22 August 2019

Seluruh Petugas Lapas Nusakambangan Diberi Rumah, Bangunan Sudah Selesai



CILACAP, TUNTAS.CO.ID - Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan membangun hunian berupa rumah susun (Rusun) dan rumah khusus (Rusus) bagi para petugas lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Adanya bantuan perumahan tersebut diharapkan dapat membantu para petugas Lapas Nusakambangan dan keluarganya untuk tinggal di hunian yang layak.

"Rusun yang kami bangun untuk petugas Lapas Nusakambangan ini bukan sekedar hunian vertikal biasa. Tapi kualitasnya seperti apartemen jadi nyaman untuk ditempati petugas beserta keluarganya," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat Peresmian Rusun dan Rusus ASN di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (22/8/2019).

Peresmian Rusun dan Rusus di Pulau Nusakambangan ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly didampingi Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami, perwakilan Polri, BNN, dan Satker Pengembangan Perumahan dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan Rusun dan Rusus ini, imbuh Khalawi, merupakan bentuk dukungan Kementerian PUPR dalam meningkatkan kesejahteraan para petugas Lapas. Selain itu, para petugas dan keluarga yang tinggal di Pulau Nusakambangan bisa tinggal di rumah yang lebih aman dan lebih nyaman.

Rusun ini selain menggunakan bahan bangunan yang berkualitas dan lantai granit, juga dilengkapi dengan prasarana dasar seperti tempat tidur tingkat, tempat tidur single, lemari, sofa, meja tamu, kursi dan meja makan.

"Kami siap mendukung program dari Kemenkumham khususnya dalam menyediakan hunian yang layak bagi para pegawainya. Tak hanya di Nusakambangan saja, Kementerian PUPR juga telah membangun Rusun bagi para pegawai imigrasi di Bali dan Batam," terangnya.

Rusun untuk ASN Kementerian Hukum dan HAM khususnya petugas Lapas Nusakambangan berada dalam wilayah Pulau Nusakambangan tepatnya di Desa Tambakreja, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

Dua tower Rusun tersebut dibangun oleh Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2018 di Nusakambangan. Pertama adalah Rusun untuk ASN Lajang dibangun setinggi empat lantai dan unit hunian sebanyak 50 kamar. Daya tampung Rusunawa masing-masing kamar adalah empat orang sehingga total daya tampungnya sebanyak 196 penghuni. Biaya pembangunannya sekitar Rp 16,1 Milyar.

Sedangkan Rusun yang kedua adalah Rusunawa yang diperuntukkan bagi ASN yang sudah berkeluarga. Rusun ini dibangun setinggi tiga lantai dengan unit hunian sebanyak 42 unit. Tipe unit huniannya adalah tipe 36 dan mampu menampung 42 kepala keluarga. Anggaran untuk pembangunan Rusun ini senilai Rp 15,9 Milyar. Sedangkan program pembangunan rumah kedua adalah rumah khusus untuk ASN di Lapas Pulau Nusakambangan. Rusus tersebut dibangun oleh SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah.

Total Rusus yang dibangun sebanyak 28 unit tipe 36. Waktu pelaksanaan pembangunan adalah 210 hari mulai 4 Juni hingga 31 Desember 2018. Total anggarannya senilai Rp 4,648 Milyar. Setiap unit Rusus juga telah dilengkapi meubelair seperti tempat tidur, meja dan kursi makan, lemari pakaian dan sofa

Sementara itu, Menkumham Yasonna H Laoly menyatakan, pihaknya mengucapkan terimakasih atas bantuan perumahan bagi para pegawainya yang bertugas di Lapas Nusakambangan. Menurutnya hunian Rusun dan Rusus tersebut sangat memberikan manfaat mengingat tugas berat yang harus diemban para petugas saat menjalankan tugas di Lapas yang memiliki tingkat pengamanan superketat.

"Kami ucapkan terimakasih kepada Kementerian PUPR yang telah banyak membantu dalam menyediakan hunian layak bagi pegawai Lapas Nusakambangan. Selain itu juga untuk melatih para warga binaan Lapas Nusakambangan untuk memiliki keahlian sebagai pekerja konstruksi," katanya. (*)

Pernyataan Jokowi Minta Pelaku Rasis Dimaafkan Tidak Obati Luka Papua


Gubernur Papua Lukas Enembe | ist

TUNTAS.CO.ID - Gubernur Papua Lukas Enembe dalamdrilis yang tersebar lewat Diskominfo Papua menyangkan pernyataan Presiden Jokowi yang dinilai tak tegas bahkan tak sampai mengobati hati masyarakat bumi cenderawasih yang saat ini sedang terluka.

Mestinya, sambung ia, Presiden memerintahkan para pelaku rasisme maupun persekusi segera ditangkap. Namun kata-kata itu tak kunjung terucap padahal tindakan rasis sudah lama terjadi bahkan dalam dunia sepak bola.

“Sebab masalah rasisme terhadap masyarakat Papua ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan meminta maaf”.

“Wajib ada penanganan yang serius terhadap para pelaku rasisme, yang dalam konteks ini adalah oknum yang meneriaki para mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dengan panggilan rasis. Sebab rasisme itu telah terjadi bertahun-tahun kepada mahasiswa Papua di Jawa,” terang dia usai melantik pejabat di Lingkungan pemprov Papua, Selasa (20/08/2019), di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura.

Menurut Enembe, bila seluruh wilayah di Indonesia sudah tak aman bagi mahasiswa dan masyarakat Papua, maka pihaknya mempertimbangkan untuk memulangkan seluruh pelajar ke bumi cenderawasih.

“Sebab saya juga sudah bicara dengan Gubernur Papua Barat supaya para mahasiswa ini ditaruh di Unipa Manokwari dan Uncen Jayapura,” katanya.

Sebelumnya aksi protes atas tindakan diskriminasi dan rasis yang diterima Mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, terjadi di sejumlah titik.

Di Jayapura, Papua, aksi protes diikuti oleh ribuan orang yang melakukan long march dari Waena menuju Kantor Gubernur Papua. Aksi tersebut berlangsung tertib dan berakhir pada Senin petang.

Sementara di Manokwari dan Sorong, Papua Barat, aksi protes berakhir ricuh. Di Manokwari, kantor DPR papua Barat dibakar massa, sedangkan di Sorong pengrusakan terjadi di Bandara DEO dan Lapas Sorong dibakar.

Gubernur Papua sebelumnya memastikan bakal mengirim tim gabungan untuk menyelesaikan insiden yang melibatkan mahasiswa asal bumi cenderawasih di Kota Surabaya, Malang dan Semarang.

Kapolda Papua Irjen Pol. Rudolf Alberth Rodja juga memastikan segera bertemu Pemda Jawa Timur, guna membicarakan keamanan para mahasiswa asal bumi cenderawasih yang mengambil studi di “Kota Pahlawan” dan sekitarnya. (DiskominfoPapua)

Kisah Gus Dur Ganti Nama Irian Jaya Jadi Papua di Hadapan Masyarakat yang Minta Merdeka


Gus Dur dan Masyarakat Papua Barat | ist 

TUNTAS CO.ID - Sosok KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tidak dapat melepaskan perannya dalam memberikan roh kebebasan di tanah Papua dari segala bentuk pertentangan, marjinalisasi, dan krisis di segala bidang. Papua butuh sekaligus menyayangi Gus Dur.

Dikutip dari NU Online, menurut Keterangan seorang santri Gus Dur asal Kudus, Nuruddin Hidayat, pada 30 Desember 1999 atau tepat dua bulan setelah dilantik menjadi Presiden RI, Gus Dur mengunjungi Irian Jaya dengan dua tujuan, untuk berdialog dengan berbagai elemen di Papua dan melihat matahari terbit milenium kedua tanggal 1 Januari 2000 pagi.

Pada 30 Desember 1999 dimulai jam 20.00 malam dialog dengan berbagai elemen dilakukan di gedung pertemuan Gubernuran di Jayapura. Meskipun dengan cara mengundang, tetapi banyak sekali yang datang karena penjagaan tidak ketat.

Gus Dur mempersingkat pembicaraan mereka dulu, dari yang sangat keras dengan persetujuan merdeka dan tidak mempercayai lagi pemerintah Indonesia hingga yang menerima tapi dengan berbagai tanggapan.

Selanjutnya Presiden mulai merespons mereka. Banyak hal ditanggapi, tetapi yang penting ini, "Saya akan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua," katanya. "Alasannya?"

" Pertama, nama Irian itu jelek," kata Gus Dur. "Kata itu berasal dari bahasa Arab yang berarti ketinggalan. Dulu kompilasi orang-orang Arab datang ke pulau ini menemukan masyarakatnya masih ketinggalan, sehingga disebut Irian."

Gus Dur lalu melanjutkan, "kedua, dalam tradisi orang Jawa kalau ada anak sakit-sakitan, sang anak akan diganti namanya dikembalikan. Dia sih dipanggil Slamet. Tapi sekarang aku ganti Irian Jaya jadi Papua."

Seorang Antropolog bahasa Melanesia mencari asal-usul kata Irian yang diceritakan Gus Dur, tetapi tidak pernah diterima (jika tidak ketemu, tidak berarti tidak ada kan? Ini benar-benar cara Gus Dur, guna memperbaiki masalah dan masalah besar seperti Papua dengan humor.

Sohibul riwayah, Ahmad Suaedy tradisi Gus Dur menggunakan alasan Bahasa Arab dan tradisi Jawa? Gus Dur mencoba "menantang" hati orang-orang Islam dan orang-orang Jawa yang meminta protes.

Selain menghormati dengan teladan, prinsip, dan keberanian Gus Dur, Manuel Kaisiepo (2017) memiliki cerita. Menteri Negara Percepatan Kawasan Timur Indonesia era Presiden Megawati itu mengisahkan, kompilasi Kongres Rakyat Papua akan diselenggarakan, maka Gus Dur menyetujui kongres tersebut dilaksanakan.

Ketika kongres itu harus diadakan, semua orang protes. Itu terpisah. Namun Presiden (Gus Dur) menyerahkan kongres yang diadakan. Bahkan, Gus Dur juga akan membantu terselenggaranya acara kongres tersebut, yaitu dengan memberikan bantuan yang diminta. Ini langkah Gus Dur yang dianggapnya nyeleneh, yang lain dari yang lain.

Saat Gus Dur mengundang kelompok yang berbeda tersebut, banyak orang yang protes dan mengira Gus Dur harus menyetujui mereka.

Gus Dur membuktikan semua yang ada di Papua adalah saudara-saudara sendiri, saudara sebangsa dan sesama manusia. Hal ini dilakukan Gus Dur untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah. (*)

Tokoh Masyarakat Yakin Haji Muklis Bisa Ciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Tanjabbar


Haji Muklis

TANJABBAR, TUNTAS.CO.ID - Perhelatan Pemilihan Bupati Tanjung Jabung Barat tinggal menyisakan satu tahun, September 2019 ini KPU akan segera melakukan proses tahapan.

Nama Haji Muklis mencuat di kalangan masyarakat, pria yang pernah menjadi Sekda Tanjabbar ini digadang mampu membawa perubahan untuk Tanjab Barat ke arah yang lebih maju.

Karena konsep pembangunan yang dimiliki oleh Haji Muklis sangat matang, di antaranya menciptakan kawasan wisata, menjadikan kawasan Seberang Kota sebagai daerah industri dan galangan kapal.

Lalu menciptakan pelabuhan yang terpadu dengan terminal di kawasan Serdang Jaya, Kecamatan Betara, lalu menggaet investasi dengan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Ulu.

Tokoh masyarakat Tanjung Jabung Barat, Usman Ermulan menilai Haji Muklis memang memiliki kapasitas yang mumpuni menjadi bupati.

"Konsepnya sangat baik, karena saat ini Tanjabbar butuh sentuhan kreatif supaya bisa bergeliat, bagaimana muncul banyak pusat pertumbuhan ekonomi baru di Tanjabbar," kata Usman Ermulan.

Di masanya menjadi bupati periode lalu, Usman Ermulan sudah mendiri 250 jembatan selama lima tahun, akses ini diharap bisa mempermudah lajur barang dan orang dari setiap wilayah.

Menurut Usman, ke depan Bupati Tanjabbar tinggal memaksimalkan akses ini agar ekonomi masyarakat tumbuh.

"Saya yakin sekali Muklis bisa membangkitkan ekonomi masyarakat Tanjabbar, apalagi dia sudah sangat berpengalaman mengembangkan desa-desa sejak berada di Kemendes," jelas Usman Ermulan. (mar)

Dorlince : Tidak Ada Mahasiswa Papua yang Membuang Bendera ke Selokan



SURABAYA, TUNTAS.CO.ID - Penelusuran terkait pengepungan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap para remaja asal Papua yang kuliah di Surabaya masih terus dilakukan.

Komnas HAM turun ke Surabaya untuk menelusuri kejadian ini.

Sementara Mahasiswa Papua membantah telah membuang bendera merah putih yang ada di depan asrama mereka di Jalan Kalasan, Surabaya.

Kalau pihak yang mengepung mengaku memiliki video, mahasiswa meminta video itu dibuka bersama, dan dilihat siapa pelakunya.

"Kalau memang mereka punya CCTV bukti dan sejenisnya harusnya kan melalui pendekatan hukum. Kemudian kita klarifikasi bersama siapa oknumnya kan nggak bisa main hakim sendiri atau menyuruh kami keluar sementara kami ini tidak tahu apa-apa," kata seorang penghuni Asrama Mahasiswa Papua Dorlince Iyowau.


Karena lanjutnya, soal pembuangan bendera mereka sama sekali tidak tahu menahu.

"Karena ada beberapa teman termasuk saya sendiri keluar untuk beli makan siang itu. Setelah masuk benderanya memang sudah tidak ada," lanjut dia

Dorlince menuturkan, usai masuk asrama setelah membeli makanan pada Jumat (11/8) pukul 15.20 WIB, ada orang-orang yang menggebrak pintu. Sambil berkata rasis mereka menyuruh penghuni asrama keluar dan menantang beradu fisik.

"Jam 15.20 WIB kami kemudian didatangi dan gebrak-gebrak pintu dan ngata-ngatain kami monyet, babi, anjing keluar dan kata-kata rasis. Kemudian kami minta negosiasi atau pendekatan hukum. Kami mau klarifikasi bersama tapi pihak mereka tidak mau," papar Dorlince.

Mereka pun kaget, karena siangnya masih baik-baik saja, tidak ada masalah apapun dengan warga sekitar.

Atas kejadian itu, pihaknya juga sudah menanyakan kepada seluruh penghuni asrama apakah ada yang membuang bendera ke selokan, namun menurutnya tidak ada yang melakukannya.

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan dugaan bendera merah putih yang dibuang hingga berujung insiden pengepungan asrama mahasiswa Papuadi Surabaya, 16 Agustus lalu.

Menurut JK, polisi harus menyelidiki lebih lanjut dan menjelaskan persoalan tersebut secara terbuka.

"Dari keterangan polisi itu kan mengamankan karena mau ada serangan, tapi belum terjadi hanya ramai-ramai dikepung gitu. Tentu ada sebabnya, ada yang bicara ada yang buang bendera merah putih di selokan. Apa benar itu? Semua harus terbuka," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta. (*)

Setelah 26 Tahun, Akhirnya Masyarakat Kupang Bisa Punya Sertipikat Tanah


Masyarakat Kupang membawa sertifikat tanah | ist

KUPANG, TUNTAS.CO.ID - Masyarakat Kabupaten Kupang kini dapat bernafas lega, setelah 26 tahun penantian panjang menunggu kepastian hukum hak atas tanahnya, hari ini Rabu (21/8) bertempat di Kantor Bupati Kupang, Presiden Joko Widodo menyerahkan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui sertipikat tanah hasil redistribusi tanah.

Menjadi suatu hal yang istimewa karena tanah tersebut berasal dari tanah terlantar yang selama ini dimiliki PT Panggung Guna Ganda Semesta (PT PGGS) dan sekarang telah diberikan kepada masyarakat sebagai bukti pengakuan negara terhadap tanah yang mereka miliki. Tanah tersebut terletak di Desa Oebelo, Bipolo, Nunkurus, Babudan Merdeka, Kecamatan Kupang Tengah dan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Sertipikat tanah adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki, di dalamnya ada keterangan pemilik jadi tidak ada lagi yang namanya sengketa dan konflik tanah. Untuk itu, mohon dijaga sertipikatnya dan gunakan untuk hal yang produktif,” ujar Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia setelah menyerahkan sertipikat tanah untuk rakyat.

Selain menyerahkan sertipikat tanah hasil redistribusi tanah, Presiden juga menyerahkan sertipikat tanah hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 1.000 Sertipikat, dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk Pemerintah Daerah 5 Sertipikat.

Pada kesempatan yang sama, dalam laporannya Sofyan A. Djalil mengatakan pelaksanaan Reforma Agraria, yaitu untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah dan mendayagunakan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, pada lokasi bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT PGGS seluas 3.720 Ha di Kabupaten Kupang telah ditetapkan menjadi Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) dan Tanah Terlantar.

“Tanah tersebut dimanfaatkan untuk Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas ± 2.232 Ha (60%) sedangkan seluas ± 1.488 Ha (40%) dialokasikan untuk program Redistribusi Tanah dan telah diterbitkan 2.244 sertipikat untuk masyarakat,” ujar Sofyan A. Djalil.

Korinus Masneno, Bupati Kupang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah karena telah diberikan kepastian kepemilikan tanah bagi masyarakat kabupaten kupang dengan diterbitkannya sertipikat tanah bagi tanah bekas HGU. “Terima kasih juga atas diberikannya tanah produksi garam bagi rakyat Kabupaten Kupang untuk tanah yang selama ini ditelantarkan kurang lebih 26 tahun,” ujarnya. (RO/NA/AM).

21 August 2019

Indonesia Belum Memiliki Strategi Nasional Terkait Pengembangan Ekonomi Digital



JAKARTA, TUNTAS.CO.ID - Pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital di Indonesia, sejalan dengan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020.  Salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mewujudkan visi tersebut ialah melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) atau Road Map e-Commerce 2017-2019.

Dalam diskusi Dua Tahun Pelaksanaan Peta Jalan e-Commerce di Jakarta (21/8), Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin berujar, berdasarkan pembelajaran dari dua tahun pelaksanaan Road Map e-Commerce ditambah dengan pesatnya perkembangan sektor digital, maka sejumlah keluaran tidak lagi menjadi prioritas.

Saat ini terdapat isu-isu prioritas baru yang muncul dalam praktik dan belum tercakup dalam Road Map, seperti aspek Perlindungan Data, Transaksi Cross-Border e-Commerce, pengaturan Barang Digital dan Transaksi Digital, Penguatan UMKM dan Produk Lokal, serta Keuangan Digital (fintech dan cryptocurrency).

“Dengan adanya berbagai tantangan, peluang, dan meluasnya isu ekonomi digital tersebut, kami memandang Road Map e-Commerce belum memadai untuk menjadi sebuah grand design pengembangan e-commerce dan ekonomi digital Indonesia,” tutur Rudy.

Road Map e-Commerce memang masih terbatas pada rencana aksi dengan jangka waktu penyelesaian yang pendek dan isu yang belum diperbarui.

Menurut Rudy, Indonesia juga belum memiliki kebijakan dan strategi nasional terkait pengembangan ekonomi digital yang komprehensif dan terintegrasi. Sementara Indonesia terus dituntut untuk bergerak cepat, termasuk membangun kerjasama dengan negara lain mengembangkan ekonomi digital di tingkat global.

“Oleh karena itu, setelah masa berlaku Road Map e-Commerce selesai pada tahun 2019, kami memandang adanya urgensi perumusan Strategi Nasional Ekonomi Digital, untuk menjadi payung kebijakan dan memberikan arah pengembangan ekonomi digital Indonesia ke depan, baik di tingkat nasional maupun daerah,” Rudy melanjutkan.

Dalam perumusan Strategi Nasional tersebut, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Pertama, eksplorasi konteks, yaitu untuk memahami dan menempatkan konteks pengembangan ekonomi digital dalam perekonomian Indonesia. Kedua, identifikasi stakeholders terkait untuk memahami dan memperoleh masukan berdasarkan concern masing-masing. Ketiga, Diskusi lintas Kementerian dan Lembaga untuk memperoleh informasi strategi sektoral terkait ekonomi digital. Keempat, pengembangan framework konsep strategi nasional ekonomi digital yang komprehensif.

“Kami sangat mendorong akan adanya kerangka strategi ekonomi digital yang kurang lebih memiliki visi dan tujuan yang jelas serta dapat dielaborasi menjadi strategi utama dan program,” ujar Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko Perekonomian, Mira Tayyiba

Dalam beberapa tahun ini, salah satu tantangannya memang pada upaya menyamakan pemahaman dan semangat di dalam Pemerintah, sehingga respon masing-masing kementerian atau lembaga terhadap isu digital cukup beragam. Di sisi lain, dunia usaha berkembang dengan begitu cepat, dan terdapat tuntutan global yang mendorong untuk terus berkembang.

“Selain tantangan teknis seperti leveling keluaran Road Map yang berbeda-beda, salah satu pembelajaran penting yang juga dapat kami pahami adalah terkait koordinasi Pemerintah,” tambah Rudy. Ia menilai bahwa kemampuan untuk long-life-learning sangat diperlukan oleh Pemerintah untuk beradaptasi pada era ini.

Sekedar informasi, Road Map E-Commerce memuat 7 (tujuh) pilar utama untuk membentuk ekosistem yang kondusif, yaitu (a) pendanaan, (b) perpajakan, (c) perlindungan konsumen, (d) pendidikan dan SDM, (e) logistik, (f) infrastruktur komunikasi dan (g) keamanan siber; serta satu pilar pendukung yaitu pembentukan manajemen pelaksana.

Road Map e-Commerce ini juga berisi 62 rencana tindak yang bersifat dukungan dan pengaturan bagi pengembangan ekosistem e-commerce dan ekonomi digital. Sejauh ini, 25 keluaran telah diselesaikan, 23 keluaran masih berjalan dari tahun 2017 sampai tahun 2019, dan 14 keluaran dalam proses pembahasan.

Sebagai penutup, Rudy mengingatkan bahwa kerjasama dan dukungan semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan visi ekonomi digital Indonesia.

Selain itu, Rudy juga memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama dalam mengimplementasikan Perpres E-Commerce serta mengajak untuk terus meningkatkan koordinasi, kerjasama , dan bahu membahu dalam meningkatkan ekonomi digital Indonesia.

Turut hadir dan memberikan materi dalam diskusi panel kali ini Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPB/Bappenas Bambang Prijambodo, Asisten Direktur Divisi Pengembangan Data Digital dan Big Data Analytics Bank Indonesia M. Zikri, Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi Dirjen Bea dan Cukai Ambang Priyonggo, Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP BKF Rustam Effendi, dan Direktur Pengembangan Ekonomi Lokal KPDT Bahartani Lamakampali. (kun/iqb)

Di Hadapan Para Pemimpin Negara Afrika, Jokowi Sebut Indonesia Sahabat Terpercaya


Foto Instagram @jokowi

BALI, TUNTAS.CO.ID -
Presiden Joko Widodo mengajak negara-negara Afrika untuk bersama dengan Indonesia mewujudkan kemajuan dan lompatan besar. Indonesia juga siap bekerja sama dengan negara-negara sahabat di Afrika dan memastikan bahwa Indonesia merupakan sahabat terpercaya bagi kesejahteraan kedua pihak.

Hal itu disampaikan Presiden saat menjadi pembicara kunci dalam Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) 2019 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kawasan Wisata Nusa Dua Lot, Bali, pada Selasa, 20 Agustus 2019.

“Indonesia siap dan sangat sangat senang bekerja sama dengan saudara-saudara kami di Afrika. Saya ingin pastikan dan tekankan, Indonesia adalah teman yang terpercaya. Indonesia is your true partner, your trusted friend,” ujarnya.

Di tengah gejolak perekonomian global yang tidak menentu dan terjadinya kesenjangan pembangunan antarnegara, Kepala Negara memandang perlu untuk memperkuat solidaritas Indonesia dan Afrika dalam rangka memperbaiki keadaan kawasan dan dunia. Maka, ia juga mendorong kemitraan yang lebih erat antara kedua pihak dengan prinsip saling menguntungkan agar dapat bertahan menghadapi gejolak arus global.

“Indonesia dan Afrika adalah kekuatan besar jika kita bersatu. Indonesia dan Afrika dapat mewujudkan mimpi-mimpi kemajuan jika kita bersatu. Indonesia dan Afrika dapat melompat lebih tinggi, bahkan berkali-kali lipat jika kita bersatu,” kata Presiden.

Untuk diketahui, pelaksanaan IAID yang dihadiri oleh ratusan peserta dari seluruh negara Afrika merupakan kelanjutan dari Indonesia-Africa Forum (IAF) yang diselenggarakan April 2018 lalu di mana forum tersebut tak hanya memperkuat hubungan antara Indonesia dan Afrika yang telah terjalin, tetapi juga membuka jalan baru bagi kerja sama ekonomi.

Dalam pelaksanaan IAF saat itu, negara-negara peserta menjadikan infrastruktur sebagai isu utama. Indonesia dan Afrika memiliki pandangan yang sama bahwa pembangunan infrastruktur merupakan suatu hal yang harus menjadi prioritas bagi pengembangan ekonomi di masa mendatang.

Terkait hal tersebut, Presiden menerangkan bahwa dalam lima tahun terakhir, Indonesia memberikan perhatian besar bagi pembangunan infrastruktur nasional. Di antaranya adalah pembangunan 782 kilometer jalan tol, 3.387 kilometer jalan umum nasional, lebih dari 191 ribu kilometer jalan desa, dan 15 bendungan besar untuk memperkuat sektor pertanian.

“Bagi kami pembangunan infrastruktur ini untuk mencapai banyak tujuan. Infrastruktur dapat mempersatukan bangsa dan mempererat kebinekaan kami di Indonesia,” tuturnya.

Kepala Negara melanjutkan, infrastruktur yang dibangun Indonesia juga dimaksudkan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan dan menjangkau daerah-daerah terluar. Pembangunan infrastruktur yang merata di Tanah Air merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan memperbaiki disparitas harga serta kesenjangan ekonomi.

Indonesia ingin agar kesuksesan dan hasil pembangunan yang selama ini dilakukan juga dapat dirasakan oleh negara-negara sahabat Indonesia, khususnya Afrika. Indonesia juga bersedia berbagi pengalaman dan bekerja sama lebih jauh untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan bangsa Afrika.

“Mari kita bangun negeri kita. Kita perkuat infrastruktur antarnegara kita untuk meningkatkan konektivitas antara Indonesia dan Afrika, untuk meningkatkan arus perdagangan antara Indonesia dan Afrika yang dapat meningkatkan perekonomian kita yang mampu memberikan kesejahteraan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di Afrika,” tandasnya.

Sebagai informasi, selain menjadi pembicara kunci, Kepala Negara juga sempat menyaksikan penandatanganan kesepakatan bisnis antara perusahaan-perusahaan Indonesia dengan perusahaan-perusahaan sejumlah negara Afrika seperti Niger, Nigeria, Tanzania, Mozambik, Pantai Gading, dan Senegal.

Sebanyak 11 kesepakatan bisnis yang melibatkan perusahaan-perusahaan seperti Wika, Indonesia Eximbank, Bio Farma, Kimia Farma, Energi Mega Persada, dan Indesso tercapai. Kesepakatan-kesepakatan tersebut diperkirakan bernilai keseluruhan mencapai USD822 juta. (*)

Akan Buat Laporan, Ajudan Ibu Iriana Jokowi Disuruh Buka Baju Saat Live Instagram


Capture Instagram Sandhyca Putrie

TUNTAS.CO.ID -
Ulah nakal seorang netizen tampaknya akan berbuntut panjang, karena dengan iseng ia melakukan tidak menyenangkan dengan menyuruh ajudan Ibu Negara Iriana Jokowi, Sandhyca Putrie.

Hal ini berawal saat Sandhyca melakukan live Instagram di akun Instagramnya @sandhycaputrie, tapi di kolom komentar akun bernama @ahzak2304 menuliskan hal tidak senonoh.

"Buka dong bajunya" tulis ahzak2304.

Sandhyca tampak sangat emosi atas komentar netizen tersebut.



Bahkan ia sampai mecapture komentar itu, dan mempostingnya di akun Instagramnya.

"Laporin g nih kira2 akun @ahzak2304 . Kalo aku jujur aja gbs maafin org2 gni sih, kl ktmu minimal mulutnya sodokin sikat wc dlu," tulis Sandhyca.

Netizen pun langsung memberi reaksi, sebagian besar minta agar Sandhyca membuat laporan ke polisi, karena menghina wanita. (*)

Tinjau Tambak Garam, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi Bertolak ke NTT



BALI, TUNTAS.CO.ID - Dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara bertolak menuju Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu pagi, 21 Agustus 2019.

Presiden, dalam kunjungannya ke Kupang, diagendakan untuk meninjau tambak garam di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur.

Setelahnya, Presiden dan rombongan bergerak menuju Kantor Bupati Kupang untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat setempat.

Selepas melaksanakan ibadah salat Zuhur dan santap siang, Kepala Negara diagendakan untuk meninjau Pelabuhan Tenau, Kota Kupang, sebelum bertolak menuju Jakarta dari Bandara Internasional El Tari.

Turut menyertai Presiden dan Ibu Negara dalam penerbangan menuju Provinsi NTT antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dan Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Basuki Nugroho. (*)

FKUB dan Gubernur Papua Minta Ansor Banser Lindungi Mahasiswa Papua di Jawa


Gubernur Papua Lukas Enembe | ist

PAPUA, TUNTAS.CO.ID - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Pdt Lipiyus Biniluk berharap Nahdlatul Ulama dan Ansor bisa membina dan melindungi para pemuda dan mahasiswa Papua yang ada di Pulau Jawa.

Hal itu disampaikan Biniluk, dalam konferensi pers bersama Tokoh Lintas Agama Papua, di Jayapura, Papua.

“Ke depannya, kami berharap Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di Indonesia, bersama NU dan Ansor, bisa membina para pemuda dan mahasiswa Papua yang ada di Pulau Jawa dan daerah lainnya, agar tak terjadi lagi insiden yang meresahkan seperti beberapa waktu lalu,” ujar Biniluk, di Aula FKUB Papua, di Jl Bhayangkara, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Selasa (20/8/2019).

Ia juga mengapresiasi respon Pemprov Jawa Timur dan Pemprov Papua yang cukup positif dan menenangkan semua pihak.

“Kami juga mengimbau agar masyarakat khususnya di Papua tetap tenang dan menyerahkan penyelesaian hukum bagi yang terbukti melakukan kekerasan atau rasis kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan di tempat lainnya,” kata Pdt Biniluk.

Menanggapi permintaan itu, Ketua PC Ansor Kota Jayapura, Ahmad Muhazir mengatakan, Ansor sebagai Pemuda NU senantiasa berkomitmen menjaga kebhinekaan, kerukunan dan keutuhan bangsa ini, karena hal itu merupakan kewajiban bersama sebagai anak bangsa Indonesia, juga merupakan kearifan dan ahlak bermasyarakat yang selalu diajarkan para ulama NU.

Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe saat sesi wawancara dengan TV One juga menyebut sudah melakukan komunikasi via telefon dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah.

Kepada Khofifah ia menyebut meminta agar Banser ikut melindungi mahasiswa Papua yang ada di Jawa Timur.

"Saya bilang, buk gubernur tolong kerahkan Banser untuk jaga anak-anai kami di Jawa," katanya saat live di TV One. (*)

20 August 2019

Pernah Disebut Sebagai Kampung Narkoba, Legok Kini akan Jadi Sentra Batik Jambi



JAMBI, TUNTAS.CO.ID - Pertamin EP Asset 1 Jambi Field telah membuktikan komitmennya terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang berkelanjutan melalui serangkaian program yang telah disusun secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi sampai pada tahapan laporan akhir. Salah satunya melalui program pemberdayaan kerajinan Batik khas Jambi di kelurahan Legok, Danau Sipin, Kota Jambi.

Legok sendiri pernah dijuluki kampung Narkoba, tapi dalam beberapa tahun terakhir mulai ada perubahan.

Sebagai komitmen kelanjutan pemberdayaan tersebut, dibutuhkan sebuah wadah bagi para pengerajin batik tersebut sebagai sentra belajar, produksi dan penjualan batik yang pada puncaknya Walikota Jambi bersama SKK Migas dan Pertamina EP Asset 1 Jambi Field meresmikan “Rumah Batik” di Komplek Kantor Kelurahan Legok, Danau Sipin, Jambi, Selasa (20/08/19).

Hadir dalam acara ini Walikota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, M.E., Manajer Senior Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Andi Arie Pangeran, Unsur Forkompinda Kota Jambi, Kepala-kepala Dinas Kota Jambi terkait, pemangku adat, berbagai Komunitas, LSM, dan Tokoh Masyarakat. Dari pihak Pertamina EP juga dihadiri oleh Rizal Risnul Wathan selaku Asset 1 General Manager Gondo Irawan selaku Jambi Field Manager beserta jajaran dari Pertamina EP Asset 1 dan Jambi Field.

Dalam kesempatan pertama memberikan sambutan, Rizal Risnul Wathan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Walikota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, M.E. beserta jajaran Pemerintah Kota Jambi atas kehadiran dan sinergi yang baik yang dijalin selama ini antara Pemerintah Kota Jambi dan Pertamina EP.

“Salah satu konkretnya adalah dengan  terwujudnya Rumah Batik untuk produksi dan pemasaran di Kawasan Danau Sipin, yang saat ini bangunannya sudah ada di hadapan hadirin sekalian”, ujar Rizal.

Rizal juga berharap dengan adanya Rumah Batik ini dapat menciptakan suatu inisiatif program CSR yang berkelanjutan yang akan membawa sebuah cerita perubahan untuk dapat dinikmati masyarakat dalam membangun rasa percaya diri untuk kemandirian.

“Harapan kita bersama, dengan semangat “Legok Berdayo” yaitu Menciptakan Budaya, Ekonomi kReatif, eDukAsi Yang prOduktif untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kelurahan Legok, ikhtiar ini akan menghasilkan cerita perubahan yang lebih baik kedepannya, untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Rizal.

Sependapat dengan Rizal Risnul Wathan, Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagsel yang diwakili oleh Andi Arie Pangeran juga berpendapat bahwa Danau Sipin mempunyai potensi masyarakat yang mumpuni dan merupakan kawasan yang dapat diberdayakan untuk membangkitkan perekonomian sekaligus pariwisata di sekitarnya. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya melalui peran wanita yang dapat memberikan pengaruh positif baik sebagai orang tua, istri, anak maupun saudara untuk lingkungannya.

Dari pertimbangan tersebut Andi Arie menyampaikan bahwa SKK Migas - Pertamina EP Asset 1 Field Jambi bermaksud mengembangkan industri kerajinan batik tulis yang diharapkan dapat mengembangkan kreativitas kearifan lokal demi menciptakan dunia usaha yang dapat membekali pelakunya untuk turut andil dalam pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Jambi memiliki kekhasan batik tersendiri, ini menjadi keunikan sekaligus modal berkembangnya batik daerah Jambi ke daerah lainnya dan bukan tidak mungkin untuk berkembang ke mancanegara," papar Andi Arie.

Andi Arie juga berharap kepada para pengerajin batik yang nanti akan menggunakan Rumah Batik agar memiliki ide-ide inovasi seperti penggunaan pewarna alami agar limbah batik tidak mencemari lingkungan serta melakukan pembinaan Quality Control agar produk dapat bersaing dan bahkan mengungguli industri batik lainnya di Indonesia.
Dalam kesempatan sambutan yang diberikan, Walikota Jambi, Syarif Fasha mengatakan, bahwa program pengembangan masyarakat di bidang ekonomi dari Pertamina EP ini sudah sangat sesuai dengan program yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Jambi.

 "Kami sangat berterima kasih atas program pengembangan masyarakat Pertamina EP ini, karena ini sangat bermanfaat sesuai dengan program yang kami canangkan, bahwa Kelurahan Legok ini akan kami jadikan sentral batik dan sentral tenun, untuk sentral tenun kami sudah membangun Balai Tenun, kemudian Pertamina EP datang untuk mensinergikan Program CSR-nya sehingga terbangunlah Rumah Batik yang dibantu oleh Pertamina EP ini," terang Walikota Fasha.

 Lebih lanjut, Fasha juga mengapresiasi cara-cara penyaluran CSR yang dilakukan Pertamina EP yang bersinergi dan berkordinasi dengan Pemerintah Kota Jambi. “Masih sedikit perusahaan yang melakukan hal seperti ini”, ujar Fasha.
Fasha berharap, Rumah Batik yang telah dibangun sebagai pusat pengembangan Batik Jambi ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menciptakan kreativitas batik.

"Saya berpesan kepada masyarakat bahwa aset ini rumah batik bukan milik kelompok, bukan milik perorangan tetapi milik bersama, jika ada dari warga kelurahan lain kecamatan lain yang ingin belajar kita harus membuka diri untuk melatih mereka," bebernya.

Sebagai simbolis peresmian dilakukan penandatanganan prasasti oleh Walikota Jambi, Kepala SKK Migas Sumbagsel dan Pertamina EP Asset 1 General Manager yang dilanjutkan pengecapan motif batik khas jambi, dan prosesi potong pita. (*)

Presiden Akan Hadiri Muktamar PKB di Bali



BALI, TUNTAS.CO.ID - Preaiden Joko Widodo dijadwalkan untuk menghadiri acara peresmian Pembukaan Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tahun 2019. Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iriana ke Provinsi Bali.

Kepala Negara dan rombongan bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari ini, Selasa, 20 Agustus 2019 sekitar pukul 12.45 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana akan disambut oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, dan Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose.

Dari bandara, Presiden akan terlebih dahulu menuju Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) di Kawasan Wisata Nusa Dua, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Di tempat tersebut, Presiden Jokowi akan menjadi pembicara kunci pada acara Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID).

Pada malam harinya, Presiden Jokowi akan menuju The Westin Resort Nusa Dua untuk menghadiri peresmian Pembukaan Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tahun 2019.

Selesai acara, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana akan menuju hotel tempatnya bermalam selama berada di Bali untuk beristirahat dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Turut menyertai Presiden dan Ibu Negara dalam penerbangan menuju Provinsi Bali antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dan Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Basuki Nugroho. (*)

JK Minta UAS Klarifikasi Ceramah Tentang Salib



JAKARTA, TUNTAS.CO.ID – Ceramah Ustadz Abdul Somad (UAS) tentang salib masih terus jadi polemik. UAS bahkan telah dilaporkan oleh berbagai komunias kristiani ke kepolisian.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun minta agar UAS melakukan klarifikasi. Penceramah asal Riau ini diminta menjelaskan yang sebenarnya terkait isi ceramah yang menyinggung berbagai pihak terkait tersebut.

“Apa yang terjadi pada Ustadz Somad itu tentu harus diklarifikasi, karena banyak juga usulan. Ya dilalui proses yang ada di negeri ini,” kata JK kepada para wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Tidak hanya kepada UAS. JK juga mengimbau semua penceramah dari lintas agama agar menyampaikan isi ceramah yang tidak menimbulkan kegaduhan. Ia minta agar semua penceramah bersama-sama menjaga ketenteraman di tengah masyarakat.

“Apakah itu Islam, Kristen, Budha, dalam berdakwah atau dalam memberikan khutbahnya haruslah lebih adem dan lebih menghormati satu sama lain,” tambah JK.

Mengenai video yang terlanjur viral tersebut, UAS sendiri mengatakan ia hanya menjawab pertanyaan dari jamaah dalam sebuah pengajian. UAS mengatakan ceramah itu tiga tahun lalu di Mesjid Annur, Pekanbaru.

UAS mengatakan tidak dalam konteks berbicara di tempat terbuka. Melainkan di masjid yang nota bene semuanya dihadiri oleh umat Islam. Ia mengatakan heran karena video tersebut baru dipolemikkan tiga tahun kemudian.(*)


Tim Puslabfor Palembang Turun ke Tanjabbar Periksa Ledakan

 

TANJABBAR, TUNTAS.CO.ID - Tim pusat laboratorium forensik Palembang bersama Indonesia automatik finger print identifikasi system(INAFIS) Resmob Polda Jambi dan penyidik Satreskrim Polres Tanjabbar olah TKP yang  diduga terjadi  ledakan sebuah rumah tingkat dua di Rt 08 Jalan Sultan Thaha, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjabbar.

Kapolres Tanjabbar,AKBP A.D.G.Sinaga,S.IK memberikan keterangan pada awak media, hasil olah TKP kemungkina  ada kebocoran gas elpiji.

Menurut keterangan korban saat akan memperbaiki regulator gas, terjadi ledakan.

"Korban dalam perawatan tim medis, keadaannya sadar," katanya.

Kapolres berharap kepada seluruh masyarakat agar selalu menjaga keamanan dapur serta tidak gegabah apabila mencium aroma gas. 

Dia mengajak masyarakat untuk terus bersikap tenang dan terlebih dahulu membuka pintu dan ventilasi rumah untuk sirkulasi udara. (anto)

Kementerian PUPR Bangun Jaringan Irigasi Seluas 6.853 Hektare di Sumatera Selatan



JAKARTA, TUNTAS.CO.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam periode tahun 2015 – 2018, telah membangun 865.393 Ha jaringan irigasi dari target 1 juta Ha jaringan irigasi baru. Pada akhir tahun 2019 ditargetkan tambahan 139.410 Ha jaringan irigasi sehingga total jaringan irigasi terbangun dari 2015 – 2019 seluas 1.004.803 Ha.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi merupakan salah satu program yang targetnya akan tercapai selain pemeliharaan jalan nasional, pembangunan jalan baru, jalan tol, waduk, kota baru, pelatihan konstruksi dan sertifikasi konstruksi. "Pembangunan bendungan, embung, jaringan irigasi baru dan rehabilitasi jaringan irigasi eksisting bertujuan mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Salah satu jaringan irigasi yang dikembangkan  Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII Ditjen Sumber Daya Air, berada di Propinsi Sumatera Selatan dan sebagian Lampung (potensial), melalui pembangunan Proyek Irigasi Komering dengan potensi mengairi lahan seluas 124.000 Ha. Luas irigasi terbagi di Provinsi Sumsel seluas 74.000 Ha di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Kabupaten Ogan Komering  Ilir (OKI) dan Propinsi Lampung seluas 50.000 Ha terletak di Kabupaten Way Kanan dan Tulang Bawang.

Pada tahun 2016-2019, Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan Jaringan Irigasi Utama Bahuga D.I Komering bagian hilir di Kabupaten OKU Timur dengan luas 6.853 Ha. Pekerjaan dibagi menjadi 2 Paket yakni Paket I seluas 3.741 Ha dan Paket II seluas 3.112 Ha.

Lingkup pekerjaan di Paket I antara lain pembangunan saluran sekunder 15,05 Km dan Sub Sekunder 14,17 Km. Konstruksi dilakukan oleh PT. Wijaya Karya dan PT. Tri Bhakti dengan anggaran Rp 288 miliar dan progress fisiknya sudah mencapai 94,7 persen. Pada Paket II dikerjakan pembangunan saluran sekunder 14,21 Km dan saluran sub sekunder 30,17 Km. Konstruksi dilakukan oleh PT. Adhi Karya dan PT. Punggur dengan anggaran Rp 301 miliar dan progres konstruksi mencapai 90%.

Pada setiap paket juga dibangun bangunan pelengkap seperti bangunan bagi, sadap, ukur, pelimpah dan penguras, jembatan desa, gorong-gorong, bangunan terjun dan bangunan akhir. “Pembangunan Daerah Irigasi Komering dilakukan bertahap dengan mengembangkan sub daerah irigasinya sejak tahun 1990. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup dan standar hidup petani melalui peningkatan areal tanaman dan produksi pertanian,” kata Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII, Ditjen Sumber Daya Air, Birendrajana.

Sumber daya air yang dimanfaatkan berasal dari Danau Ranau yang merupakan danau alam dengan kapasitas sebesar 254 juta m3. Tantangan yang dihadapi dalam pengaturan irigasi adalah pada musim kemarau debit  air sungai komering yang masuk ke saluran irigasi sangat kecil. Sementara pada musim hujan elevasi sungai komering naik mengakibatkan debit air sungai komering yang masuk ke saluran relatif  cukup besar dan membawa cukup banyak kandungan lumpur yang mengendap di saluran.(*)

Menteri PU (1983-1988) Suyono Sosrodarsono Dimakamkan di TMP Kalibata



JAKARTA, TUNTAS.CO.ID - Menteri Pekerjaan Umum (1983-1988) DR.(H.C.) Ir. Suyono Sosrodarsono atau dikenal dengan sapaan  Pak Yono dilaksanakan secara kenegaraan dengan upacara militer berjalan khidmat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 13.30 WIB. Menteri Suyono, penerima Bintang Mahaputera Utama dan Mahaputera Adipradana, meninggal dunia dalam usia 93 tahun, pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019 Pukul 15.30 di Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta.

“Segenap pimpinan dan pegawai Kementerian PUPR menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya salah satu putra terbaik bangsa Indonesia yang berjasa besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang dibacakan oleh Inspektur Upacara Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi dalam sambutan pelepasan jenazah almarhum.

Sebelumnya jenazah disemayamkan di kediaman dan kemudian dibawa ke Masjid As Salam di Kantor Kementerian PUPR untuk disholatkan bada solat zuhur. Kemudian dilaksanakan upacara penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada negara dalam hal ini diwakili Kementerian PUPR. Dari pihak keluarga diwakili oleh Rachmat Saleh dan diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti.

Turut hadir dalam acara pemakaman antara lain Ibu Suyono Sosrodarsono, Menteri PU periode tahun 2004-2014 Djoko Kirmanto, para senior, pejabat tinggi madya dan pratama dan staf Kementerian PUPR.

“Pak Yono merupakan teladan bagi para insinyur muda Indonesia karena dalam melaksanakan tugasnya dikenal sebagai pekerja keras, disiplin, sederhana dan lebih suka terjun ke lapangan,” kata Menteri Basuki.

Menteri Djoko Kirmanto mengatakan kesannya terjadap sosok almarhum Suyono Sosrodarsono sangat melekat dihatinya. “Saya sangat mengenang Beliau sebagai pribadi luar biasa. Pak Yono, buat saya adalah pemimpin, bapak, dan guru saya. Sewaktu saya jadi menteri, kalau ada yang tidak berkenan, beliau dengan santun memberi tahu. Setiap Menteri sesudah beliau juga dikasih tahu. Termasuk sekarang Pak Basuki, beliau juga banyak memberikan petunjuk petunjuk dan tidak menggurui. Itulah hebatnya beliau, sudah pintar, walau sepuh tetap tidak menggurui,” kenang Djoko Kirmanto.

Suyono Sosrodarsono selain sebagai pimpinan, bapak dan guru juga seorang teman. Sehingga para staf merasa nyaman dan tidak sungkan untuk bertanya. “Biasanya kalau sama atasan itu segan. Bahkan waktu saya masih CPNS di Sulawesi Selatan, Pak Yono datang ke saya. Saya merasa diperhatikan, ternyata beliau itu memang kenal siapa saja, bukan saja untuk saya. Itulah Pak Yono memang  luar biasa, dia pekerja keras, jujur dan teladan,” kenang Djoko Kirmanto.

Dirjen Hari Suprayogi mengatakan bahwa salah seorang lulusan Jurusan Teknik Pengairan Universitas Brawijaya yang digagas Pak Yono adalah dirinya. “Semangat beliau akan kami teruskan. Perhatian beliau bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat besar. Beliau selalu mengusahakan hadir apabila kami mengundang sebagai narasumber dalam berbagai acara seminar dan diskusi bahkan meski beliau sudah dalam kondisi sakit,” kata Hari Suprayogi.

Prof. DR. Danang Parikesit, M.Tech, peneliti dan dosen Universitas Gajah Mada (UGM), yang kini merupakan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengatakan sosok Pak Yono, juga sangat peduli terhadap pendidikan. Beliau merupakan editor beberapa buku, seperti : Hidrologi Untuk Pengairan, Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi, Pengukuran Topografi dan Teknik Pemetaan. “Ini karya beliau yang dikenang oleh kami di lingkungan akademik dan para mahasiswa terutama di generasi 80-90an,” kata Danang.

Rachmat Saleh, sebagai menantu Pak Yono, menceritakan bahwa beliau adalah orang yang tegak dan lurus. Selalu mengajarkan kejujuran dan integritas. “Beliau paling tidak suka keluarga membawa-bawa nama beliau, harus berusaha sendiri, cari kerja sendiri,” ujarnya.

Beliau juga terlibat dalam kegiatan pengajaran di berbagai perguruan tinggi termasuk menjadi narasumber di Kementerian PUPR. “Alhamdulillah sampai akhir hayat, pikirannya masih kuat tidak pikun,” ungkapnya. (*)

Penyebut Kata Monyet dan Pelaku Rasialis di Surabaya Diminta Segera Ditangkap


Unjuk rasa di Papua akibat tindakan rasis sekelompok anggota ormas di Surabaya | ist

TUNTAS.CO.ID - Lamanchange.org dengan judul Hentikan Pengepungan dan Kekerasan Papua di Malang dan Surabaya muncul, Petisi tersebut berasal dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Diskriminasi dan Rasialisme.

Petisi tersebut ditujukan kepada Kapolrestabes Surabaya, Kapolres Malang dan Komnas HAM RI.

Di dalam petisi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Diskriminasi dan Rasialisme mendesak salah satunya agar Kapolres Malang untuk segera menindak provokatordan pelaku kekerasan maupun diskriminasi saat kericuhan 15 dan 16 Agustus 2019.

Mereka juga mendesak Komnas HAM untuk segera investigasi persekusi, rasialisme dengan sebutan kata minyet, dan penggunaan kekuatan berlebih atas kejadian di Malang dan Surabaya.


"Tuntutan ini didasarkan atas mimpi kami agar siapapun di Indonesia bebas untuk menyatakan pendapatnya di depan publik tanpa ada rasa takut, diperlakukan secara diskriminatif, dan potensi ditahan aparat. Sebab siapapun berhak berpendapat secara damai di Republik Indonesia ini, sesuai dengan Pasal 28E (3) dari UUD 1945," isi petisi tersebut , Senin (19/8/2019).

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Diskriminasi dan Rasialisme juga berharap agara para pelaku mendapat hukuman.

"Dan juga agar siapapun yang melakukan kekerasan dan aksi diskriminatif akan mendapatkan hukuman yang setimpal agar tidak merusak perdamaian dalam masyarakat. Serta menyelesaikan potensi konflik horisontal antar masyarakat Indonesia, di Jawa maupun di Papua," isi petisi tersebut.

Hingga saat ini, belum ada bukti bahwa bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua yang berada di dalam got, benar-benar dilakukan mahasiswa Papua. (*)

Pemerintah Pusat Mulai Gunakan Aspal Karet untuk Bangun Jalan, Ternyata Jauh Lebih Tahan



JAKARTA, TUNTAS.CO.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai penggunaan aspal karet untuk penanganan jalan nasional di seluruh Indonesia. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo saat bersilaturahmi dengan Para Petani Karet Se-Provinsi Sumatra Selatan, di Kabupaten Musi Banyuasin pada bulan Maret 2019.

Kementerian PUPR menargetkan pada tahun 2019 panjang effektif jalan nasional 65,56 Km menggunakan campuran aspal karet sebanyak 2.542 ton, dimana dengan asumsi penggunaan karet 7% terhadap aspal maka jumlah karet yang terserap sebanyak 177,95 ton.

“Aspal karet memiliki tingkat perkerasan lebih baik, tidak mudah meninggalkan jejak roda pada saat aspal basah, dan daya tahan lebih tinggi dibanding aspal biasa,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Penggunaan aspal karet salah satunya pada pengerjaan preservasi jalan nasional Lintas Tengah Jawa pada ruas Ajibarang-Banyumas-Klampok-Banjarnegara di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) sepanjang 4,8 km dari total yang ditangani 63,03 km.

Pada tahun 2019, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan peningkatan kualitas jalan Lintas Tengah Jawa yang meliputi pemeliharaan rutin jalan (20,64 km), pemeliharaan rutin kondisi (25,12 km), rehabilitasi mayor (10,87 km), rekonstruksi jalan (0,9 km), pekerjaan holding (10,87 km), dan pemeliharaan jembatan (597,7 km).

“Pada pekerjaan preservasi paket ini dilakukan rehabilitasi mayor sepanjang 10,5 km yang meliputi perbaikan eksisting, penambalan jalan berlubang, dan pengaspalan jalan 2 lapis. Ada 6 ruas yang dikerjakan, dua diantaranya menggunakan pelapisan aspal karet sepanjang 4,8 km. Yakni ruas Sokaraja-Kaliori sepanjang 2,9 km full aspal karet seluruhnya dan Patikraja-Rawalo sepanjang 1 km dari total panjang 1,9 km, sisanya aspal modified,” kata Kepala BBPJN VII Akhmad Cahyadi.

Kelebihan campuran aspal karet alam yakni meningkatkan kualitas perkerasan aspal dalam hal usia layanan dan ketahanan terhadap alur. Penggunaan aspal karet untuk pengaspalan jalan sudah dilakukan Kementerian PUPR di beberapa lokasi jalan nasional, salah satunya di ruas Ciawi-Sukabumi dan Jalan bts Karawang-Cikampek.

Selain menggunakan aspal karet pada pekerjaan rehabilitasi mayor, BBPJN VII melalui Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Jawa Tengah melakukan peningkatan kualitas jalan pada ruas Purwokerto-Patikraja dengan mengganti jalan aspal menjadi beton rigit.

Seluruh pengerjaan konstruksi preservasi jalan ini dilakukan oleh kontraktor PT Satria Buana Pamula Sakti dengan biaya APBN tahun 2019 sebesar Rp 49,7 miliar. Masa pelaksanaan 343 hari kalender sejak kontrak 23 Januari dan ditargetkan selesai 31 Desember 2019. Saat ini progres seluruh pekerjaan mencapai 57,3% atau lebih cepat dari rencana sebesar 53%. 

“Penanganan Jalur Lintas Tengah Jawa untuk meningkatkan kualitas layanan bagi pengendara karena penghubung antara jalur Lintas Selatan dengan Tol Trans Jawa, dan juga jalur Pantai Utara (Pantura),” ujar Akhmad Cahyadi. 

Selain preservasi jalan, peningkatan kualitas jalan juga dilakukan dengan pembenahan dan pembuatan drainase baru sepanjang 3,6 km. Untuk pembangunan drainase dengan konstruksi baru berada di ruas Purwokerto-Patikraja (350 meter), sedangkan konstruksi beton di Jalan Veteran (250 meter) dan beberapa spot di ruas Purwokerto-Patikraja-Rawalo-Sukoraja-Kaliori sepanjang 3 km. 

“Pembangunan drainase jalan yang terhubung dengan sistem drainase lingkungan sangat penting untuk menghindari terjadinya genangan sehingga memperpanjang usia layanan jalan,” tuturnya.

Sebagian ruas yang tengah dikerjakan telah dilengkapi lampu penerangan menggunakan solar cell, khususnya pada ruas yang melintasi wilayah kota/kabupaten dan titik-titik yang rawan kecelakaan.

Selanjutnya pada tahun 2020, peningkatan ruas yang belum ditangani akan dilanjutkan diantaranya melakukan pelebaran untuk jalan dengan lebar kurang dari 7 meter (4,5-5,5 meter) sepanjang 21,7 km, diantaranya di ruas Bts. Kabupaten Banyumas-Klampok (7 km), Klampok-Bts. Kota Banjarnegara (12,8 km), dan ruas Bts. Kota Banjarnegara-Bts. Kabupaten Wonosobo (1,9 km).

Kemudian juga diusulkan pelebaran jalan pada paket Ajibarang sepanjang 1,8 km yakni ruas Buntu-Banyumas (800 meter) dan Banyumas-Bts. Kabupaten Banjarnegara (1 km). (*)

Satgas Karhutla Jambi Bantu Padamkan Api di Muba, Kabut Asap di Jambi Menipis

Kabut asap yang sempat terjadi di Jambi | ist 

JAMBI, TUNTAS.CO.ID - Kabut asap disertai debu kebakaran hutan dan lahan sudah mulai menipis, Selasa (20/8/2019).

Sebelumnya pada Senin (19/8/2019) jarak pandang di Kota Jambi sempat turun hingga 3.000 meter terjadi pada pukul 06.00 wib.

Sekitar pukul 07.00 WIB jarak pandang terendah terjadi yang hanya mencapai 2,6 kilometer dengan arah angin dari selatan. 

Namun kondisi ini menurut pantauan BMKG tak berlangsung lama. Sekitar pukul 09.00 wib jarak pandang mulai meningkat kembali pada angka 6.000 meter. 

Komanda Satgas Karhutlah Jambi, Kol Arh Elphis Rudy kabut asap yang terjadi di Jambi bukan dari kebakaran hutan dan lahan di Jambi, melainkan kebakaran yang terjadi di kabupaten Musi Banyu Asin, Sumetera Selatan. 

"Kita dapat kiriman asap dari lokasi kebakaran di Muara Medak, Kabupaten Muba. Jaraknya hanya sekitar 50 kilometer dari Bandara Sulthan Thaha Jambi," ujarnya. 

Pihak Satgas juga tengah membantu upaya padaman di Muara Medak untuk mengurangi dampak kabut asap di Jambi. (*)

Khofifah dan Masyarakat Papua di Jatim Bertemu, Nyanyikan Lagu Tanah Papua


Gubernur Jawa Timur Khofifah dan mama Papua | instagram

SURABAYA, TUNTAS.CO.ID - Gubernur Jawa Timur, Khofifah kerja keras untuk memulihkan suasana harmonis dengan masyarakat Papua, sehingga kondisinya bisa kondusif.

 Senin (19/8/2019) malam, Khofifah menemui Perkumpulan Masyarakat Papua di kediaman Kapolda Jatim.

 Pertemuan itu penuh dengan kehangatan dan persaudaraan, bahkan Khofifah dan masyarakat Papua di sana menyanyikan lagu Tanah Papua.

 "Kamipun menyenandungkan bersama lagu tanah papua yang kebetulan saya hafal. Kalau kami bisa santuy, duduk, bercanda, dan tertawa bersama, tentu kalian juga," kata Khofifah di akun Instagram pribadinya.

 Khofifah meminta hentikan aksi yang kurang patut, dengan saling rangkul, saling menghormati sesama anak bangsa. Jangan habiskan energi dan waktu kuntuk hal-hal yang tidak produktif.

 "Kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Jangan mau diadu domba dan saling bermusuhan. Sebagai pemimpin Jawa Timur, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Papua jika ada perkataan dari salah satu warga Jatim yang melukai perasaan pace, mace, dan mama-mama di Papua sana," kata Khofifah.

Khofifah bersama Kapolda dan Pangdam memberikan jaminan keamanan kepada seluruh masyarakat Papua yang berada di Jawa Timur. Termasuk anak-anak Papua yang tengah menuntut Ilmu di seluruh universitas dan perguruan tinggi di Jawa Timur.

 "Sebaliknya, kami pun berharap demikian terhadap seluruh warga Jawa Timur yang berada di Papua. Mohon dimaafkan," tutup Khofifah. (*)

19 August 2019

Seksinya BCL Saat Selfie dengan Chelsea Islan Menggunakan Pakaian Tradisional India


BCL dan Chelsea Islan | instagram

TUNTAS CO.ID - Bunga Cinta Lestari atau akrab disapa BCL merupakan salah satu artis yang sering menampilkan pakaian yang mencolok.

Dilihat dari akun Instagram pribadi miliknya, selain seksi, pakaian yang digunakan juga sangat elegan.

Contohnya beberapa hari lalu penampilan seksi BCL dalam balutan busana tradisional India memikat netizen.

Instagram BCL

Pakaian itu ia kenakan saat menghadiri acara pernikahan putra Raam Punjabi.

Mengingat resepsi pernikahan tersebut kental dengan unsur India, Bunga Citra Lestari dan Ashraf Sinclair pun turut menyesuaikan busana dengan tema acara. 

BCL mengenakan pakaian khas India yang telah dikreasikan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan modern. 

Foto selfie bareng Chelsea Islan, Bunga Citra Lestari memakai baju sari two piece berwarna kuning yang dipadukan dengan sebuah selendang transparan. (*)

Negara akan Kuasai dan Kelola Tanah, Kini Digarap Undang-undang Bank Tanah



TUNTAS.CO.ID, JAKARTA - Permintaan terhadap tanah dari tahun ke tahun kian meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia. Sementara luas tanah tidak sebanding dengan besarnya permintaan. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor penyebab kenaikan harga tanah sangat tinggi. Terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, sebagai pusat arus urbanisasi.

Untuk mengatasi hal tersebut melalui inisiasi dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah disusun Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan yang didalamnya memperkenalkan mengenai pembentukan Bank Tanah, yang kelak bisa menjadi solusi dalam mengendalikan harga tanah.

Definisi Bank Tanah sendiri berdasarkan RUU Pertanahan adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah yang melaksanakan kegiatan menghimpun, mengolah, dan mendistribusikan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan/investasi, dan pemerataan ekonomi. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan Herman Khaeron pada acara ATR/BPN Goes To Campus yang diadakan di Auditorium Fakultas MIPA Institut Pertanian Bogor (IPB), Kamis (15/08), mengatakan bahwa dalam rangka mengendalikan harga tanah negara harus melakukan intervensi karena jumlah tanah terbatas, dan jumlah penduduk semakin meningkat.

“Jika tidak ada intervensi dari Negara maka Negara tidak dapat mengontrol harga tanah, sehingga laju inflasi tidak dapat ditekan dan ketimpangan penguasaan tanah semakin lebar,” ungkapnya.

Senada dengan Herman Khaeron Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa secara _de facto_ saat ini negara tidak memiliki tanah, sehingga akan sangat sulit negara untuk melakukan pembangunan. Dalam RUU Pertanahan ini diatur mengenai Bank Tanah yang merupakan milik negara. “Sehingga apabila akan melakukan investasi kita dapat berikan melalui bank tanah, di Vietnam semua tanah merupakan tanah negara, sehingga kemudian Samsung melakukan investasi di sana, karena perolehan tanahnya mudah,” imbuh Sofyan A. Djalil.

Lebih lanjut Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa RUU Pertanahan ini memberikan kepastian hukum, mengenalkan hak-hak baru, mengatur hak atas tanah dan ruang bawah tanah. “Semua prinsip tanah modern diatur dalam RUU ini,” ujarnya.

Pembentukan Bank Tanah melalui RUU Pertanahan ini mendapat sambutan baik dari akademisi IPB I Ketut Sunarminto dari Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB ia menyampaikan berkaitan dengan tanah pengalamannya di lapangan banyak konflik pertanahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan karena negara tidak hadir. Misalkan ada investor dan mendapatkan izin  untuk berusaha dan kemudian harus membebaskan tanah sendiri di lapangan, yang terjadi adalah konflik dengan masyarakat, tidak mudah membebaskan tanah itu, maka kemudian banyak izin yang keluar namun 4 -5 tahun tidak tergarap. Kemudian Pemerintah Daerah mengeluarkan lagi izin di tempat yang sama, investasi menjadi tidak efektif. “Saya sepakat jika ada Bank Tanah yang fungsinya adalah menyediakan tanah yang _clean and clear_ karena baik untuk kepentingan investasi maupun kepentingan umum,” tandas Ketut.

Pada kesempatan yang sama menurut Plh. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Andi Tenrisau mengatakan selain Bank Tanah dalam RUU Pertanahan ini juga memperkenalkan yang disebut _rechsverwerking_ yaitu keadaan hapusnya hak apabila tidak dikuasai dan digunakan dalam jangka waktu tertentu dan dimanfaatkan oleh pihak lain secara itikad baik. “Kemudian kita tetapkan hak seseorang yang memiliki itikad baik tersebut,” pungkasnya. (RO)

18 August 2019

Sekolah di Kota Jambi Mulai Diliburkan, Kabut Asap dan Abu Sangat Pekat


Kabut asap di Kota Jambi | ist 

JAMBI, TUNTAS.CO.ID - Kondisi udara di Kota Jambi tidak lagi sehat, asap dan abu sangat pekat, bahkan abu yang turun seperti bekas erupsi gunung.

Hal ini menjadi kekhawatiran Wali Kota Jambi, Sy Fasha, sehingga diambil langkah paling baik agar asap dan abu tidak berdampak buruk kepada warag, terutama anak-anak.

Wali Kota Jambi, Minggu (18/8/2019) menggelar rapat bersama kepala OPD, kepala rumah sakit, asisten dan kabag di lingkungan Pemkot Jambi. 

Dari hasil rapat tersebut diputuskan Pemkot Jambi akan meliburkan sekolah tingkat TK , PAUD, dan SD kelas I, II, III, dan IV. 

"Untuk SD kelas V dan VI, dan siswa SMP jam belajarnya akan dikurangi,," kata Fasha.

Kata Fasha, dari hasil ISPU diketahui bahwa saat ini kondisi udara berbahaya. Sehingga berdampak pada kondisi kesehatan terutama anak-anak dan lansia.

“Saya lihat langsung dari udara kabut asap sudah tebal sekali, makanya kita rapat,” kata Fasha.

Menurutnya untuk TK dan PAUD akan diliburkan selama seminggu kedepan. Sementara untuk siswa SD kelas I,II, III, dan IV akan diliburkan selama tiga hari kedepan.

"Untuk SD kelas V dan VI, dan siswa SMP tetap belajar seperti biasa. Namun jam mengajarnya akan dipercepat," pungkasnya. (ari)