua, SMPN 2 Atambua, dan SMP Bina Karya Atambua. Masing-masing sekolah mendapatkan 20 unit komputer dan 1 unit server.

“Bantuan TIK tersebut direncanakan akan turun ke masing-masing sekolah pada bulan Agustus 2019. Saya berharap setelah bantuan dari Kemendikbud ini turun semua sekolah di Kabupaten Belu sudah memiliki laboratorium komputer. Mohon kerja sama pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan TIK di masing-masing sekolah,” imbau Mendikbud.

Pada kesempatan ini Wakil Gubernur NTT, Yosef A Nar Soe, menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dalam meningkatkan pendidikan di daerahnya. Ia mengatakan Pemprov NTT telah mengalokasikan dana pendidikan melalui APBD sebesar 20 persen, atau sekitar Rp 1,08 triliun untuk pengembangan pendidikan pada tahun 2019.

“Sudah banyak Pemerintah pusat membantu kita. Kita harus terus berkomitmen dalam memajukan pendidikan di NTT, khususnya dalam peningkatan kompetensi guru,” terangnya.

Gubernur berharap para guru dapat terus mendampingi anak-anak didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. “Saya berharap para guru dan tenaga kependidikan dapat terus bersemangat dan memberikan dedikasinya dalam mendidik anak. Janganlah berhenti kita untuk belajar,” pesan Gubernur. (*)

PENGUMUMAN KPU BATANGHARI

 

Pemerintah Buat Strategi untuk Tingkatkan Kualitas SMK


TUNTAS.CO.ID, Jakarta - Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, menunjukkan capaian yang menggembirakan, berbagai pihak telah bahu membahu untuk mendukung pengembangan SMK.

“Saya berkeyakinan bahwa dukungan dan sinergi seluruh pihak merupakan modal utama untuk mewujudkan keberhasilan revitalisasi SMK sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja nasional, regional maupun internasional,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Kemendikbud), Hamid Muhammad, saat memberikan arahan pada acara Pengesahan 81 Skema Sertifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level II dan III untuk SMK, di Gedung E Kemendikbud, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Dilanjutkan Hamid, berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah total SMK saat ini sebanyak 14 ribu unit, 25% diantaranya SMK negeri dan selebihnya SMK swasta. Sedangkan jumlah peserta didik sebanyak lebih dari 5 juta siswa, dengan 9 bidang keahlian, 49 program keahlian, dan 146 kompetensi keahlian. “Angka-angka tersebut selain merupakan indikator keberhasilan penyediaan akses pendidikan menengah, juga sekaligus mencerminkan besarnya tantangan bagi Pemerintah untuk memastikan penyediaan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan,” terangnya

Tantangan kebekerjaan lulusan SMK, kata Hamid, juga menjadi isu penting lainnya yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. “Kebekerjaan lulusan SMK dipengaruhi banyak hal. Namun pada kesempatan yang baik ini saya ingin fokus pada penyediaan kualitas layanan pendidikan. Perlu upaya dan dukungan yang lebih besar untuk mendorong peningkatan kualitas SMK terutama untuk SMK dengan kapasitas yang masih terbatas,” jelasnya.

Pengembangan sistem sertifikasi di dunia pendidikan khususnya di SMK adalah keniscayaan karena merupakan amanat UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pemberian sertifikat kompetensi selain sebagai bentuk pengakuan atas capaian kompetensi peserta didik juga dapat dijadikan sebagai salah satu _quality assurance_ atas _output_ dunia pendidikan sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja. “Saya berharap dengan tersedianya akses sertifikasi bagi siswa SMK khususnya dengan sertifikat berlogo burung garuda akan lebih memperkuat nilai tawar lulusan SMK di dunia kerja,” pungkas Hamid.

Dalam kesempatan ini, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kunjung Masihat, mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengesahkan skema sertifikasi kualifikasi. “Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, prosesnya memang cukup panjang. Prosesnya dimulai dari periode terdahulu dan memakan waktu yang cukup lama untuk validasi. Namun kini kita sudah mempunyai sekian banyak skema dan nantinya di harapkan ini akan mengubah sistem yang lama yaitu cluster kepada kualifikasi sehingga mempermudah mereka mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.

Dijelaskan Kunjung, sertifikasi kompetensi ini sangat penting, apalagi dalam menyambut era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Dalam kesepakatan forum di Myanmar, di bidang pariwisata, sudah disepakati bahwa nanti boleh mencantumkan logo ASEAN ketika mengeluarkan sertifikat kompetensi di bidang pariwisata. Kalau kita sudah menyamakan persepsi dengan negara-negara ASEAN, maka di mana pun juga anak-anak kita yang lulus di bidang itu, maka akan mendapat pengakuan di negara-negara ASEAN,” ujarnya.

Ditambahkan Kunjung, skema yang sudah disahkan ini menjadi acuan dan penentu dalam proses sertifikasi, misalnya pada lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK). “Output daripada konstruksi yang di SMK nanti akan kita samakan dengan pola yang ada di LPJK sehingga mereka menerima dengan apa yang kita keluarkan dari SMK. Jadi mereka sepakat untuk mendorong agar lulusan SMK nanti mendapat pengakuan nasional di LPJK. Begitu pula dengan bidang kesehatan, kelistrikan, dan sebagainya. Harus ada harmonisasi dengan jejaring sebagai mitra kerja,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur SMK Kemendikbud, M. Bakrun, dalam laporannya menjelaskan bahwa Kemendikbud melalui Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Dikdasmen, bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mengembangkan kelembagaan dan infrastruktur sertifikasi kompetensi di SMK. Adapun capaian sinergi antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan pengembangan infrastruktur sertifikasi kompetensi di SMK, sebagai berikut: (a) sampai dengan akhir Maret 2019 tercatat 861 Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) SMK telah mendapatkan lisensi dari BNSP; (b) dari 861 SMK yang sudah terlisensi oleh BNSP, 404 SMK diantaranya, telah memiliki jejaring kerja, sedangkan 457 SMK masih dalam proses pengembangan jejaring kerja; (c) dengan adanya 861 LSP P1 SMK berikut dengan jejaring kerjanya yang berjumlah 4.773 SMK, maka telah mampu memberikan akses sertifikasi kompetensi sekurang-kurangnya kepada 1.174.764 siswa (d) sampai dengan tahun 2018 siswa yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi melalui LSP P1 SMK sebanyak 184.816 siswa; (e) pengembangan skema sertifikasi yang merupakan pengemasan paket kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan kategori jabatan dan keterampilan tertentu untuk LSP P1 SMK, telah dilakukan sejak tahun 2015, dan sebanyak 64 skema telah digunakan oleh LSP P1 SMK.

Menurut Bakrun, salah satu kendala dalam pengembangan LSP P1 SMK adalah belum siapnya skema sertifikasi yang merupakan salah satu pilar dalam pengembangan sistem sertifikasi untuk semua kompetensi keahlian di SMK. “Oleh karena itu, sejak tahun 2018 Direktorat Pembinaan SMK bekerja sama 6 P4TK lingkup kejuruan dan LP3TK KPTK dengan BNSP melanjutkan proses penyusunan skema, dan alhamdulillah telah diselesaikan 81 skema sertifikasi level II dan III yang terdiri dari 78 skema sertifikasi baru dan 3 skema sertifikasi pembaharuan dari skema yang sudah ada,” ujarnya.

Dengan telah disusunnya skema tersebut, lanjut Bakrun, maka infrastruktur sertifikasi dalam bentuk skema sertifikasi untuk 142 kompetensi keahlian telah tersusun dari 146 kompetensi keahlian yang ada di SMK. “PR kami berikutnya adalah pengembangan skema sertifikasi untuk kompetensi keahlian baru yang ditetapkan dalam spektrum 2018 serta pembaharuan skema seiring dengan adanya perubahan standar yang digunakan dalam penyusunan skema untuk merespon perubahan yang ada di dunia kerja,” pungkasnya. (*)


TUNTAS.CO.ID, Pamekasan - Pemerintahlah mengembangkan berbagai jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berpihak kepada usaha kecil, dengan menciptakan skema KUR Khusus antara lain untuk sektor Perkebunan Rakyat, Peternakan Rakyat, dan Perikanan Rakyat. Kali ini, giliran sektor Usaha Garam Rakyat yang mendapat sentuhan Skema KUR khusus. 


Skema KUR Khusus adalah KUR yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikelola secara bersama dalam bentuk kelompok dengan off-taker perusahaan besar. Seluruh sektor usaha terbuka bagi pembiayaan KUR, sepanjang tergolong UMKM dan usahanya produktif, termasuk diantaranya bagi usaha garam rakyat. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, UMKM terbukti memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, mencapai 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, potensi UMKM untuk berkembang masih terbatas, salah satunya disebabkan rendahnya akses terhadap pembiayaan. 

Skema KUR Khusus Garam Rakyat yang hari ini disalurkan merupakan upaya Pemerintah meningkatkan akses pembiayaan kepada petani garam, yang selama ini sulit mengembangkan usahanya karena terkendala modal. 

“Sejumlah kemudahan disertakan dalam KUR Khusus ini, antara lain suku bunga rendah, hanya 7% pertahun, serta mekanisme yarnen (bayar setelah panen, red) atau sesuai dengan satu siklus usaha” ujar Menko Darmin saat meresmikan penyaluran KUR Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (13/4). 

Pemerintah memilih Pulau Madura sebagai lokasi utama Penyaluran KUR Garam Rakyat. Hal ini mudah dimengerti, sebab Madura merupakan daerah penghasil garam dapur terbesar di Indonesia. Sekitar ¼ produksi garam nasional berasal dari pulau di timur Jawa ini. Tak hanya itu, Jawa Timur juga tercatat sebagai provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi kedua nasional, dengan total akumulasi penyaluran KUR sebesar Rp58,6 Triliun kepada 2,8 juta debitur. 

Selain itu, Menko Darmin mendorong penggunaan Kartu pintar untuk menggantikan formulir pengajuan pinjaman KUR. Hal ini akan mempermudah petani garam hendak mengajukan pinjaman yang berulang, sekaligus memudahkan pula bagi Bank Penyalur untuk mengontrol tingkat kepatuhan si peminjam. 

Dalam praktiknya, pinjaman tidak harus penuh sepanjang satu tahun. “Kalau petani garam mungkin hanya butuh pinjam 6 bulan, ya jangan dipaksa meminjam untuk setahun. Pakainya skema yarnen, bayar saat panen. Kalau panen dalam 6 bulan, ya langsung dibayar hutangnya, bayar bunganya pun jadi hanya 3,5% saja”, ujar Menko Darmin.

Pemerintah, menurut Menko Darmin, juga akan memerintahkan BUMN PT Garam untuk meningkatkan jumlah gudang penyimpanan garam. Dengan begitu, saat masa panen tidak ada alasan PT Garam tidak bisa menyerap produk di petani dengan harga beli yang baik, sehingga pengepul pun tidak leluasa menekan harga di level petani. 

Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan kebanggaannya pada Kabupaten Pamekasan. Menurut Khofifah, Mulai dari Bupati, akademisi, petani garam, hingga seluruh warga Pamekasan tergolong kreatif dan produktif dalam menghasilkan garam rakyat. 

Ia lantas mendorong Bupati dan para Rektor pemimpin universitas di Madura untuk melahirkan Centre of excellence bagi industri garam rakyat, penerapan teknologi tepat guna, hingga standarisasi produk garam rakyat di Madura, sehingga harga belinya bisa meningkat di tingkat pengepul.

“Dengan begitu, butiran garam bernilai laksana berlian bagi masyarakat Madura, bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya”, tutup Khofifah.

*KUR Disalurkan Serentak, Performa Penyaluran Juga Meningkat*

Selain di Madura, secara serentak juga Pemerintah menyalurkan KUR Garam Rakyat di 5 daerah lain, yakni: Kab. Indramayu, Jawa Barat; Kab. Rembang, Jawa Tengah; Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan; Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat; dan Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Total penyaluran KUR Garam Rakyat yang disalurkan hari ini sebesar Rp68,8 Miliar yang diterima oleh 2.384 debitur. Di Provinsi Jawa Timur sendiri disalurkan KUR sebesar Rp36,2 Miliar kepada 1.189 debitur, sisanya Rp 32,3 Miliar disalurkan di lima Provinsi lainnya (Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NTT, dan NTB) yang diterima oleh 1.169 debitur. 

Secara nasional akumulasi penyaluran KUR Garam sejak tahun 2015 hingga 31 Maret 2019 telah mencapai Rp17,5 Miliar (0,01% dari total akumulasi plafon KUR) dan diberikan kepada 650 debitur. Penyaluran KUR Garam ini memang masih belum optimal karena sebelumnya, penyaluran KUR masih dibatasi sektor dan garam yang masuk dalam klasifikasi sektor pertambangan tidak masuk dalam sektor yang dapat dibiayai KUR. 

Kemudian, dalam rangka meningkatkan kegiatan produksi di sektor riil, Pemerintah juga menaikkan target minimum penyaluran KUR Sektor Produksi. Minimum 40% pada 2017, dinaikkan bertahap menjadi minimum 50% pada 2018 dan minimum 60% pada 2019 ini. 

Sejak diluncurkan skema KUR subsidi bunga tahun 2015, total akumulasi KUR yang telah disalurkan hingga 31 Maret 2019 tercatat sebesar Rp368.8 triliun, yang disalurkan kepada 15,2 juta debitur dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) yang tetap terjaga sebesar 1,4%. Pada tahun 2019, telah ditetapkan target plafon KUR sebesar Rp140 Triliun. Realisasi penyaluran KUR pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2019 adalah Rp35,2 Triliun dan diberikan kepada 1,3 juta debitur

*Ragam Skema Pembiayaan Bagi UMKM*

Menurut Menko Darmin, selain KUR, Pemerintah juga menyediakan sejumlah alternatif pembiayaan bagi UMKM sesuai dengan rentang kebutuhannya. Skema non-KUR yang dimaksud antara lain: 

• Program Mekaar yaitu pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha super mikro. Plafonnya antara Rp2 juta s.d Rp 5 juta dan diberikan secara bertahap tanpa agunan. Dengan modal dari Mekaar terbukti perempuan bisa meningkatkan pendapatan, pendidikan anak, kesehatan, tabungan, dan kesejahteraan keluarga. 

• Ultra Mikro (Umi) yaitu program lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang sulit memperoleh akses kredit perbankan. Plafon maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh LKBB. Konsep pembiayaan Umi yaitu dengan pembentukan kelompok dan pendampingan untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak memiliki agunan. Setelah meningkat skala usahanya, debitur boleh mengambil skema individu dengan mensyaratkan jaminan. 

• Bank Wakaf Mikro yaitu LKM Syariah yang didirikan atas izin OJK yang bertujuan untuk menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. BWM tidak dapat menghimpun dana masyarakat namun menyediakan pembiayaan dengan prinsip syariah. Imbal hasil rendah setara 3% per tahun. Tanpa agunan. Plafon Rp 1 – 3 juta. Terdapat pelatihan dan pendampingan. Diawasi OJK, Kementerian Koperasi dan UKM, Pesantren, dan tokoh masyarakat.

• 1000 Wirausahawan Pesantren yaitu pelatihan bagi santri/alumni pesantren untuk pengembangan usaha pertanian. Lahan dikelola secara terkonsolidasi, berbasis kelompok, dan sistem manajemen terpusat. Tahun 2020 akan dikembangkan program pendidikan dan pelatihan melalui SMK dan BLK serta Pondok Pesantren. Mekanismenya tidak merubah kurikulum pesantren namun menambahkan pelatihan selama 4 bulan setelah santri menyelesaikan kurikulum pesantren.

• Inkubasi Wirausaha Pemula (WP) yaitu pembiayaan untuk membantu pelaku usaha pemula yang berpotensi dikembangkan usahanya dan usahanya telah berjalan antara 6 bulan s.d 3 tahun. Bantuan yang diberikan pemerintah antara Rp10 s.d Rp12 juta per orang. Sasaran program WP ini untuk mendukung pengembangan Daerah Tertinggal, Daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Daerah antar kelompok Berpendapatan Rendah atau Masyarakat Miskin.

Selain KUR Garam Rakyat, turut disampaikan pula beberapa alat bantu tani sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Corporate Social Responsibilites (CSR) Bank Penyalur (BNI, BRI, Bank Mandiri, BCA, BTN, Bank Jatim, Jamkrindo, Jamkrindo Syariah, Askrindo, dan Askrindo Syariah). Alat bantu pertanian yang diserahkan antara lain berupa Rehabilitasi Gudang Garam Rakyat; 5 unit Stimulan lahan tambak garam; 8 unit Bantuan geo–membrane untuk kelompok garam rakyat, Bantuan alat untuk pelatihan kelembagaan ekonomi usaha garam santri terpadu kepada Ponpes Az-Zubair dan An-Nur; 4 unit Alat produksi garam rekristalisasi; 2 unit Tandon penyimpanan air tua garam; 3 unit Kincir angin garam; Alat pengolahan garam dan pelatihan untuk santriwati dan siswi SMK. 

Turut hadir dalam acara ini, antara lain Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Dirjen Industri Aneka Kementerian Perindustrian, para Direksi Bank Penyalur KUR, unsur Forkopimda Jatim dan Forkopimka Pamekasan, serta sekitar 3.000 petani garam rakyat asal Pamekasan dan sekitarnya. (iqb) 

Bupati Pimpin Rakor Reformasi Birokrasi



TUNTAS.CO.ID, Tanjabbar - Demi mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan kabupaten Tanjung Jabung Barat Menggelar Rapat Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019-2021 di aula bappenda, kamis (11/04).

Kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dipimpin langsung oleh Bupati Tanjabbar Dr Ir H Safrial MS.

Hadir pada kesempatan tersebut Narasumber dari provinsi jambi, Para Asisten, Para Staf Ahli, Para kepala OPD serta para Kabag.

Bupati Safrial mengatakan reformasi birokrasi adalah upaya mendasar untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik terhadap sistem dan struktur yang ada dalam birokrasi untuk melakukan berbagai perubahan secara konpherensif.
"Reformasi birokrasi merupakan langkah perubahan menuju sistem dan struktur ke arah yang lebih baik" ujarnya

Lebih lanjut safrial menyampaikan pemerintahan kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun Road Map Reformasi birokrasi tahun 2019-2021 sebagai langkah awal dalam melaksanakan reformasi secara luas dalam upaya untuk lebih efesiensi, efektivitas dan profesional atau perubahan mindset di berbagai jenjang pekerjaan pemerintah yang akuntabel transparan serta pelayanan publik yang berkualitas.

"Reformasi birokrasi secara nasional dilakukan pada 8 area perubahan yaitu, manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM ASN, Penguatan peraturan perundang- undangan, peningkatan kualitas" ungkapnya.

Safrial berharap kepada seluruh kepala OPD dan tamu undangan yang hadir agar selalu mendukung penuh reformasi birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019-2021 serta bekerja secara maksimal dan bersungguh-sungguh dalam pelaporan program dan kegiatan  reformasi birokrasi secara terkordinasi dan terintegrasi.

"Saya harap Kepala Opd mendukung dan mampu mewujudkan reformasi birokrasi tahun 2019-2021 dan bekerja secara maksimal" tungkasnya.(Anto)


Kementrian Perindustrian Beri Bantuan Kepada Petani Kelapa di Tanjabbar


TUNTAS.CO.ID, Tanjabbar - Petani kelapa di Kabupaten Tanjab Barat mulai mendapat perhatian dari kementrian perindustrian (Kemenperin). Melalui Direktorat Jendral Industri Kecil, menengah dan aneka, Kemenperin akan mengembangkan keberadaan Industri Kecil dan menengah (IKM) kelapa. Kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan teknis produksi dan bantuan fasilitas mesin serta peralatan.

Direktur IKM Logam, Mesin Elektronika dan Alat Angkat Kemenperin, Endang Suwartini, mengatakan kegiatan pengembangan IKM kelapa terpadu di kabupaten terdiri dari tiga jenis kegiatan utama. Kegiatannya terdiri dari pengembangan produk pangan berbasis kelapa, pengembangan IKM arang tempurung, dan peningkatan kemampuan IKM permesinan teknologi tepat guna (TTG) pendukung pengolahan kelapa.

Kegiatan pengembangan IKM kelapa terpadu di Kabupaten Tanjab Barat ini dilakukan guna meningkatkan nilai tambah komoditi kelapa melalui diversifikasi produk olahan kelapa maupun pengolahan produk sampingannya.

Dikatakan Endang, kegiatan pengembangan produk pangan dilakukan melalui  bimbingan teknis pengembangan ini dilakukan pada 25 orang industri kecil. Pihak kementrian juga akan memberikan peralatan IKM pengolahan minyak  kelapa, seperti mesin parut dan mesin peras santan.

Sementara untuk pengembangan IKM arang tempurung dilakukan pada 20 orang industri kecil. Termasuk juga pemberian alat, berupa mesin pembakar tempurung kelapa. Sedangkan untuk peningkatan IKM permesinan teknologi tepat guna terdiri dari pemberian alat bendung plat, bendung pipa, potong plat, rahim dan genset.

Endang juga menjelaskan, kabupaten Tanjab Barat adalah penyuplai kelapa yang cukup tinggi. Data BPS tahun 2017, jumlah kebun kelapanya terluas se-provinsi Jambi, yaitu mencapai 58.521 hektar. Sedangkan Indonesia merupakan negara penghasil kelapa terbesar di dunia, diatas Filipina, India, Srilanka dan Brazil.

Menurut BPS, Tahun 2017 kelapa menempati areal seluas 3,65 juta hektar atau 14,58 persen dari 25,05 juta hektar total area perkebunan di Indonesia dengan total produksi sebesar 2,87 juta ton.

Sementara itu, Bupati Tanjab Barat, Dr Ir H Safrial MS menyambut baik kedatangan direktorat kementerian perindusterian (Kemenperin) ke Kabupaten Tanjab Barat. Dia menyampaikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat luas kelapa dalam sekitar 5000 hektare dengan produksi sekitar 5000 ton per tahun.

Sehingga apa dibicarakan dalam pertemuan ini menurut Safrial adalah harapan bersama, baik pemerintah ataupun masyarakat.

Dia juga membeberkan dalam mengembangkan usaha kecil menengah harus memegang tiga hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

"Tiga hal yang harus dimiliki dalam mengembangkan IKM, bisa membuat, dapat dijual dan bisa untung," ujarnya.

Sehingga dengan demikian, apa yang menjadi bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak menjadi besi tua.

"Kita mengharapkan dalam pengembangan ini dapat berjalan dengan baik jikalau ada kebersamaan antara OPD terkait," pungkasnya. (Anto)

Bupati Safrial Mengajak Warga Gunakan Hak Pilih


TUNTAS.CO.ID, Tanjabbar - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Pemilu Run, Minggu (7/4/2019) di Alun- alun Kota Kuala Tungkal.

Pemilu Run merupakan agenda sosialisasi KPU Tanjung Jabung Barat untuk mengajak partisipasi pemilih dengan rangkaian Konser musik, Senam Bersama,Jalan santai dan dihadiri langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat,Dr Ir.H. Safrial.MS.

Bupati Safrial mengucapkan terima kasih kepada KPU Tanjabbarat yang telah menyelenggarakan kegitan ini. Menurutnya, penyelengaraan Pemilu Run ini sebagai salah satu untuk mensosialisasikan secara luas Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, agar dapat berjalan  sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

"Terima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan ini yang tentu tujuannya mensosialisasikan pemilu,” katanya.

Lanjut Safrial,  mari kita maknai dan jadikan kegiatan positif pemilu run ini, sebagai sarana untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan fisik  kita bersama yang dapat membakitkan jiwa sportifitas dan tekad membangun tatanan nilai,norma atau etika dalam kehidupan berdemokrasi guna menggugah kesadaran dan mengajak seluruh masyrakat untuk menggunakan hak pilih.

Pada acara Pemilu Run tersebut, pihak KPU Tanjabbarat Juga menyiapkan hadiah doorprize dan hadiah menarik lainya kepada pemenang Festival Band dan peserta yang hadir.

Turut Hadir acara tersebut Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Drs H Amir Sakib, Sekda Tanjabbarat Drs H Ambok Tuo, Ketua Tp-PKK Tanjabbarat Ny.Cici Halimah Safrial, Unsur Forkompimda, Para Komisioner KPU, Banwaslu , Para OPD  serta ratusan  masyarakat yang hadir. (Anto)

Sejarah di Indonesia, Jalan Nasional Dibangun di Bawah Bandara New Yogyakarta

TUNTAS.CO.ID, Kulonprogo - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan Underpass Bandara Kulonprogo atau New Yogyakarta International Airport (NYIA). Underpass dibangun di bawah bandara sepanjang 1,3 km yang akan menjadi underpass terpanjang di Indonesia.

Pembangunan underpass ini bertujuan agar akses Jalan Nasional Pantai Selatan (Pansela) Jawa yang menghubungkan Purwokerto dan Yogyakarta tetap terbuka karena pembangunan Bandara Kulonprogo memotong jalan Pansela yang lama. "Underpass terpanjang ini merupakan bagian dari Jalan Nasional Pansela Jawa.  Dalam pembangunannya, faktor keamanan harus betul-betul diperhatikan,” kata Menteri Basuki saat meninjau lokasi pembangunan underpass baru-baru ini.

Untuk menjamin keamanan underpass, Menteri Basuki telah memerintahkan Ketua Komite Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan Sugiyartanto yang juga Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga memperhitungkan secara cermat seluruh aspek keamanan dan keselamatan underpass tersebut.

"Ini ada dua emergency exit, kalau menurut saya harus ditambah dua lagi. Saat ini masih dibahas untuk kajian lebih mendalam untuk menambah aspek keamanannya," ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki meminta kontraktor yakni PT. WIKA dan MCM (Kerjasama Operasi) untuk memperhatikan aspek saluran air underpass untuk menghindari terjadinya banjir. "Konstruksinya harus diperhatikan betul. Tadi saya lihat ada tiga lapis beton, nanti di paling luar ada membran, supaya air dari luar tidak merembes ke bawah dan terdapat drainase di bawah. Untuk menahan air supaya tidak masuk sehingga ini benar-benar kedap air," tuturnya.

Kontraktor juga diminta untuk meningkatkan metode kerjanya dengan memperhatikan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan kebersihan. “Jalan nasional tidak boleh berdebu akibat keluar masuk mobil proyek. Oleh karenanya mobil proyek harus bersih baik keluar maupun masuk lokasi proyek sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan," pesannya.

Sementara itu sebagai dukungan untuk pembangunan Proyek Bandara Baru Yogyakarta yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), Menteri Basuki mengatakan bahwa Kementerian PUPR bersama PT Angkasa Pura I (Persero) akan menangani permasalahan banjir yang sempat terjadi pada Maret 2019 lalu. "Saat itu terjadi banjir karena intensitas hujannya sangat besar dengan debit banjir mencapai Q 25 sementara kapasitas sungainya hanya Q5, sehingga meluap. Nanti akan kita perlebar kapasitas sungainya jadi minimal Q25 hingga Q50," ujarnya.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Akhmad Cahyadi mengatakan kualitas material akan dilakukan pengawasan khususnya beton lantai dan dinding agar tidak menyebabkan kebocoran. Beton dinding dan lantai akan dilapisi waterstop yang terbuat dari karet dan dilengkapi dengan fasilitas rumah pompa. Underpass ini akan memiliki lebar 7,85 meter, clearence atas 5,2 meter dan samping 18,4 meter. Pada dinding underpass nantinya juga akan dihiasi ornamen dengan tema kearifan lokal seperti motif batik khas Yogyakarta untuk menambah nilai estetika. 

Pembangunan underpass yang dilakukan sejak November 2018, progresnya kini sudah mencapai 30% dan ditargetkan selesai pada Desember 2019 dengan kontraktor pelaksana. Biaya pembangunan bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Tahun Anggaran 2018-2019 sebesar Rp 293,18 miliar.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Direktur Sungai dan Pantai Jarot Widyoko, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Akhmad Cahyadi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Agus Rudyanto dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.(kmp)


Reliji Batanghari Sosialisasikan Program Jokowi ke Warga

Reliji Batanghari bagikan brosur program Jokowi - Ma'ruf
TUNTAS.CO.ID, Batanghari - Gerak relawan Jokowi – KH Ma’ruf Amin di Jambi sangat massif, bukan hanya di Kota Jambi, gerakan menemui warga secara langsung juga dilakukan di kabupaten-kabupaten.

Di Batanghari contohnya, Relawan Indonesia Jokowi (Reliji) Batanghari yang dikomandoi Korda Ansori Nurrohman mengadakan gerakan jalan bersama relawan dan pembagian brosur yang dilakukan dari posko Reliji di Pal 1 sampai titik kumpul di Bulian Bisnis Center, Sabtu (6/4).

 Relawan juga membagikan brosur yang berisikan program program Joko Widodo selama menjabat sebagai presiden dan mengorasikan program programnya.

Mereka juga mengajak masyarakat untuk menentukan pilihan kepada pasangan nomor urut 01  Jokowi-Amin.

Masyarakat menyambut ramah dan antusias.

“Kita berterimakasih atas antusiasnya sambutan masyarakat dalam kegiatan kita inim” kata Ansori. (mar)


Bupati Safrial Hadiri Simulasi Pemilu di Tanjabbar


TUNTAS.CO.ID, Tanjabbar - Komisi Pemilihan Umum (KPU)‎ Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2019.

Simulasi yang dipusatkan di Desa Teluk Pulau Raya,Kecamatan Seberang Kota, Kamis (4/4/2019), resmi dibuka‎ Bupati Tanjung Jabung Barat Dr Ir H Safrial MS.

Hadir juga Komisioner  KPU Provinsi Jambi, Para Forkompinda, Para OPD terkait, perwakilan Komisioner KPU kabupaten/kota se-provinsi Jambi,Komisioner Banwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta undangan Lainnya.

Pada simulasi tersebut, Bupati Safrial bersama Komisioner KPU, juga ikut mencoblos di TPS yang dibuat mirip aslinya.

Bupati Safrial mengatakan melalui kegiatan ini diharap meningkatkan kapasitas jajaran KPU Khususnya penyelengara di tingkat KPPS dapat memahami serta menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan.

Pemerintah Daerah (‎Pemda) Tanjung Jabung Barat  sangat berharap pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan baik dan lancar. 

Safrial menekankan kepada seluruh Pejabat, Camat dan ASN  yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengajak partisipasi pemilih agar datang ke TPS, memberikan hak pilihnya.

Selain itu, Bupati Safrial mengharapkan apa kekurangan yang terjadi pada simulasi yang dilakukan Ini harus diperbaiki, sehingga Pemilu berjalan lancar dan sukses.

"Yang kita harapkan semuanya berjalan sukses, nyaman dan aman bagi masyarakat yang memberikan‎ hak suaranya," harapnya

Safrial juga mengajak masyarakat untuk memberikan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan di hari pemungutan suara Pemilu pada 17 April 2019 mendatang, sebab pesta demokrasi hanya berlangsung lima tahun sekali.

"Kita menghimbau seluruh masyarakat Tanjung Jabung Barat mari kita sukseskan Pemilu ini," tungkasnya. (Anto)

Melihat Bendungan Pidekso di Wonogiri, Bendungan ke 49 yang Dibangun Jokowi


TUNTAS.CO.ID, Wonogiri - Memanfaatkan waktu libur Isra Miraj 1440 H yang jatuh pada Rabu, 3 April 2019, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lokasi pembangunan Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Bendungan Pidekso merupakan satu dari 49 bendungan baru yang dibangun Kementerian PUPR pada tahun 2015-2019 untuk mewujudkan ketahanan air dan pangan nasional.

"Penandatanganan kontrak pembangunan Bendungan Pidekso telah dilakukan sejak Februari 2015, tetapi baru bisa dimulai pekerjaan fisiknya pada Maret 2018 karena kendala pengadaan lahan. Saat ini progresnya sudah menggembirakan, sudah sekitar 49 persen dan ditargetkan selesai pada tahun 2021," ujar Menteri Basuki di lokasi pembangunan Bendungan Pidekso.

Bendungan yang berada di hulu Sungai Bengawan Solo ini dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Ditjen Sumber Daya Air.

Menteri Basuki mengatakan, saat ini progres pembebasan lahan untuk bendungan ini dari total 1634 bidang yang dibutuhkan sudah 1333 bidang yang tuntas dibebaskan. Pembebasan lahannya menggunakan dana talangan sebesar Rp. 416 Milyar serta sisanya dengan dana Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Bendungan multifungsi ini direncanakan mampu mengairi area irigasi seluas 1.500 hektar. Air irigasi dari bendungan akan meningkatkan Intensitas tanam dari 133 % (2000 Ha) ke 240% (3600 Ha). "Bendungan ini juga sebagai sumber air baku 300 liter/detik untuk Wonogiri, Sukoharjo, Solo dan sekitarnya. Sudah siap untuk kita pasang pipanya," ujar Menteri Basuki.

Selain itu, bendungan ini juga bermanfaat untuk pengendali banjir dan sebagai lahan konservasi serta pariwisata sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar. Daya tampung Bendungan Pidekso sebesar 25 juta meter kubik, dengan ketinggian 44 meter dari dasar sungai.

Menteri Basuki meminta bendungan yang menelan anggaran APBN sebesar Rp 436 miliar  tersebut dapat diselesaikan dengan kualitas yang sebaik mungkin. Selaku kontraktor pelaksana  adalah PT. PP (Pembangunan Perumahan). Menteri Basuki mengapresiasi kerja dari PT. PP yang dinilainya selalu rapih dan baik hasilnya. Selain itu dirinya juga berpesan kepada seluruh pegawai Kementerian PUPR dan para mitra kerja untuk terus menjaga kredibilitas dengan jujur dalam bekerja, kompak, dan mengedepankan keselamatan kerja.

Pada tahun 2019 ini Kementerian PUPR melalui BBWS Bengawan Solo juga akan menyelesaikan tiga bendungan, yakni Bendungan Gondang, Gongseng & Bendo. Pembangunan bendungan diperlukan dalam rangka mendukung ketahanan air dan pangan. Secara nasional lahan irigasi seluas 7,3 juta hektare dimana baru 11% yang dilayani bendungan, sisanya mengandalkan air dari hujan atau sawah tadah hujan.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Kepala BBWS Bengawan Solo Charisal Akdian Manu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Akhmad Cahyadi, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)

Bupati Safrial Buka Rakor PPID


TUNTAS.CO.ID,Tanjabbar - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informasi ( Kominfo) mengelar Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (02/4/2019).

Acara sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Dr.Ir.H. Safrial MS,dan dihadiri oleh Sekda Tanjabbarat Drs.H.Ambok Tuo,MM, Para Staf Ahli, Para Asisten, Kepala OPD, Para Camat se- Tanjung Jabung Barat serta Undangan lainya.

Bupati Safrial menyampaikan mengelola informasi publik bukan lah hal yang mudah, sehingga diperlukan ketelitian dimulai dari ketika memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi yang masuk. 

"Harus di cek apakah permohonan tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya 

Sehubungan dengan hal di atas sudah barang tentu informasi itu harus dikelola dengan baik, terpola dan terstruktur, sehingga terbentuklah dokumentasi informasi yang teratur.

"Agar memudahkan pengelola dalam melayani publik yang membutuhkan informasi ini," kata Bupati.

Pengelolaan informasi dan dokumentasi ini dilaksanakan oleh pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi (ppid). 

Menurut Bupati terlaksananya pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan baik akan dapat meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan pemerintah kabupaten tanjung jabung barat. Dan diharapkan akan berdampak positif bagi daerah terutama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

"Setiap OPD lebih terbuka pada setiap informasi dan Dokumentasi yang disampaikan kepada publik," tutupnya.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ir.H.Taharudin menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan agar PPID Pembantu bisa memahami tugas dan fungsinya tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik,  dapat mengelola pengaduan masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi. 

Hasil yang diharapkan dari sosialiasi ini agar dapat terciptanya suatu sistem informasi dan komunikasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.(Anto)

Pemkab Tanjabbar Datangkan Ista Ahmad Wijiyanto dalam Peringatan Isra Miraj


TUNTAS.CO.ID, Tanjabbar - Peringatan Isra'Miraj Nabi Muhammad SAW Tahun 1440 H/2019 M.Di Masjid Agung Al-Istiqomah, Selasa (2/4/2019) akan diisi tausiyah mendatangkan,  Ustadz Dr.H. Ahmad Wijiyanto MA Dosen Pasca Sarjana UGM Jogjakarta, juga pengisi acara damai indonesiaku Tv one  dan Bintang  tamu acara hitam putih trans7.

Pemkab Tanjabbar melalui Kabag Kesra Setda Tanjung Jabung Barat, Hidayat Kusuma mengatakan pringatan Isra' Miraj ini, merupakan agenda tahunan Pemkab Kabupaten Tanjung Jabung Barat, MUI, dan Pengurus Masjid Agung Al -Istiqomah Kuala Tungkal.

"Sebagai penceramah, tahun ini kita hadirkan Ustadz Dr.H. Ahmad Wijiyanto yang merupakan pengisi acara Damai Indonesia ku Tv one  dan Bintang  tamu acara hitam putih trans7,Allhamdulillah beliau siap mengisi ceramah pada selasa malam Nanti di Masjid Agung Al Istiqomah” ungkap hidayat.

Tambahkannya,Hidayat Kusuma mengajak seluruh warga masyarakat, Mahasiswa, Ormas dan  ASN  untuk hadir dalam peringatan Isra' miraj  Nabi Muhammad SAW ini.

”Peringatan isra miraj merupakan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW di suatu malam sekian abad lampau yang dramatik dan fantastik. Harapan kita dengan peringatan isra' miraj ini dapat meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT, dan memperkuat persatuan umat islam,” sebut Hidayat. (Anto)

Bupati Safrial Prioritaskan Konektifitas Antar Wilayah


TUNTAS.CO.ID,Tanjabbar - Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. Ir. H. Safrial.MS tekankan, pembangunan konektifitas antar wilayah tetap dijadikan prioritas dalam rangka mengejar ketertinggalan serta membuka keterisolasian. Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada upacara bendera yang digelar di halaman Kantor Bupati, Senin (01/04).

Menurutnya, melalui upaya pengurangan keterisolasian ini dapat mengurangi wilayah rentan rawan pangan sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Bupati optimis Tahun ini Kelurahan Betara Kiri sudah dapat diakses dengan roda empat.

"Persoalan selama ini jembatan parit tagi sudah diselesaikan pembuatan opritnya sehingga kelanjutan pembangunan jalan menuju kelurahan Betara Kiri dapat dikerjakan" tambah Bupati.

Sementara itu, terkait akses menuju ibu kota Kecamatan Betara, Bupati menjelaskan masih ada 30 jembatan dan 30 Kilo Meter jalan yang harus dibangun. Bupati meyakini pembangunan konektifitas menuju Kelurahan Tungkal V dapat dicapai melalui efisiensi dan optimalisasi alokasi anggaran.

Mengenai permasalahan revitalisasi jaringan air bersih, Bupati sampaikan sedang dilakukan perbaikan pada bagian pipa lama yang mengalami kerusakan.

"Di lapangan, sedang dilakukan komisioning dan pengetesan pipa yang posisinya sudah sampai Parit Sugeng Bram Itam" jelasnya.

"Mudah - mudahan pekerjaan ini akan segera selesai dan air akan mencapai reservoar Parit Panting dalam waktu dekat" tambahnya.(Anto)

Kelapa Asal Pangandaran Diekspor ke Australia


TUNTAS.CO.ID, Pangandaran - Pada pertemuan Apresiasi dan Singkronisasi Program Kementerian Pertanian (Kementan) 2019 di Jawa Barat yang dihelat di Kabupaten Pangadaran, Jumat (29/3), Kementan menyalurkan bantuan kepada para petani secara langsung senilai Rp 5 miliar dan melepas ekspor kelapa bulat asal Pangandaran ke Australia sebayak 15 ton dan kayu olahan (barecore) ke Tiongkok 591,317 m3 yang totalnya nilai ekspor sebesar Rp 1,85 milyar. Ekspor kayu olahan ini wajib dilakukan pemeriksaan Badan Karantina Pertanian sehingga bisa diterima negara tujuan.

"Kita bangga dengan petani dan pelaku usaha agribisnis di Pangandaran. Pintar melihat peluang dan potensi yang ada," kata Kepala Badan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementan, Momon Rusmono yang hadir mewakili Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman pada pertemuan apresiasi dan sinkronisasi di Lapangan Ketapang Doyong, Pangadaran. 

Hadir Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, Direktur Jenderal Perkebunan, Kasdi Subagiyoni, Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jami, dan lebih dari 12 petani, santri tani, pendamping desa, penyuluh pertanian.

Tercatat luas perkebunan kelapa di Pangandaran yang tersentra di 5 kecamatan Kalipucang, Sidamulih, Parigi, Cijulang, Cimerak mencapai 33.400 hektare. Dari luas tersebut, 21 ribu hektare yang memproduksi kelapa, sedangkan sisanya disadap atau dideres untuk bahan gula.

Momon mengungkapkan Kementan mengapresiasi pelaku bisnis yang mengekspor komoditas kelapa asal Pangandaran ke mancanegara. Kementan pun mendorong pada para petani muda agar tidak hanya memproduksi, namun juga bisa menjual produk yang telah diolah bahkan hingga ekspor. 

"Lewat Barantan kami luncurkan program Agro Gemilang, manfaatkan. Ini program bersama kami untuk mencetak eksportir baru dibidang pertanian," ungkapnya.

Karena itu, Momon menegaskan Kementan berharap dengan ekspose ekspor berbagai komoditas pertanian di berbagai media, masyarakat semakin sadar bahwa banyak yang bisa kita ambil manfaatnya. 

"Kami minta agar semua yang kita miliki ini harus tetap dijaga dari ancaman bioterorisme global berupa hama dan penyakit yang dapat merusak sumberdaya alam kita," tegasnya.

Terkait bantuan ke petani, bantuan Kementan senilai Rp 5 miliar tersebut berupa alat dan mesin pertanian seperti traktor roda dua, handsprayer, cultivator dan pompa air. Selain itu berupa kegiatan PUPM (Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat), domba, benih pala, benih kelapa dalam 6.000 batang, benih sayur dan mangga, juga sarana produksi cabai, manggis, pisang dan pascapanen cabai. 

Bantuan juga berupa benih padi varietas inpari 32, 33, 42 dan 43 serta power threser. Disalurkan pula ayam umur empat minggu beserta pakan, vaksin dan kandangnya.

"Pesan Pak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bantuan ke petani ini jangan dikurangi, bila perlu ditambah. Melalui bantuan ini, kami berharap produksi pertanian di Kabupaten Pangandaran meningkat dan sekaligus bisa mensejahterakan petani," tuturnya.

Momon menjekaskan hal ini sesuai dengan visi pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Kementan sendiri memiliki visi guna mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia di tahun 2045. Di antara program terobosan Kementan yakni Salah satu program terobosan Kementan yaitu mekanisasi pertanian, memperbanyak benih unggul dan peningkatan SDM pertanian yang unggul.

Hasilnya, lanjut Momon, selama pemerintahan Jokowi-JK, berdasarkan data BPS, penduduk miskin di pedesaan berkurang 10,87% dan sebagian besar andilnya adalah sektor pertanian. Di Kabupaten Pangandaran sendiri, tingkat kemiskinan turun 9%. 

"Ini bukti keberhasilan pembangunan pertanian saat ini. Bukti yang kedua, Nilai Tukar Usaha Pertanian tahun 2018 ini meningkat 5,39 persen jika dibandingkan tahun 2014 dan Nilai Tukar Petani naik 0,22 persen," jelas Momon.

"Ini bukti dari data BPS, artinya pemerintah sudah on the right track. Arahan dan mimpi Presiden Jokowi terwujud bahwa kedaulatan pangan itu beriringan, ujung-ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani," pintanya.

Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementan, Ali Jamil yang turut mendampingi pelepassn ekspor tersebut menambahkan hingga Maret 2019 ekspor kelapa yang disertifikasi lewat Karantina Bandung sebanyak 78 ton atau senilai Rp. 2,69 M sedangkan pada 2018 total ekspornya mencapai 182 ton atau serata Rp. 6,28 M. Untuk komoditas barecore yang disertifikasi Karantina Bandung hingga Maret sejumlah 22.760,1412 m3 dengan nilai Rp. 45,52 M. 

"Selain itu terdapat juga beberapa komoditas unggulan ekspor dari Jawa Barat yang disertifikasi Karantina Bandung diantaranya kakao, makanan kering, teh dan kopi biji, dengan tujuan negara diantaranya Afrika Selatan, Brazil, Australia, Anerika Serikat, Jepang hingga Swis," sebutnya.

Adapun menurut data BPS, nilai ekspor komoditas pertanian dari Jawa Barat memiliki kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2015 nilai ekspor komoditas pertanian Jabar mencapai 202,49 juta USD, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 184,31 juta USD dan pada 2017 sebesar 264,16 USD.

Menurut Jamil, jika membicarakan potensi pertanian Jawa Barat maka tidak akan pernah selesai. Sesuai arahan Mentan Amran, Jamil juga mengingatkan pada warga Pangandaran dan Jawa Barat pada khususnya agar selalu melaporkan ke petugas karantina jika membawa komoditas pertanian dari luar negri maupun antar area dalam wilayah NKRI. 

"Ini memang seperti hal kecil, tapi sangat penting untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam kita," tuturnya.

Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata mengatakan Kabupaten Pangandaran yang berumur 6 tahun sedang membangun dengan memiliki satu tujuan dan komitmen pada pengembangan pembangunan pertanian bisa berhasil dengan indikator kesejahteraan petani meningkat. Karenanya Jeje mengapresiasi program Kementan karena benar-benar membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Hasilnya, di tahun 2018 produksi padi di Pangandaran surplua 21 ribu ton.

"Kami sangat merasakan akan peran kebijakan pemerintah pusat. Faktanya, kartu tani jaman dulu ketika mau tanam pupuk susah, ketika panen pupuknya ada dan akses permodalan susah. Tapi dengan kartu tani sekarang, pupuk tersedia dan akses ke perbankan melalui KUR sudah mudah. Alhamdulillah ada 27 ribu petani yang sudah mengakses kartu tani," ungkapnya.

"Hari ini kita kembali mendapat bantuan yang sangat banyak untuk petani Pangandaran. Tentu kita bahagia. Mudah-mudah bantuan terus diberikan agar petani semakin sejahtera," pungkas Jeje.

Perlu diketahui, pada pertemuan apresiasi ini, Mentan Amran juga memberikan aplikasi I-MACE pada Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata. Indonesian Map of Agricultural Commodities Exports merupakan sebuah layanan dari Badan Karantina Pertanian, Kementan yang memberikan informasi berupa komoditas unggulan ekspor di masing-masing wilayah. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemerintah daerah dalam memetakan dan agar bisa mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya. (kept) 

Beri Pembekalan ke Reliji Jambi, Bursah Sebut Indonesia di Era Jokowi Lebih Maju

TUNTAS.CO.ID, Jambi - Ketua Umum Kornas Reliji (Relawan Indonesia Jokowi) Bursah Zarnubi menyatakan, 4,5 tahun Pemerintahan Jokowi membawa Indonesia jauh lebih maju dan sejahtera dibandingkan sebelumnya.

“Hampir semua indikator utama di bidang ekonomi, sosial, politik, dan keamanan menunjukkan bahwa Indonesia di era Jokowi lebih baik dibandingkan era presiden-presiden sebelumnya,” kata Bursah, di acara Workshop dan Pembekalan Relawan Kampanye Door to Door Wilayah Jambi, di Grand Hotel Jambi, Rabu (27).

Bursah mengajak para relawan yang sebagian besar tergolong generasi milenial agar aktif dan gencar menyebarkan informasi berbagai kemajuan Indonesia di era Jokowi, baik lewat media sosial maupun secara langsung ke masyarakat melalui kampanye door to door.

Menurut Bursah, Presiden Jokowi kini menjadi salah satu panutan pemimpin dunia karena sukses mewujudkan pembangunan berkeadilan, paduan dari demokrasi, moderasi dan Islam.

Dari segi ekonomi, Bursah menegaskan, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang terus stabil di angka 5 persen.

“Angka kemiskinan di Indonesia saat ini terus turun dan bahkan terendah dalam sejarah Indonesia yakni di angka 9,6 persen,” katanya.

Selain bidang ekonomi, Jokowi juga berhasil dalam menjaga stabilitas keamanan. Terbukti hasil survei Gallups Law and Order yang menobatkan Indonesia menjadi negara teraman ke-9 di dunia. Stabilitas keamanan ini, menurut Bursah, terjadi antara lain karena soliditas Polri-TNI terjaga dengan baik.

Para peserta Workshop dan Pembekalan Relawan Kampanye Door to Door Reliji Wilayah Jambi, di Grand Hotel Jambi, Rabu (27).
Empat Isu Utama

Kampanye door to door yang dilakukan Reliji di Jambi adalah provinsi ke-7 setelah Aceh, Riau, Sumbar, Banten, Sulteng, dan NTB. Dalam melakukan kampanye door to door ini, relawan reliji menggunakan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa brosur/liflet yang secara garis besar berisi empat isu utama.

Pertama, profil Jokowi sebagai pemimpin yang sederhana, merakyat, dan tidak KKN. Keluarganya juga sangat harmonis, cerminan keluarga sakinah mawaddah warrahmah.

Kedua, Profil Jokowi sebagai seorang muslim yang taat beribadah, dekat dengan umat Islam, rajin mengunjungi pesantren, dan giat memajukan ekonomi umat, antara lain melalui pembentukan bank wakaf dan mendorong kemitraan pengusaha besar dengan pesantren.

Ketiga, hasil kerja nyata 4 tahun pemerintahan Jokowi. Antara lain tentang pembangunan infrastruktur yang massif dan merata di seluruh Indonesia, tidak lagi Jawa sentris seperti di masa lalu. Juga komitmen Jokowi dalam memacu pembangunan kawasan pedesaan.

Keempat, sosialisasi pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai duet nasionalis-religius yang mengayomi semua golongan dan melanjutkan keberhasilan pembangunan Jokowi-JK

Bursah menyebut prestasi monumental Jokowi lainnya adalah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Itu dilakukan dengan mengubah orientasi pembangunan yang selama ini Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, menggenjot pembangunan di wilayah pedesaan dan daerah pinggiran, serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur di luar Jawa. (mar)

Hadiri Kegiatan Duta Simpel Bank Jambi, Bupati Safrial Beri Pesan Khusus


TUNTAS.CO.ID, Tanjabbar - Bupati Tanjung Jabung Barat Dr.Ir.H.Safrial MS menghadiri acara Pemilihan Duta Simple Bank 9 Jambi, dalam rangka meningkatkan  edukasi dan inklusi keuangan dan mendorong budaya menabung sejak dini oleh BANK 9 Jambi, Rabu (27/3/2019) di Halaman SDN 18 Kuala Tungkal.

Edukasi dan inklusi keuangan, Tabungan Simpel diarahkan untuk menjadi tabungan dengan persyaratan yang mud dan sederhana, setoran awal yang ringan, bebas biaya administrasi bulanan dan minimum setoran yang terjangkau. Selain itu nama siswa akan tercetak pada kartu Tabungan Simpel.

Bupati  Safrial Mengatakan Pemkab Tanjung Jabung Barat menyambut baik dan memberi apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

"Program simple sebagai upaya kita untuk meningkatkan budaya menabung sejak dini " ujarnya.

Bupati menambahkan kegemaran menabung memang besar manfaatnya sebagai bekal untuk masa depan,pelajar agar bersemangat menyisihkan sebagian uang sakunya untuk ditabung.

"Saya intruksikan dinas terkait terutama Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan program ini, terutama pelajar nanti punya rekening," kata Safrial.

Safrial berharap  para pelajar yang akan membuka rekening bank agar dipermudah terutama sisi administrasi. Sehingga kemudahan ini meningkatkan animo dan antusias pelajar untuk memiliki tabungan di bank. Pada akhirnya menggenjot tingkat inklusi keuangan di Indonesia.

Untuk Informasi, kegiatan  ini dilaksanakan serentak se-Provinsi Jambi  yang diikuti 250 duta simple Bank 9 jambi, Tabungan Simpel merupakan tabungan yang diterbitkan secara nasional oleh perbankan di Indonesia untuk para pelajar mulai dari jenjang PAUD/Raudatul Athfal (RA) hingga SMA/Madrasah Aliyah (MA) dan pondok pesantren. (Anto)

116 PTPS se Singkut Dilantik, Fahmi: Mereka Ujung Tombak Pengawasan Pemilu

Ketua Panwaslu Singkut, Sarolangun saat melantik PTPS, Senin (25/3/2019).
TUNTAS.CO.ID, Sarolangun - 116 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun resmi dilantik, Senin (25/3/2019).

Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Singkut, Al Fahmi.

Mereka akan bertugas melakukan proses pengawasan di TPS untuk suksesnya Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April mendatang.

Al Fahmi saat dihubungi menyebut PTPS merupakan ujung tombak dalam pengawasan Pemilu. Terutama di setiap tempat pemungutan suara khususnya pada saat pencoblosan. 

"Sebab itu PTPS harus jujur, adil dan profesional," kata Al Fahmi.

Kemudian PTPS juga dimintanya selalu siap dan siaga menjalankan tugasnya. Terutama ketika mengawasi jalannya pencoblosan hingga penghitungan suara. Selain itu Al Fahmi berharap seluruh PTPS untuk dapat menjaga sinergitas dan komunikasi.

Selain proses pelantikan, di hari yang sama lansung dilakukan bimbingan teknis kepada PTPS. (mar)



Mewujudkan Pemilu Damai, Bupati Masnah Ikuti Kegiatan Apel Gelar Pasukan Persiapan Pemilu

TUNTAS.CO.ID, Muarojambi - Dalam rangka PAM menghadapi pemilu tahun 2019, Polres Muarojambi mengadakan pelaksanaan Apel Gelar Pasukan, Sabtu (23/2). Acara tersebut dilaksanakan di Lapangan Akso Dano, Sengeti, Kabupaten Muarojambi.

Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka PAM menghadapi pemilu tahun 2019, tingkatkan sinergitas TNI-POLRI dengan komponen bangsa lainnya guna mewujudkan kamdagri yang kondusif.

Dalam kesempatan ini, Bupati Kabupaten Muarojambi, Masnah turut hadir dalam kegiatan ini. Tidak hanya itu, turut hadir Kakajari Muarojambi, Sunanto, Ketua Pengadilan Agama Sengeti, Abdan Kuban, Kapolres Muarojambi, AKBP Mardiono serta jajaran lainnya.

Dalam kesempatan ini, Kapolres menyampaikan agar seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama menjaga netralitas dalam pemilu. Selain itu, diharapkan seluruhnya untuk menjaga keamanan, jangan ada provokasi yang menyebabkan gesekan.

"kami mengajak semua jajaran Organisasi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda untuk menjaga dan memantau semua wilayah di Kabupaten Muarojambi dalam pemilihan serentak,"sebutnya

Selain itu, dalam kesempatan ini juga Kapolres meninjau kesiapan dari semua unsur pengamanan. Sementara itu, Bupati Muarojambi sebagai kepala pemerintah daerah, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan di lingkup Kabupaten Muarojambi.

"Semua wilayah di Kabupaten Muarojambi diharapkan untuk sama-sama menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Sehingga Kabupaten Muarojambi tetap kondusif dan aman dalam pelaksanaan pemilu 2019,"pungkasnya. (han)

Bupati Masnah Busro Jadi Pembina DPD IPK Provinsi Jambi

TUNTAS.CO.ID, Muarojambi - Bupati Kabupaten Muarojambi, Masnah Busroh resmi diangkat menjadi Dewan Pembina DPD Ikatan Pemuda Karya (IPK) Provinsi Jambi. Pengangkatan dirinya menjadi Dewan Pembina tersebut dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Jambi, Senin malam (18/3).

Adapun pengangkatan ini sekaligus juga dilakukannya pelantikan pengurus IPK untuk masa kerja 2019-2024 yang diketuai oleh Doni Pasaribu. Pengangkatan Masnah Busro ini secara simbolis dilakukan dengan penyematan baju kebesaran IPK yang dilakukan oleh Doni Pasaribu selaku Ketua IPK terpilih.

Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Kabupaten Muarojambi, Masnah Busro tersebut menyampaikan ucapan selamat kepada kepengurusan yang dilantik. Ia berharap kepada seluruh pengurus untuk bisa bertanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan.

"Saya ucapkan selamat dan jalankan tanggung jawab yang diberikan dengan amanah dan dengan sebaik-baiknya untuk membesarkan organisasi ini,"jelasnya

Masnah Busro menambahkan bahwa jika ada permasalahan dalam organisasi untuk dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Karena menurutnya, yang tergabung dalam organisasi apapun tentu menjadi bagian hidup sebagai anggota keluarga.

"Jika ada permasalahan, maka selesaikanlah dengan kekeluargaan. Jangan tanya apa yang telah diberikan IPK kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang telah engkau berikan kepada IPK,"pungkasnya. (han)

Bupati Masnah Busro Hadiri Peringatan Hari Rimbawan ke 36

TUNTAS.CO.ID, Muarojambi -  Bupati Kabupaten Muarojambi, Masnah Busro menghadiri acara dalam rangka peringatan hari Bakti Rimbawan ke 36. Adapun pelaksanaan acara ini dilaksanakan di Komplek Perumahan Citra Rayacity, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muarojambi, Sabtu pagi (23/3).

Pelaksanaan acara ini dihadiri oleh Gubernur Provinsi Jambi, Fachrori Umar. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jambi mengatakan bahwa berdasarkan penyampaian Presiden Indonesia bahwa tahun 2019 ini akan dilakukan gerakan penanaman pohon secara nasional.

"Ini perlu dilakukan kita bersama, Indonesia dan penanaman pohon di orientasikan sebagai upaya untuk penyelamatan danau dan waduk terutama yang berada dalam lingkup permukiman. Upaya ini lah yang kita dorong dan perlu kita lakukan kedepannya bersama-sama,"ujar Fachrori

Sementara itu, di dalam kesempatan ini, Fachori Umar juga berharap kepada semua pihak, baik masyarakat, instansi terkait, pemerintah untuk bersama-sama menjaga lingkungan sekitar. Ini juga untuk menjaga ekosistem dan menjaga keindahan alam yang ada, khususnya Provinsi Jambi.

"serta menjaga keindahan alam sekaligus sebagai upaya untuk tetap melestarikan ekosistem, dengan demikian kita akan merasakan lingkungan yang nyaman dan nyaman,"tutupnya

Sementara itu, Bupati Muarojambi, Masnah Busro dengan peringatan hari Bakti Rimbawan ke 36, diharapkan seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Muarojambi untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Ini demi menjaga kelestarian lingkungan kita, guna keberlangsungan generasi yang akan datang

"Dengan peringatan ini, harapan kita masyarakat bisa berupaya untuk sama-sama menjaga lingkungan, dan hutan. Jangan lakukan penebangan pohon atau upayakan untuk melakukan penanaman hutan kembali," sebutnya. (han)