Pesona HBA Vs Regenerasi



Pesona Hasan Basri Agus (HBA) sepertinya tak kunjung pudar. Usia yang sudah 66 tahun tak membuat HBA lantas dilupakan dan dicoret dari daftar tokoh paling diperhitungkan di Jambi.

Terlebih menjelang pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jambi yang akan digelar 2021 nanti. Nyaris dalam setiap pembicaraan tentang pilgub, nama HBA masih saja jadi sosok sentral.

HBA bahkan mulai disanding-sandingkan. Terlebih netizen (yang hampir selalu benar dengan segala komentarnya), sudah mencoba 'mencomblangkan' HBA dengan beberapa tokoh ternama.

Walau kalah cukup telak oleh Zumi Zola-Fachrori Umar pada pilgub lalu, sepertinya tak terlalu melunturkan citra HBA sebagai local strong man. Suami Yusniana ini masih saja diperhitungkan sebagai calon pemain utama pilgub mendatang.

Terlebih lagi terkait pemilu legislatif 17 April lalu. Semakin melegitimasi ketokohan pria yang lahir di Desa Sungai Abang, Sarolangun, 30 Agustus 1953.

Suara sebanyak 200.291 berhasil dikantongi caleg Partai Golkar ini. Memperoleh suara terbanyak di Provinsi Jambi, mantan Bupati Sarolangun pun lenggang kangkung ke DPR RI.

Kuatnya nama HBA saat ini tak hanya karena lolos ke Senayan dengan angka paling gemuk. Ada beberapa indikator lain yang membuat HBA begitu diperhitungkan.

Di antaranya adalah dukungan kepala daerah yang tengah berkuasa. Salah satunya adalah Bupati Merangin, Al Haris.

Kedekatan HBA dan Haris tak hanya melulu soal politik karena sama-sama Golkar. Nenek dari HBA berasal dari Desa Sekancing Kecamatan Tiang Pumpung. HBA dan Haris masih memiliki pertalian darah dan Bupati Merangin dua periode ini memang dibesarkan oleh HBA.

Merangin sendiri adalah salah satu kabupaten dengan DPT terbesar di Provinsi Jambi. Pemilu lalu, Merangin memiliki DPT berjumlah 263.684 orang.

Selain Merangin, HBA juga sangat bisa mengandalkan Sarolangun. Belum lagi potensi dukungan dari daerah lain yang 'menyesal' karena meninggalkan HBA pada pilgub sebelumnya.

Tetapi, HBA bukan tanpa penghalang. Beberapa indikator patut dihitung sebagai penyebab tidak majunya atau kalahnya HBA di pilgub nanti.

Pertama, adalah faktor internal HBA sendiri. Dengan kondisi baru saja lolos ke DPR RI, akankah HBA melepaskan kesempatan membangun Jambi dari pusat? Hanya HBA yang tahu jawabannya.

Kemungkinan kedua adalah faktor Al Haris. Nyaris tidak mungkin HBA dan Al Haris sama-sama maju di pilgub Jambi. Selain hubungan 'bapak-anak'  HBA-Haris juga berasal dari basis suara yang sama persis.

Hal lain yang patut dihitung dari HBA adalah keinginan regenarasi. Dari banyak pemilukada di Indonesia, calon-calon kepala daerah berusia relatif muda cukup banyak yang keluar sebagai pemenang.

Jika indikator regenerasi patut diperhitungkan, beberapa nama patut diapungkan. Sederetan kepala daerah yang tengah menjabat mungkin cukup siap menjadi pemain pilgub Jambi.

Al Haris sendiri baru berusia 46 tahun (kelahiran 23 November 1973). Walikota Jambi Syarif Fasya baru 51 tahun (kelahiran 12 Mei 1968). Lalu beberapa nama populer lainnya seperti H Mashuri (Bupati Bungo), Adi Rozal (Bupati Kerinci), M Syukur (DPD RI tiga periode).

Kondisi ini membuat peta pilgub Jambi semakin menarik dinanti. Karena masyarakat Jambi juga mungkin masih 'kapok' dengan pesona asal muda (tampan) dengan berkasusnya Zumi Zola.

*** **** ****
Muhlisin
Ketua GP Ansor Merangin

DPRD Merangin Baru Jangan Tidur Lagi


TUNTAS.CO.ID, Merangin - Lima tahun terakhir DPRD Merangin sangat tidak produktif. Hanya segelintir produk hukum daerah yang ditelorkan DPRD Merangin.

DPRD Merangin periode 2014-2019 juga selalu dirundung konflik tak berkesudahan. Periode berikutnya, 2019-2024, diharapkan hal buruk seperti ini tidak terjadi lagi.

"DPRD baru jangan tidur lagi. Jangan sibuk dengan konflik internal," ujar Wakil Sekretaris GP Ansor Merangin, Joni Sastra, Selasa (14/5).

Ia katakan, selama ini nyaris tidak pernah terdengar kritik DPRD terhadap Pemkab Merangin. Sehingga dinilai tidak ada penyeimbang yang mengontrol dan mengingatkan kerja pemkab.

Bahkan, pernah LKPJ Bupati Merangin tidak dibahas dan diparipurnakan. Karena DPRD sibuk dengan konflik internal yang sangat akut.

"Kalau LKPJ saja tidak dibahas, lalu apa indikator kontrol DPRD terhadap pemkab? Itu jadi pertanyaan besar dari masyarakat. Jika itu terjadi lagi, berarti rakyat dikhianati," tambah mantan Ketua PC PMII Merangin ini.

Catatan media ini, hanya beberapa orang saja wajah lama yang bertahap di DPRD Merangin pada pemilu 17 April lalu. Selebihnya terpental alias tidak terpilih lagi.

"Itu jadi catatan kita juga. Apakah karena kinerja mereka tidak memuaskan, atau karena faktor lain. Tapi yang terpenting adalah DPRD ke depan harus ada perubahan. Jadi penyeimbang atau mitra kritis bagi pemkab," tutupnya. (muc)

Pemerintah Tetapkan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Sebesar 12 Persen -16 Persen

 

TUNTAS.CO.ID, Jakarta - Pemerintah tetapkan tarif batas atas tiket pesawat turun antara 12% sampai 16%. Penurunan sebesar 12% ini akan dilakukan pada rute-rute gemuk seperti rute-rute di daerah Jawa sedangkan penurunan lainnya dilakukan pada rute-rute seperti rute penerbangan ke Jayapura. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Tarif Angkatan Udara, Senin (13/5), di Jakarta.

“Hal ini dilakukan pemerintah, bukan hanya memerhatikan pihak maskapai, tetapi juga konsumen sebagai masyarakat,” ujar Menko Darmin.

Lebih lanjut Menko Darmin menjelaskan, Pemerintah mencatat adanya kenaikan tarif pesawat penumpang udara oleh para perusahaan maskapai penerbangan dalam negeri sejak akhir Desember 2018 dan tarif ini tidak kunjung turun setelah 10 Januari 2019. Dampak dari kejadian ini dirasakan oleh masyarakat terutama saat menjelang musim lebaran dan teridentifikasi merupakan isu yang berskala nasional.

Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (“Tarif Batas Atas”) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 72 Tahun 2019 tidak berubah secara signifikan sejak tahun 2014 dan merupakan salah satu penyebab tarif angkutan penumpang udara tidak kunjung turun.

Kondisi lain yang menyebabkan tingginya tarif pesawat dalam negeri adalah kenaikan harga bahan bakar pesawat terbang (avtur). Pada akhir Desember 2018, harga avtur menyentuh USD86,29 per barel, tertinggi sejak Desember 2014. Hal ini berdampak pada peningkatan beban operasional perusahaan maskapai penerbangan sehingga perlu dikompensasi dengan peningkatan tarif pesawat.

Keputusan penurunan Tarif Batas Atas akan berlaku efektif sejak ditandatanganinya Peraturan Menteri Perhubungan dengan target tanggal 15 Mei 2019 dan akan dievaluasi secara kontinu berdasarkan regulasi yang berlaku untuk menjaga tarif angkutan penumpang udara bagi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dengan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan usaha.

Sebagai penutup, Menko Darmin menegaskan bahwa diperlukan sinergi antara Kementerian/ Lembaga dan Badan Usaha terkait untuk terus mendukung evaluasi industri penerbangan nasional secara berkala sehingga potensi masalah atau isu dapat senantiasa diidentifikasi lebih awal.

“Dengan demikian, kondisi industri penerbangan, khususnya pada pelayanan penumpang udara, dapat berjalan dengan lebih baik dan stabil,” tegas Menko Darmin.

Turut hadir pada rakor kali ini antara lain: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir; Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo; Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey, dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Gatot Trihargo; Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit; Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Tbk Sahala Lumban Gaol. (ekon)

Tol Terbanggi Besar Hingga Palembang Akan Berfungsi Saat Mudik Lebaran 2019


TUNTAS.CO.ID, Lampung - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Jalan Tol Terbanggi Besar hingga ke Palembang akan dibuka fungsional untuk mudik Lebaran 2019 sehingga dapat menjadi alternatif pemudik disamping jalan nasional dan menyambung ruas tol yang telah beroperasi dari Bakauheni ke Terbanggi Besar sepanjang 141 km.

Hal tersebut disampaikan Menteri Basuki saat meninjau Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang (189 km), tepatnya di lokasi Tempat Istirahat Sementara (TIS) KM 234, Sabtu (11/5/2019). Peninjauan dilakukan bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya Bagus Puruhito, dan Kepala Korps Satuan Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Refdi Andri.

Dengan fungsionalnya ruas tersebut, Menteri Basuki menyatakan pemudik dapat memanfaatkan jalan tol dari Bakauheni hingga Palembang, dengan ruas yang sudah operasional yakni Bakauheni-Terbanggi Besar (140,9 km) dan sebagian lainnya masih fungsional. Seluruh pekerjaan konstruksi akan dihentikan pada H-10 hingga H+10 Lebaran.

"Saat peresmian Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar pada Maret 2019 lalu, ruas ini hinggga ke Palembang, kendalanya hanya satu yaitu belum selesainya Jembatan Kali Sodong. Saat ini sudah selesai, untuk itu akan difungsionalkan dari Terbanggi Besar ke Palembang dengan kondisi seluruhnya perkerasan beton/rigid pavement. Hanya tinggal rambu, lampu jalan dan Tempat Istirahat Sementara (TIS) yang perlu ditambahkan," kata Menteri Basuki.

Diungkapkan Menteri Basuki, saat difungsionalkan untuk mudik Lebaran 2019, Ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang akan dibuka dua jalur baik dari arah Bakauheni maupun sebaliknya. "Tetapi untuk ruas Pematang Panggang-Kayu Agung baru bisa dibuka untuk satu jalur. Untuk yang ke arah sebaliknya belum bisa masih satu jalur dua lane saja. Kemudian langsung ke Jakabaring. Semua sudah bisa tersambung. Untuk pengaturan lalu lintasnya kami serahkan kepada Korlantas Polri," ujarnya.

Jalan tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung (189 km) pembangunannya dilakukan dengan menggunakan biaya investasi sebesar Rp 21,95 triliun. Progresnya untuk Terbanggi Besar - Pematang Panggang (112 Km) saat ini sudah 91,24% dan  Pematang Panggang - Kayu Agung (77 Km) sudah 95%.

Menteri Basuki berpesan kepada para pengguna jalan untuk dapat menjaga perilaku dalam berkendara dengan menaati semua peraturan dan rambu lalu lintas, sehingga mudik Lebaran 2019 dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman. "Transportasi itu tujuannya adalah agar safer, faster dan cheaper. Semua ini bisa dicapai paling tidak dengan tiga kondisi yaitu perbaikan kondisi prasarananya, manajemen lalu lintas dan perilaku penggunaan jalan," ujarnya.

Sementara, Kakorlantas Polri Irjen Pol Refdi Andri mengatakan pembukaan Jalan Tol Fungsional akan dimulai bersamaan dengan jadwal operasi ketupat pada 29 Mei-9 Juni 2019."Kami sudah melakukan komunikasi dengan Direktorat Lalu Lintas, khusus untuk ruas fungsional tersebut akan dimanfaatkan pada siang hari saja dari pukul 06.00-18.00 WIB, mengingat rambu dan lampu penerangan yang belum lengkap. Namun kita tetap akan melihat bagaimana perkembangan animo masyarakat di lapangan," kata Refdi.

Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan, untuk memberikan kenyamanan kepada pemudik yang melewati jalan tol tersebut, akan memastikan kecukupan layanan penyediaan bahan bakar, toilet, dan persediaan makanan di setiap TIS yang berada di KM 33, 87, 116, 163, 172, 208, 215, 234, dan 285.

"Untuk diketahui jalan tol ini sejajar dengan jalan nasional, jadi ini juga bisa kita kolaborasikan untuk memastikan ketersediaan makanan, BBM dan sebagainya lewat koordinasi dengan petugas di lapangan," ujarnya.

Turut mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Bina Marga Sugiyartanto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit, dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIX Lampung Muhammad Insal U. Maha.(*)

Pemilu, The Real People Power



Penulis: Muhlisin (Ketua GP Ansor Kabupaten Merangin)

BELAKANGAN ini people power mendadak menjadi polemik hangat jagad politik nasional. Berawal dari 'ancaman' Amien Rais, yang mengapungkan isu people power sebagai akibat dari dugaan kecurangan pemilu.

Memang, dalam sejarah Indonesia, pernah dua terjadi people power. Yakni ketika Soekarno digulingkan dan Soeharto dilengserkan dari kursi kekuasaan yang telah ia duduki 32 tahun.

Tetapi korelatifkah dua people power itu dengan kondisi kekinian? jelas tidak. Bahkan sangat tidak berkaitan sama sekali.

Kejatuhan Soekarno kental dengan isu PKI. Dimana pemberontakan gagal PKI, kemudian Bung Karno yang sikapnya dianggap masih menganak emaskan PKI, menjadi alasan gejolak nasional.

Pun setali tiga uang dengan kejatuhan Soeharto. Mahasiswa turun ke jalan, 1998, atas isu dasar kegoncangan ekonomi.

Soeharto yang telah begitu lama berkuasa, tidak mampu menghadirkan solusi nyata menghindarkan/mengeluarkan Indonesia dari resesi yang meluluh lantakkan pondasi ekonomi negara. Ditambah dengan kekuasaan 32 tahun Soeharto yang cenderung totaliter militeristik.

Ledakan aspirasi rakyat saat itu muncul dari kampus-kampus. Originalitas luapan emosi dan aspirasi masih cukup terjamin. Dimana yang bergerak adalah kelompok intelektual muda/mahasiswa yang 'tidak punya kepentingan'.

Sementara terkait kondisi kekinian, justru sebaliknya. Teriakan desakan people power tidak muncul dari ruang kuliah nan 'suci' dari urusan politik praktis.

Teriakan people power justru menggaung dari Amien Rais yang nota bene adalah Ketua Dewan Kehormatan PAN. Partai yang mendukung paslon Prabowo-Sandi.

Dengan demikian, tak dapat dihindari dari kentalnya aroma kepentingan politik kekuasaan yang partisan. Pun demikian dengan desakan senada Rizieq Shihab yang nyata-nyata mendukung paslon capres-cawapres yang sama.

Atas dasar dugaan kecurangan pemilu yang diduga dilakukan oleh pihak paslon 01, Jokowi-Amin. Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi jalur yang konstitusional untuk menyelesaikan sengketa pemilu jika terkait hasil. Atau meja sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jalan yang tepat jika ada pelanggaran etik oleh penyelenggara.

Lalu bagaimana dengan people power? untuk situasi saat ini, people power sejatinya sudah dilakukan. 17 April yang lalu, rakyat sudah menyalurkan 'hak people powernya' dengan memberikan suara di bilik-bilik tertutup.

Hasil dari people power 17 April itu akan keluar 22 Mei 2019 nanti. Bangsa yang besar dan dewasa, harus legowo menerima apa pun hasilnya. (*)

Duet HBA - Usman Ermulan Dianggap Ideal Memimpin Jambi

Usman Ermulan (kiri) dan Hasan Basri Agus (kanan)

TUNTAS.CO.ID, Jambi -
Eskalasi jelang Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020 mulai meningkat, beberapa tokoh mulai muncul.


Nama-nama yang digadang memiliki kans besar cukup banyak, mulai dari Hasan Basri Agus (HBA), Kapolda Jambi Muchlis, Wali Kota Jambi Sy Fasha, Bupati Sarolangun Cek Endra, Bupati Tanjabbar Safrial, Bupati Tebo Sukandar, Bupati Tanjabtim Romi Hariyanto.

Kemudian ada juga nama politisi senior Usman Ermulan (UE), nama Mantan Bupati Tanjabbar dua periode ini sudah sejak lama digadang akan ikut dalam kontestasi lima tahunan.

Nama Usman Ermulan dikaitkan dengan sosok Hasan Basri Agus, mendampingi HBA untuk maju di Pilgub 2020.

Pasangan HBA dan UE dianggap merepresentasikan dua wilayah yakni Jambi Barat dan Timur, sehingga memiliki keterwakilan yang seimbang di eksekutif.

Usman Ermulan beberapa waktu lalu menyebut memiliki kedekatan dengan HBA, dan memahami apa yang akan dilakukan HBA untuk memajukan Provinsi Jambi.

"Kita akan bantu dalam bentuk pemikiran bagaimana mempercepat membangun Jambi, berdasarkan pengalaman saya baik di DPR RI maupun sebagai Bupati," kata Usman beberapa waktu lalu.

Jika dikaitkan dengan partai politik, maka keduanya punya basis partai yang cukup kuat, HBA merupakan kader Partai Golkar yang terpilih sebagai Anggota DPR RI pada Pemilu 17 April lalu.

Kemudian Usman Ermulan merupakan tokoh di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jambi.

Jika melihat Pilgub 2015 di mana tokoh muda keluar sebagai pemenang, namun kemudian terganjal kasus besar di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka masyarakat di Jambi yang sangat kental dengan adat dan budaya diprediksi akan menaruh kepercayaan lebih untuk tokoh-tokoh yang lebih senior, karena dianggap lebih bijaksana. (kie)

Ketua PW Ansor Jambi Dapat Suara Tertinggi di Dapil III, Kalahkan Mantan Kepala Daerah dan Petahana

Seorang Anggota Banser saat akan menyalami Juwanda dalam pendidikan Banser di Kecamatan Singkut, Sarolangun belum lama ini.

TUNTAS.CO.ID, Jambi - Nama Juwanda, Ketua PW GP Ansor Provinsi Jambi mendadak fenomenal setelah mengikuti Pileg untuk DPRD Provinsi Jambi 17 April lalu.

Anak muda yang baru masuk ke ranah politik tahun ini lewat PKB tersebut, membuat semua politis senior terperangah atas hasil suara yang didapatnya di Dapil III, Merangin dan Sarolangun

Karena Juwanda mengalahkan seluruh petahana di DPRD Provinsi Jambi bahkan termasuk mantan Wakil Bupati Merangin Khafid Muin. 

Total Juwanda mendapatkan suara 13.860, dari Merangin dan Sarolangun. Di Merangin Juwanda mendapatkan 9.369, sementara di Sarolangun mendapatkan 4.491.

Bahkan Juwanda mengalahkan Mantan Bupati Sarolangun, Maryadi Syarif yang satu partai dengannya di PKB.

Saat diwawancarai Senin (6/5/2019), Juwanda menyebut hasil yang didapat ini merupakan kerja jaringan yang ada, mulai dari kader muda Nahdlatul Ulama, baik di GP Ansor, Banser, PMII, di pesantren, alumni pesantren, alumni kampus dan masyarakat umum yang juga tergerak membantu.

"Ini murni relasi yang membantu bergerak," kata mantan Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jambi ini.

Berikut nama-nama yang duduk di DPRD Provinsi Jambi dari Dapil III :

KHAFID MUIN (PDIP) = Perolehan Individu 11.090 / Perolehan Partai 53.881 (Merangin)

JUWANDA (PKB) = Perolehan Individu 13.860 Perolehan Partai 46.856 (Merangin)

PINTO (GOLKAR) = Perolehan Individu 11.182 / Perolehan Partai 38.519 (Merangin)

MUSHARUDIN (PAN) = Perolehan Individu 5.953 / Perolehan Partai 29.492 (Merangin)

AHMAD FAUZI (DEMOKRAT) = Perolehan Individu 6.609 / Perolehan Partai 28.880 (Merangin)

HAPIS HASBIALLAH (PKS ) = Perolehan Individu 13.429 / Perolehan Partai 27.052 (Sarolangun)

M. KHAIRIL (GERINDRA) = Perolehan Individu 9.037 / Perolehan Partai 27.233 (Sarolangun)

EVI SUHERMAN (PPP) = Perolehan Individu 8.118 / Perolehan Partai 21.320 (Sarolangun)

ZAINUL ARFAN (PDIP) = Perolehan Individu 7.972 / Perolehan Partai 17.960 (Merangin)

IZHAR MAJID (HANURA) = Perolehan Individu 13.229 / Perolehan Partai 17.728 (Merangin) 

Menjunjung Toleransi di Tengah Akulturasi Budaya, Ansor dan Banser Sangat Berkembang di Kecamatan Singkut


TUNTAS.CO.ID, Sarolangun - Kecamatan Singkut, wilayah ini menjadi pagar antara Jambi dan Sumatera Selatan, layaknya wilayah perbatasan, di sini terjadi akulturasi budaya, baik dari suku kedua belah daerah, maupun para pendatang.

Kehidupan harmonis antar suku dan agama menjadi ciri di kecamatan tersebut, sehingga daerah ini dikenal sebagai daerah yang sangat toleran.

Di tengah hiruk pikuk Singkut sebagai kecamatan yang cukup maju di Provinsi Jambi, geliat organisasi kepemudaan nya juga sangat baik.

Terutama organisasi-organisasi yang mengedepankan toleransi sebagai dasar berpikir.

Satu di antaranya Ansor dan Banser, organisasi di bawah payung Nahdlatul Ulama ini sangat berkembang di Singkut, kaderisasi mereka berjalan sangat baik.

Dalam setahun, kaderisasi terhadap Banser dan Ansor sangat rutin dilakukan.

"Ini sebagai upaya kita menanamkan nilai Aswaja terhadap anak muda, dan memberi peran ke anak-anak muda ini ikut berpartisipasi lebih untuk masyarakat lewat Banser dan Ansor," kata Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Kecamatan Singkut, Kamis (2/5/2019).

Sejak Rabu kemarin, Ansor Singkut sedang menggelar Diklat Terpadu Dasar (DTD) Banser. Rencananya DTD akan selesai pada akhir pekan ini. (kie)

Bupati Safrial Silaturahmi dengan Camat Hingga Lurah


TUNTAS.CO.ID, Tanjabbar - BupatiTanjung Jabung Barat dalam gelar silahturahmi dan makan malam bersama camat, lurah, kepala desa se-Tanjabbar di aula rumah dinas bupati. Minggu (28/4/2019) malam.
Kepada para tamu, Bupati Tanjung Jabung Barat Dr.Ir.H.Safrial,MS. sebut undangannya untuk terus menjalin tali silahturahmi kepada para pemerintah daerah baik dari kecamatan, desa serta lurah.

Selain menjaga silahturahmi safrial juga mengucapkan terima kasih kepada para pemerintah daerah, kecamatan, desa atas terselenggaranya pemilu serentak se-indonesia.

"Mari kita jaga tali silahturahmi baik dari daerah, kecamatan dan desa, dan terima kasih telah mensukseskan pemilu serentak 2019 yang sejuk, aman dan damai," jarnya.

Lanjut Safrial kepada jajaran aparatur pemerintah untuk memahami sepenuhnya arti dan peran penting selaku insan yang mengemban profesi pamong pemerintahan dan kemasyarakatan.Peran tersebut sebagai pelaku sekaligus koordinator pemerintahan, fasilitator pembangunan dan kemasyarakatan yang dituntut kemampuannya untuk senantiasa membangun serta meningkatkan kerjasama yang baik dan saling mendukung.

"Jalankan Fungsi dan peran aktif sebagai motivator pemberdayaan masyarakat dalam lingkup wilayah kewenangan tugas masing-masing," ucapnya.

Semoga aratnya tali silahturahmi kata Safrial bisa lebih meningkatkan kualitas dan kapasitas pengabdian kita selaku pemerintah Tanjung Jabung Barat dalam mengayomi masyarakat.

Turut hadir dalam acara tersebut sekda Tanjabbar, staf ahli, asisten, kepala OPD, para kabag, tim pengerak PKK dan para tamu undangan lainnya. (anto)

Wabup Tanjabbar Yakin U2SN Mampu Membentuk Karakter Siswa


TUNTAS.CO.ID, Tanjabbarat - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Amir Sakib berharap even O2SN dapat menjadi ajang learning experience atau pengalaman belajar.

Hal itu disampaikan dalam sambutannya saat membuka secara resmi kegiatan O2SN tingkat SD dan SMP Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang digelar di Stadion Bhakti Karya Kuala Tungkal, Jumat (26/04/2019).

"Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ini bukan hanya berorientasi pada kejuaraan, tetapi O2SN ini juga merupakan ajang pembelajaran dalam hal mengembangkan sikap dan kepribadian siswa" ujarnya.

"Kegiatan ini merupakan momen yang tepat bagi anak-anak kita untuk berkreasi, berinovasi, berkompetisi dan berprestasi" tambahnya.

Wakil Bupati juga menghimbau kepada segenap Panitia, Pendamping, Wasit, dan Peserta untuk senantiasa menjaga dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban, serta mengutamakan semangat kerjasama, persaudaraan, dan persatuan.

Sementara itu, berdasarkan laporan ketua panitia disampaikan peserta O2SN diikuti oleh perwakilan seluruh kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah peserta sebanyak 70 peserta dan 30 pendamping.Tema O2SN Tingkat SMP yaitu "melalui O2SN membentuk pelajar yang berprestasi akademis, olahraga, dan berbudipekerti luhur", sedangkan Tingkat SD yaitu "Membangun Karakter Unggul melalui kegiatan olahraga pendidikan.Cabang yang dilombakan meliputi, atletik, badminton, pencak silat dan karate. Rencananya kegiatan O2SN ini akan diselenggarakan mulai tanggal 25 sampai 30 April mendatang.

Turut menghadiri kegiatan pembukaan O2SN tingkat SD dan SMP, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah, serta Panitia, Wasit, Juri, Pendamping dan Peserta O2SN Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (Anto)

Gunakan Teknologi Terbaru, Jembatan Gantung Kini Lebih Nyaman dan Aman


TUNTAS.CO.ID, Cianjur - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak hanya membangun infrastruktur skala masif namun juga infrastruktur kerakyatan salah satunya jembatan gantung guna mempermudah dan memperpendek akses masyarakat pedesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja, dan akses silaturahmi antar warga.

"Hadirnya jembatan Judesa akan mempermudah dan memperpendek akses warga masyarakat perdesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antar warga,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Dalam kurun 2015-2018, Kementerian PUPR telah membangun sebanyak 164 jembatan gantung dengan total panjang 39.798 meter diantaranya merupakan Jembatan Gantung Asimetris Untuk Pedesaan (Judesa). Pada tahun 2019, jembatan gantung baru yang akan dibangun sebanyak sebanyak 166 unit yang tersebar di seluruh pelosok di tanah air.

Plt. Kepala Balitbang Lukman Hakim mengatakan Jembatan Gantung Teknologi Judesa tersebut merupakan inovasi yang dikembangkan Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan (Pusjatan), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian PUPR sejak tahun 2014. Jembatan gantung diperuntukan untuk pejalan kaki dan sepeda motor untuk memudahkan mobilitas warga desa.

“Kementerian PUPR telah membangun secara swakelola prototipe Judesa dengan bentang 40 meter, 60 meter. Untuk Judesa dengan bentang 120 meter, pertama kali diterapkan di Desa Muara Cikadu. ,” terang Lukman pada acara Serah Terima Prototipe Judesa kepada Bupati Cianjur Herman Suherman di Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Jumat (26/4/2019).

Turut hadir Direktur Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Iwan Zarkasih dan Kepala Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Deded Permadi Syamsudin.

Jembatan menghubungkan Dusun Cijulang dan Dusun Bantaka yang dipisahkan oleh sungai Cisadea diberi nama Jembatan Julangtaka artinya memiliki ketulusan yang tinggi. Sebelum ada Jembatan, akses antar dusun tersebut selama ini menggunakan rakit, dan apabila banjir maka air sungai naik sehingga akses antar dusun tersebut terputus.

Kapusjatan Deded Permadi Syamsudin menjelaskan teknologi Judesa menggunakan sistem pembangunan satu arah, yaitu dengan konsep flying fox, menggunakan tali untuk penyeberangan dalam proses pembangunannya. Hal ini memudahkan dalam pembangunannya untuk membuka akses daerah terpencil.

Material jembatan dibuat prefabrikasi dan sistem komponen jembatan modular yang membuat konstruksinya lebih mudah dipasang. Demikian pula dengan lantai jembatan dibuat secara modular sehingga mempermudah dan  mempercepat pemasangannya.

"Pemasangannya pun dapat dilaksanakan dengan swadaya masyarakat. Dari segi keamanannya, Judesa didukung oleh dua sistem kabel semi independen, dimana kabel utama dan sistem lantainya menahan gaya lateral, sehingga jika salah satu kabel mengalami kegagalan maka kabel lainnya saling menguatkan," jelasnya.

Sementara Plt Bupati Kabupaten Cianjur Herman Suherman mengatakan, kehadiran jembatan ini sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat sini, terutama untuk anak-anak sekolah. “Sebelumnya warga kesulitan, jika ada hujan banjir mereka tidak sekolah bahkan harus  menginap disekolah," paparnya.

Reni warga Dusun Bantaka mengatakan, selama ini bila ingin ke desa seberang menggunakan rakit, tetapi kalau banjir tidak bisa karena air meluap," dengan adanya jembatan ini, saya bisa dengan mudah dengan aman ke desa seberang," tuturnya.

Siti Mulyani, pelajar SMPN 1 Sindangbarang, Kabupaten Cianjur  yang setiap harinya berangkat ke sekolah harus menggunakan rakit untuk menyeberangi Sungai Cisadea. “Kalau memutar sejauh 2 km. Adanya jembatan Judesa yang dibangun Kementerian PUPR ini, Alhamdulillah bisa ke sekolah dengan cepat dan aman," kata Siti. (*)

Manfaatkan Sertifikat Gratis, Kini Dadang Berpenghasilan Rp 100 Juta per Bulan dari Kolam Ikan

 
Ilustrasi

TUNTAS.CO.ID, Pontianak –
Suhu udara pada aplikasi cuaca di _smartphone_ menunjukkan angka 27 derajat Celsius, namun terasa sangat menyengat. Pontianak memang terletak tepat di khatulistiwa, di mana pada bulan-bulan ini matahari bergerak disekitarnya. Hal ini tidak menyurutkan niat Dadang Latif untuk berbagi pengalaman mengembangkan usaha Kolam Ikan Nila kepada 5.300 masyarakat penerima Sertipikat untuk Rakyat di Lapangan Rumah Radakng, Kota Pontianak (24/04).
.
Dadang Latif adalah warga Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan sertipikat tanah. “Saya mendapatkan sertipikat pada tahun 2016. Awalnya saya simpan saja, setelah saya hitung-hitung saya agunkan untuk pengembangan usaha kolam ikan saya," papar pria 43 tahun ini.
.
“Awalnya saya hanya mempunyai 8 kolam ikan dengan omset 5 juta perbulan. Dalam waktu 2,5 tahun saya sekarang sudah mempunyai 32 kolam dan Alhamdulillah omset saya sekarang 80 sampai dengan 100 juta perbulan," lanjut Dadang Latif.
.
Dalam kesempatan ini Dadang juga berpesan kepada masyarakat untuk jangan larut dengan euphoria mempunyai sertipikat. “Jangan suka-suka saja, niatkan di hati untuk usaha, pemerintah bantu kita melalui sertipikat ini, jangan di sia-sia," pesan Dadang Latif.
.
Kisah serupa  juga disampaikan oleh Agus Sarwoko, penggagas Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa Kota Pontianak. Pria 38 tahun ini menceritakan bahwa usaha tenun di kampungnya semakin berkembang dengan pendampingan paska legalisasi aset dari Kantor Pertanahan Kota Pontianak. “Kampung kami seluas 14,38 hektar saat ini seluruhnya telah bersertipikat. Setelah aset kami legal, banyak sekali bantuan usaha bergulir baik dari pemerintah daerah maupun dari BUMN," ujar Agus Sarwoko.
.
Senada dengan hal tersebut Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Ir. Ratmono, M.Si. menyampaikan bahwa pemerintah melakukan legalisasi aset untuk mendukung kepastian subyek hak dan menjadikan tanah sebagai aset hidup yang akan mengantarkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. “Untuk yang belum punya sertipikat, segera pasang tanda batas pada tanah agar petugas kami bisa segera daftarkan ibu bapak semua," tutupnya.
.
Pemerintah sejatinya memberikan kemudahan untuk melakukan legalisasi aset untuk menjamin kepastian hukum atas tanah masyarakat. Dalam dunia usaha, legalitas ini tentu bernilai ekonomis. Namun tidak hanya itu, legalitas juga erat hubungannya dengan kepercayaan. Ketika tanah sebagai modal usaha legalitasnya terbukti maka kepercayaan lembaga-lembaga pemerintah, BUMN dan bahkan _Non-Governmental Organization_ (NGO) sebagai pemberi bantuan permodalan maupun akses pemasaran akan lebih mudah di dapatkan. Sehingga pengembangan usaha dengan tujuan peningkatan perekonomian dapat lebih mudah dilaksanakan. (WN/RO)

Kemendikbud Anggarkan Rp 3,7 T untuk Genjot Kemajuan Pendidikan di NTT


TUNTAS.CO.ID, Belu - Untuk memajukan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,7 triliun untuk pengembangan pendidikan, baik fisik maupun non fisik.

“Bantuan yang diberikan untuk pengembangan pendidikan di NTT termasuk yang terbesar, baik Dana Alokasi Khusus(DAK) maupun Bantuan Khusus dari Kemendikbud,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, saat mengunjungi SMA Negeri 1 Atambua, Rabu (24/04/2019).

Bantuan pendidikan yang diberikan, diantaranya, melalui penguatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah perbatasan, dengan memberikan fasilitas TIK kepada tiga sekolah di Kabupaten Belu. Sekolah yang mendapat bantuan tersebut adalah SMPN 1 Atambua, SMPN 2 Atambua, dan SMP Bina Karya Atambua. Masing-masing sekolah mendapatkan 20 unit komputer dan 1 unit server.

“Bantuan TIK tersebut direncanakan akan turun ke masing-masing sekolah pada bulan Agustus 2019. Saya berharap setelah bantuan dari Kemendikbud ini turun semua sekolah di Kabupaten Belu sudah memiliki laboratorium komputer. Mohon kerja sama pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan TIK di masing-masing sekolah,” imbau Mendikbud.

Pada kesempatan ini Wakil Gubernur NTT, Yosef A Nar Soe, menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dalam meningkatkan pendidikan di daerahnya. Ia mengatakan Pemprov NTT telah mengalokasikan dana pendidikan melalui APBD sebesar 20 persen, atau sekitar Rp 1,08 triliun untuk pengembangan pendidikan pada tahun 2019.

“Sudah banyak Pemerintah pusat membantu kita. Kita harus terus berkomitmen dalam memajukan pendidikan di NTT, khususnya dalam peningkatan kompetensi guru,” terangnya.

Gubernur berharap para guru dapat terus mendampingi anak-anak didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. “Saya berharap para guru dan tenaga kependidikan dapat terus bersemangat dan memberikan dedikasinya dalam mendidik anak. Janganlah berhenti kita untuk belajar,” pesan Gubernur. (*)

PENGUMUMAN KPU BATANGHARI

 

Pemerintah Buat Strategi untuk Tingkatkan Kualitas SMK


TUNTAS.CO.ID, Jakarta - Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, menunjukkan capaian yang menggembirakan, berbagai pihak telah bahu membahu untuk mendukung pengembangan SMK.

“Saya berkeyakinan bahwa dukungan dan sinergi seluruh pihak merupakan modal utama untuk mewujudkan keberhasilan revitalisasi SMK sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja nasional, regional maupun internasional,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Kemendikbud), Hamid Muhammad, saat memberikan arahan pada acara Pengesahan 81 Skema Sertifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level II dan III untuk SMK, di Gedung E Kemendikbud, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Dilanjutkan Hamid, berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah total SMK saat ini sebanyak 14 ribu unit, 25% diantaranya SMK negeri dan selebihnya SMK swasta. Sedangkan jumlah peserta didik sebanyak lebih dari 5 juta siswa, dengan 9 bidang keahlian, 49 program keahlian, dan 146 kompetensi keahlian. “Angka-angka tersebut selain merupakan indikator keberhasilan penyediaan akses pendidikan menengah, juga sekaligus mencerminkan besarnya tantangan bagi Pemerintah untuk memastikan penyediaan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan,” terangnya

Tantangan kebekerjaan lulusan SMK, kata Hamid, juga menjadi isu penting lainnya yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. “Kebekerjaan lulusan SMK dipengaruhi banyak hal. Namun pada kesempatan yang baik ini saya ingin fokus pada penyediaan kualitas layanan pendidikan. Perlu upaya dan dukungan yang lebih besar untuk mendorong peningkatan kualitas SMK terutama untuk SMK dengan kapasitas yang masih terbatas,” jelasnya.

Pengembangan sistem sertifikasi di dunia pendidikan khususnya di SMK adalah keniscayaan karena merupakan amanat UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pemberian sertifikat kompetensi selain sebagai bentuk pengakuan atas capaian kompetensi peserta didik juga dapat dijadikan sebagai salah satu _quality assurance_ atas _output_ dunia pendidikan sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja. “Saya berharap dengan tersedianya akses sertifikasi bagi siswa SMK khususnya dengan sertifikat berlogo burung garuda akan lebih memperkuat nilai tawar lulusan SMK di dunia kerja,” pungkas Hamid.

Dalam kesempatan ini, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kunjung Masihat, mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengesahkan skema sertifikasi kualifikasi. “Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, prosesnya memang cukup panjang. Prosesnya dimulai dari periode terdahulu dan memakan waktu yang cukup lama untuk validasi. Namun kini kita sudah mempunyai sekian banyak skema dan nantinya di harapkan ini akan mengubah sistem yang lama yaitu cluster kepada kualifikasi sehingga mempermudah mereka mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.

Dijelaskan Kunjung, sertifikasi kompetensi ini sangat penting, apalagi dalam menyambut era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Dalam kesepakatan forum di Myanmar, di bidang pariwisata, sudah disepakati bahwa nanti boleh mencantumkan logo ASEAN ketika mengeluarkan sertifikat kompetensi di bidang pariwisata. Kalau kita sudah menyamakan persepsi dengan negara-negara ASEAN, maka di mana pun juga anak-anak kita yang lulus di bidang itu, maka akan mendapat pengakuan di negara-negara ASEAN,” ujarnya.

Ditambahkan Kunjung, skema yang sudah disahkan ini menjadi acuan dan penentu dalam proses sertifikasi, misalnya pada lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK). “Output daripada konstruksi yang di SMK nanti akan kita samakan dengan pola yang ada di LPJK sehingga mereka menerima dengan apa yang kita keluarkan dari SMK. Jadi mereka sepakat untuk mendorong agar lulusan SMK nanti mendapat pengakuan nasional di LPJK. Begitu pula dengan bidang kesehatan, kelistrikan, dan sebagainya. Harus ada harmonisasi dengan jejaring sebagai mitra kerja,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur SMK Kemendikbud, M. Bakrun, dalam laporannya menjelaskan bahwa Kemendikbud melalui Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Dikdasmen, bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mengembangkan kelembagaan dan infrastruktur sertifikasi kompetensi di SMK. Adapun capaian sinergi antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan pengembangan infrastruktur sertifikasi kompetensi di SMK, sebagai berikut: (a) sampai dengan akhir Maret 2019 tercatat 861 Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) SMK telah mendapatkan lisensi dari BNSP; (b) dari 861 SMK yang sudah terlisensi oleh BNSP, 404 SMK diantaranya, telah memiliki jejaring kerja, sedangkan 457 SMK masih dalam proses pengembangan jejaring kerja; (c) dengan adanya 861 LSP P1 SMK berikut dengan jejaring kerjanya yang berjumlah 4.773 SMK, maka telah mampu memberikan akses sertifikasi kompetensi sekurang-kurangnya kepada 1.174.764 siswa (d) sampai dengan tahun 2018 siswa yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi melalui LSP P1 SMK sebanyak 184.816 siswa; (e) pengembangan skema sertifikasi yang merupakan pengemasan paket kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan kategori jabatan dan keterampilan tertentu untuk LSP P1 SMK, telah dilakukan sejak tahun 2015, dan sebanyak 64 skema telah digunakan oleh LSP P1 SMK.

Menurut Bakrun, salah satu kendala dalam pengembangan LSP P1 SMK adalah belum siapnya skema sertifikasi yang merupakan salah satu pilar dalam pengembangan sistem sertifikasi untuk semua kompetensi keahlian di SMK. “Oleh karena itu, sejak tahun 2018 Direktorat Pembinaan SMK bekerja sama 6 P4TK lingkup kejuruan dan LP3TK KPTK dengan BNSP melanjutkan proses penyusunan skema, dan alhamdulillah telah diselesaikan 81 skema sertifikasi level II dan III yang terdiri dari 78 skema sertifikasi baru dan 3 skema sertifikasi pembaharuan dari skema yang sudah ada,” ujarnya.

Dengan telah disusunnya skema tersebut, lanjut Bakrun, maka infrastruktur sertifikasi dalam bentuk skema sertifikasi untuk 142 kompetensi keahlian telah tersusun dari 146 kompetensi keahlian yang ada di SMK. “PR kami berikutnya adalah pengembangan skema sertifikasi untuk kompetensi keahlian baru yang ditetapkan dalam spektrum 2018 serta pembaharuan skema seiring dengan adanya perubahan standar yang digunakan dalam penyusunan skema untuk merespon perubahan yang ada di dunia kerja,” pungkasnya. (*)


TUNTAS.CO.ID, Pamekasan - Pemerintahlah mengembangkan berbagai jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berpihak kepada usaha kecil, dengan menciptakan skema KUR Khusus antara lain untuk sektor Perkebunan Rakyat, Peternakan Rakyat, dan Perikanan Rakyat. Kali ini, giliran sektor Usaha Garam Rakyat yang mendapat sentuhan Skema KUR khusus. 


Skema KUR Khusus adalah KUR yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikelola secara bersama dalam bentuk kelompok dengan off-taker perusahaan besar. Seluruh sektor usaha terbuka bagi pembiayaan KUR, sepanjang tergolong UMKM dan usahanya produktif, termasuk diantaranya bagi usaha garam rakyat. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, UMKM terbukti memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, mencapai 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, potensi UMKM untuk berkembang masih terbatas, salah satunya disebabkan rendahnya akses terhadap pembiayaan. 

Skema KUR Khusus Garam Rakyat yang hari ini disalurkan merupakan upaya Pemerintah meningkatkan akses pembiayaan kepada petani garam, yang selama ini sulit mengembangkan usahanya karena terkendala modal. 

“Sejumlah kemudahan disertakan dalam KUR Khusus ini, antara lain suku bunga rendah, hanya 7% pertahun, serta mekanisme yarnen (bayar setelah panen, red) atau sesuai dengan satu siklus usaha” ujar Menko Darmin saat meresmikan penyaluran KUR Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (13/4). 

Pemerintah memilih Pulau Madura sebagai lokasi utama Penyaluran KUR Garam Rakyat. Hal ini mudah dimengerti, sebab Madura merupakan daerah penghasil garam dapur terbesar di Indonesia. Sekitar ¼ produksi garam nasional berasal dari pulau di timur Jawa ini. Tak hanya itu, Jawa Timur juga tercatat sebagai provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi kedua nasional, dengan total akumulasi penyaluran KUR sebesar Rp58,6 Triliun kepada 2,8 juta debitur. 

Selain itu, Menko Darmin mendorong penggunaan Kartu pintar untuk menggantikan formulir pengajuan pinjaman KUR. Hal ini akan mempermudah petani garam hendak mengajukan pinjaman yang berulang, sekaligus memudahkan pula bagi Bank Penyalur untuk mengontrol tingkat kepatuhan si peminjam. 

Dalam praktiknya, pinjaman tidak harus penuh sepanjang satu tahun. “Kalau petani garam mungkin hanya butuh pinjam 6 bulan, ya jangan dipaksa meminjam untuk setahun. Pakainya skema yarnen, bayar saat panen. Kalau panen dalam 6 bulan, ya langsung dibayar hutangnya, bayar bunganya pun jadi hanya 3,5% saja”, ujar Menko Darmin.

Pemerintah, menurut Menko Darmin, juga akan memerintahkan BUMN PT Garam untuk meningkatkan jumlah gudang penyimpanan garam. Dengan begitu, saat masa panen tidak ada alasan PT Garam tidak bisa menyerap produk di petani dengan harga beli yang baik, sehingga pengepul pun tidak leluasa menekan harga di level petani. 

Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan kebanggaannya pada Kabupaten Pamekasan. Menurut Khofifah, Mulai dari Bupati, akademisi, petani garam, hingga seluruh warga Pamekasan tergolong kreatif dan produktif dalam menghasilkan garam rakyat. 

Ia lantas mendorong Bupati dan para Rektor pemimpin universitas di Madura untuk melahirkan Centre of excellence bagi industri garam rakyat, penerapan teknologi tepat guna, hingga standarisasi produk garam rakyat di Madura, sehingga harga belinya bisa meningkat di tingkat pengepul.

“Dengan begitu, butiran garam bernilai laksana berlian bagi masyarakat Madura, bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya”, tutup Khofifah.

*KUR Disalurkan Serentak, Performa Penyaluran Juga Meningkat*

Selain di Madura, secara serentak juga Pemerintah menyalurkan KUR Garam Rakyat di 5 daerah lain, yakni: Kab. Indramayu, Jawa Barat; Kab. Rembang, Jawa Tengah; Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan; Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat; dan Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Total penyaluran KUR Garam Rakyat yang disalurkan hari ini sebesar Rp68,8 Miliar yang diterima oleh 2.384 debitur. Di Provinsi Jawa Timur sendiri disalurkan KUR sebesar Rp36,2 Miliar kepada 1.189 debitur, sisanya Rp 32,3 Miliar disalurkan di lima Provinsi lainnya (Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NTT, dan NTB) yang diterima oleh 1.169 debitur. 

Secara nasional akumulasi penyaluran KUR Garam sejak tahun 2015 hingga 31 Maret 2019 telah mencapai Rp17,5 Miliar (0,01% dari total akumulasi plafon KUR) dan diberikan kepada 650 debitur. Penyaluran KUR Garam ini memang masih belum optimal karena sebelumnya, penyaluran KUR masih dibatasi sektor dan garam yang masuk dalam klasifikasi sektor pertambangan tidak masuk dalam sektor yang dapat dibiayai KUR. 

Kemudian, dalam rangka meningkatkan kegiatan produksi di sektor riil, Pemerintah juga menaikkan target minimum penyaluran KUR Sektor Produksi. Minimum 40% pada 2017, dinaikkan bertahap menjadi minimum 50% pada 2018 dan minimum 60% pada 2019 ini. 

Sejak diluncurkan skema KUR subsidi bunga tahun 2015, total akumulasi KUR yang telah disalurkan hingga 31 Maret 2019 tercatat sebesar Rp368.8 triliun, yang disalurkan kepada 15,2 juta debitur dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) yang tetap terjaga sebesar 1,4%. Pada tahun 2019, telah ditetapkan target plafon KUR sebesar Rp140 Triliun. Realisasi penyaluran KUR pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2019 adalah Rp35,2 Triliun dan diberikan kepada 1,3 juta debitur

*Ragam Skema Pembiayaan Bagi UMKM*

Menurut Menko Darmin, selain KUR, Pemerintah juga menyediakan sejumlah alternatif pembiayaan bagi UMKM sesuai dengan rentang kebutuhannya. Skema non-KUR yang dimaksud antara lain: 

• Program Mekaar yaitu pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha super mikro. Plafonnya antara Rp2 juta s.d Rp 5 juta dan diberikan secara bertahap tanpa agunan. Dengan modal dari Mekaar terbukti perempuan bisa meningkatkan pendapatan, pendidikan anak, kesehatan, tabungan, dan kesejahteraan keluarga. 

• Ultra Mikro (Umi) yaitu program lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang sulit memperoleh akses kredit perbankan. Plafon maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh LKBB. Konsep pembiayaan Umi yaitu dengan pembentukan kelompok dan pendampingan untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak memiliki agunan. Setelah meningkat skala usahanya, debitur boleh mengambil skema individu dengan mensyaratkan jaminan. 

• Bank Wakaf Mikro yaitu LKM Syariah yang didirikan atas izin OJK yang bertujuan untuk menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. BWM tidak dapat menghimpun dana masyarakat namun menyediakan pembiayaan dengan prinsip syariah. Imbal hasil rendah setara 3% per tahun. Tanpa agunan. Plafon Rp 1 – 3 juta. Terdapat pelatihan dan pendampingan. Diawasi OJK, Kementerian Koperasi dan UKM, Pesantren, dan tokoh masyarakat.

• 1000 Wirausahawan Pesantren yaitu pelatihan bagi santri/alumni pesantren untuk pengembangan usaha pertanian. Lahan dikelola secara terkonsolidasi, berbasis kelompok, dan sistem manajemen terpusat. Tahun 2020 akan dikembangkan program pendidikan dan pelatihan melalui SMK dan BLK serta Pondok Pesantren. Mekanismenya tidak merubah kurikulum pesantren namun menambahkan pelatihan selama 4 bulan setelah santri menyelesaikan kurikulum pesantren.

• Inkubasi Wirausaha Pemula (WP) yaitu pembiayaan untuk membantu pelaku usaha pemula yang berpotensi dikembangkan usahanya dan usahanya telah berjalan antara 6 bulan s.d 3 tahun. Bantuan yang diberikan pemerintah antara Rp10 s.d Rp12 juta per orang. Sasaran program WP ini untuk mendukung pengembangan Daerah Tertinggal, Daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Daerah antar kelompok Berpendapatan Rendah atau Masyarakat Miskin.

Selain KUR Garam Rakyat, turut disampaikan pula beberapa alat bantu tani sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Corporate Social Responsibilites (CSR) Bank Penyalur (BNI, BRI, Bank Mandiri, BCA, BTN, Bank Jatim, Jamkrindo, Jamkrindo Syariah, Askrindo, dan Askrindo Syariah). Alat bantu pertanian yang diserahkan antara lain berupa Rehabilitasi Gudang Garam Rakyat; 5 unit Stimulan lahan tambak garam; 8 unit Bantuan geo–membrane untuk kelompok garam rakyat, Bantuan alat untuk pelatihan kelembagaan ekonomi usaha garam santri terpadu kepada Ponpes Az-Zubair dan An-Nur; 4 unit Alat produksi garam rekristalisasi; 2 unit Tandon penyimpanan air tua garam; 3 unit Kincir angin garam; Alat pengolahan garam dan pelatihan untuk santriwati dan siswi SMK. 

Turut hadir dalam acara ini, antara lain Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Dirjen Industri Aneka Kementerian Perindustrian, para Direksi Bank Penyalur KUR, unsur Forkopimda Jatim dan Forkopimka Pamekasan, serta sekitar 3.000 petani garam rakyat asal Pamekasan dan sekitarnya. (iqb) 

Bupati Pimpin Rakor Reformasi Birokrasi



TUNTAS.CO.ID, Tanjabbar - Demi mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan kabupaten Tanjung Jabung Barat Menggelar Rapat Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019-2021 di aula bappenda, kamis (11/04).

Kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dipimpin langsung oleh Bupati Tanjabbar Dr Ir H Safrial MS.

Hadir pada kesempatan tersebut Narasumber dari provinsi jambi, Para Asisten, Para Staf Ahli, Para kepala OPD serta para Kabag.

Bupati Safrial mengatakan reformasi birokrasi adalah upaya mendasar untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik terhadap sistem dan struktur yang ada dalam birokrasi untuk melakukan berbagai perubahan secara konpherensif.
"Reformasi birokrasi merupakan langkah perubahan menuju sistem dan struktur ke arah yang lebih baik" ujarnya

Lebih lanjut safrial menyampaikan pemerintahan kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun Road Map Reformasi birokrasi tahun 2019-2021 sebagai langkah awal dalam melaksanakan reformasi secara luas dalam upaya untuk lebih efesiensi, efektivitas dan profesional atau perubahan mindset di berbagai jenjang pekerjaan pemerintah yang akuntabel transparan serta pelayanan publik yang berkualitas.

"Reformasi birokrasi secara nasional dilakukan pada 8 area perubahan yaitu, manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM ASN, Penguatan peraturan perundang- undangan, peningkatan kualitas" ungkapnya.

Safrial berharap kepada seluruh kepala OPD dan tamu undangan yang hadir agar selalu mendukung penuh reformasi birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019-2021 serta bekerja secara maksimal dan bersungguh-sungguh dalam pelaporan program dan kegiatan  reformasi birokrasi secara terkordinasi dan terintegrasi.

"Saya harap Kepala Opd mendukung dan mampu mewujudkan reformasi birokrasi tahun 2019-2021 dan bekerja secara maksimal" tungkasnya.(Anto)


Kementrian Perindustrian Beri Bantuan Kepada Petani Kelapa di Tanjabbar


TUNTAS.CO.ID, Tanjabbar - Petani kelapa di Kabupaten Tanjab Barat mulai mendapat perhatian dari kementrian perindustrian (Kemenperin). Melalui Direktorat Jendral Industri Kecil, menengah dan aneka, Kemenperin akan mengembangkan keberadaan Industri Kecil dan menengah (IKM) kelapa. Kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan teknis produksi dan bantuan fasilitas mesin serta peralatan.

Direktur IKM Logam, Mesin Elektronika dan Alat Angkat Kemenperin, Endang Suwartini, mengatakan kegiatan pengembangan IKM kelapa terpadu di kabupaten terdiri dari tiga jenis kegiatan utama. Kegiatannya terdiri dari pengembangan produk pangan berbasis kelapa, pengembangan IKM arang tempurung, dan peningkatan kemampuan IKM permesinan teknologi tepat guna (TTG) pendukung pengolahan kelapa.

Kegiatan pengembangan IKM kelapa terpadu di Kabupaten Tanjab Barat ini dilakukan guna meningkatkan nilai tambah komoditi kelapa melalui diversifikasi produk olahan kelapa maupun pengolahan produk sampingannya.

Dikatakan Endang, kegiatan pengembangan produk pangan dilakukan melalui  bimbingan teknis pengembangan ini dilakukan pada 25 orang industri kecil. Pihak kementrian juga akan memberikan peralatan IKM pengolahan minyak  kelapa, seperti mesin parut dan mesin peras santan.

Sementara untuk pengembangan IKM arang tempurung dilakukan pada 20 orang industri kecil. Termasuk juga pemberian alat, berupa mesin pembakar tempurung kelapa. Sedangkan untuk peningkatan IKM permesinan teknologi tepat guna terdiri dari pemberian alat bendung plat, bendung pipa, potong plat, rahim dan genset.

Endang juga menjelaskan, kabupaten Tanjab Barat adalah penyuplai kelapa yang cukup tinggi. Data BPS tahun 2017, jumlah kebun kelapanya terluas se-provinsi Jambi, yaitu mencapai 58.521 hektar. Sedangkan Indonesia merupakan negara penghasil kelapa terbesar di dunia, diatas Filipina, India, Srilanka dan Brazil.

Menurut BPS, Tahun 2017 kelapa menempati areal seluas 3,65 juta hektar atau 14,58 persen dari 25,05 juta hektar total area perkebunan di Indonesia dengan total produksi sebesar 2,87 juta ton.

Sementara itu, Bupati Tanjab Barat, Dr Ir H Safrial MS menyambut baik kedatangan direktorat kementerian perindusterian (Kemenperin) ke Kabupaten Tanjab Barat. Dia menyampaikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat luas kelapa dalam sekitar 5000 hektare dengan produksi sekitar 5000 ton per tahun.

Sehingga apa dibicarakan dalam pertemuan ini menurut Safrial adalah harapan bersama, baik pemerintah ataupun masyarakat.

Dia juga membeberkan dalam mengembangkan usaha kecil menengah harus memegang tiga hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

"Tiga hal yang harus dimiliki dalam mengembangkan IKM, bisa membuat, dapat dijual dan bisa untung," ujarnya.

Sehingga dengan demikian, apa yang menjadi bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak menjadi besi tua.

"Kita mengharapkan dalam pengembangan ini dapat berjalan dengan baik jikalau ada kebersamaan antara OPD terkait," pungkasnya. (Anto)

Bupati Safrial Mengajak Warga Gunakan Hak Pilih


TUNTAS.CO.ID, Tanjabbar - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Pemilu Run, Minggu (7/4/2019) di Alun- alun Kota Kuala Tungkal.

Pemilu Run merupakan agenda sosialisasi KPU Tanjung Jabung Barat untuk mengajak partisipasi pemilih dengan rangkaian Konser musik, Senam Bersama,Jalan santai dan dihadiri langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat,Dr Ir.H. Safrial.MS.

Bupati Safrial mengucapkan terima kasih kepada KPU Tanjabbarat yang telah menyelenggarakan kegitan ini. Menurutnya, penyelengaraan Pemilu Run ini sebagai salah satu untuk mensosialisasikan secara luas Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, agar dapat berjalan  sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

"Terima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan ini yang tentu tujuannya mensosialisasikan pemilu,” katanya.

Lanjut Safrial,  mari kita maknai dan jadikan kegiatan positif pemilu run ini, sebagai sarana untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan fisik  kita bersama yang dapat membakitkan jiwa sportifitas dan tekad membangun tatanan nilai,norma atau etika dalam kehidupan berdemokrasi guna menggugah kesadaran dan mengajak seluruh masyrakat untuk menggunakan hak pilih.

Pada acara Pemilu Run tersebut, pihak KPU Tanjabbarat Juga menyiapkan hadiah doorprize dan hadiah menarik lainya kepada pemenang Festival Band dan peserta yang hadir.

Turut Hadir acara tersebut Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Drs H Amir Sakib, Sekda Tanjabbarat Drs H Ambok Tuo, Ketua Tp-PKK Tanjabbarat Ny.Cici Halimah Safrial, Unsur Forkompimda, Para Komisioner KPU, Banwaslu , Para OPD  serta ratusan  masyarakat yang hadir. (Anto)

Sejarah di Indonesia, Jalan Nasional Dibangun di Bawah Bandara New Yogyakarta

TUNTAS.CO.ID, Kulonprogo - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan Underpass Bandara Kulonprogo atau New Yogyakarta International Airport (NYIA). Underpass dibangun di bawah bandara sepanjang 1,3 km yang akan menjadi underpass terpanjang di Indonesia.

Pembangunan underpass ini bertujuan agar akses Jalan Nasional Pantai Selatan (Pansela) Jawa yang menghubungkan Purwokerto dan Yogyakarta tetap terbuka karena pembangunan Bandara Kulonprogo memotong jalan Pansela yang lama. "Underpass terpanjang ini merupakan bagian dari Jalan Nasional Pansela Jawa.  Dalam pembangunannya, faktor keamanan harus betul-betul diperhatikan,” kata Menteri Basuki saat meninjau lokasi pembangunan underpass baru-baru ini.

Untuk menjamin keamanan underpass, Menteri Basuki telah memerintahkan Ketua Komite Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan Sugiyartanto yang juga Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga memperhitungkan secara cermat seluruh aspek keamanan dan keselamatan underpass tersebut.

"Ini ada dua emergency exit, kalau menurut saya harus ditambah dua lagi. Saat ini masih dibahas untuk kajian lebih mendalam untuk menambah aspek keamanannya," ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki meminta kontraktor yakni PT. WIKA dan MCM (Kerjasama Operasi) untuk memperhatikan aspek saluran air underpass untuk menghindari terjadinya banjir. "Konstruksinya harus diperhatikan betul. Tadi saya lihat ada tiga lapis beton, nanti di paling luar ada membran, supaya air dari luar tidak merembes ke bawah dan terdapat drainase di bawah. Untuk menahan air supaya tidak masuk sehingga ini benar-benar kedap air," tuturnya.

Kontraktor juga diminta untuk meningkatkan metode kerjanya dengan memperhatikan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan kebersihan. “Jalan nasional tidak boleh berdebu akibat keluar masuk mobil proyek. Oleh karenanya mobil proyek harus bersih baik keluar maupun masuk lokasi proyek sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan," pesannya.

Sementara itu sebagai dukungan untuk pembangunan Proyek Bandara Baru Yogyakarta yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), Menteri Basuki mengatakan bahwa Kementerian PUPR bersama PT Angkasa Pura I (Persero) akan menangani permasalahan banjir yang sempat terjadi pada Maret 2019 lalu. "Saat itu terjadi banjir karena intensitas hujannya sangat besar dengan debit banjir mencapai Q 25 sementara kapasitas sungainya hanya Q5, sehingga meluap. Nanti akan kita perlebar kapasitas sungainya jadi minimal Q25 hingga Q50," ujarnya.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Akhmad Cahyadi mengatakan kualitas material akan dilakukan pengawasan khususnya beton lantai dan dinding agar tidak menyebabkan kebocoran. Beton dinding dan lantai akan dilapisi waterstop yang terbuat dari karet dan dilengkapi dengan fasilitas rumah pompa. Underpass ini akan memiliki lebar 7,85 meter, clearence atas 5,2 meter dan samping 18,4 meter. Pada dinding underpass nantinya juga akan dihiasi ornamen dengan tema kearifan lokal seperti motif batik khas Yogyakarta untuk menambah nilai estetika. 

Pembangunan underpass yang dilakukan sejak November 2018, progresnya kini sudah mencapai 30% dan ditargetkan selesai pada Desember 2019 dengan kontraktor pelaksana. Biaya pembangunan bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Tahun Anggaran 2018-2019 sebesar Rp 293,18 miliar.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Direktur Sungai dan Pantai Jarot Widyoko, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Akhmad Cahyadi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Agus Rudyanto dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.(kmp)


Reliji Batanghari Sosialisasikan Program Jokowi ke Warga

Reliji Batanghari bagikan brosur program Jokowi - Ma'ruf
TUNTAS.CO.ID, Batanghari - Gerak relawan Jokowi – KH Ma’ruf Amin di Jambi sangat massif, bukan hanya di Kota Jambi, gerakan menemui warga secara langsung juga dilakukan di kabupaten-kabupaten.

Di Batanghari contohnya, Relawan Indonesia Jokowi (Reliji) Batanghari yang dikomandoi Korda Ansori Nurrohman mengadakan gerakan jalan bersama relawan dan pembagian brosur yang dilakukan dari posko Reliji di Pal 1 sampai titik kumpul di Bulian Bisnis Center, Sabtu (6/4).

 Relawan juga membagikan brosur yang berisikan program program Joko Widodo selama menjabat sebagai presiden dan mengorasikan program programnya.

Mereka juga mengajak masyarakat untuk menentukan pilihan kepada pasangan nomor urut 01  Jokowi-Amin.

Masyarakat menyambut ramah dan antusias.

“Kita berterimakasih atas antusiasnya sambutan masyarakat dalam kegiatan kita inim” kata Ansori. (mar)


Bupati Safrial Hadiri Simulasi Pemilu di Tanjabbar


TUNTAS.CO.ID, Tanjabbar - Komisi Pemilihan Umum (KPU)‎ Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2019.

Simulasi yang dipusatkan di Desa Teluk Pulau Raya,Kecamatan Seberang Kota, Kamis (4/4/2019), resmi dibuka‎ Bupati Tanjung Jabung Barat Dr Ir H Safrial MS.

Hadir juga Komisioner  KPU Provinsi Jambi, Para Forkompinda, Para OPD terkait, perwakilan Komisioner KPU kabupaten/kota se-provinsi Jambi,Komisioner Banwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta undangan Lainnya.

Pada simulasi tersebut, Bupati Safrial bersama Komisioner KPU, juga ikut mencoblos di TPS yang dibuat mirip aslinya.

Bupati Safrial mengatakan melalui kegiatan ini diharap meningkatkan kapasitas jajaran KPU Khususnya penyelengara di tingkat KPPS dapat memahami serta menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan.

Pemerintah Daerah (‎Pemda) Tanjung Jabung Barat  sangat berharap pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan baik dan lancar. 

Safrial menekankan kepada seluruh Pejabat, Camat dan ASN  yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengajak partisipasi pemilih agar datang ke TPS, memberikan hak pilihnya.

Selain itu, Bupati Safrial mengharapkan apa kekurangan yang terjadi pada simulasi yang dilakukan Ini harus diperbaiki, sehingga Pemilu berjalan lancar dan sukses.

"Yang kita harapkan semuanya berjalan sukses, nyaman dan aman bagi masyarakat yang memberikan‎ hak suaranya," harapnya

Safrial juga mengajak masyarakat untuk memberikan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan di hari pemungutan suara Pemilu pada 17 April 2019 mendatang, sebab pesta demokrasi hanya berlangsung lima tahun sekali.

"Kita menghimbau seluruh masyarakat Tanjung Jabung Barat mari kita sukseskan Pemilu ini," tungkasnya. (Anto)

Melihat Bendungan Pidekso di Wonogiri, Bendungan ke 49 yang Dibangun Jokowi


TUNTAS.CO.ID, Wonogiri - Memanfaatkan waktu libur Isra Miraj 1440 H yang jatuh pada Rabu, 3 April 2019, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lokasi pembangunan Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Bendungan Pidekso merupakan satu dari 49 bendungan baru yang dibangun Kementerian PUPR pada tahun 2015-2019 untuk mewujudkan ketahanan air dan pangan nasional.

"Penandatanganan kontrak pembangunan Bendungan Pidekso telah dilakukan sejak Februari 2015, tetapi baru bisa dimulai pekerjaan fisiknya pada Maret 2018 karena kendala pengadaan lahan. Saat ini progresnya sudah menggembirakan, sudah sekitar 49 persen dan ditargetkan selesai pada tahun 2021," ujar Menteri Basuki di lokasi pembangunan Bendungan Pidekso.

Bendungan yang berada di hulu Sungai Bengawan Solo ini dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Ditjen Sumber Daya Air.

Menteri Basuki mengatakan, saat ini progres pembebasan lahan untuk bendungan ini dari total 1634 bidang yang dibutuhkan sudah 1333 bidang yang tuntas dibebaskan. Pembebasan lahannya menggunakan dana talangan sebesar Rp. 416 Milyar serta sisanya dengan dana Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Bendungan multifungsi ini direncanakan mampu mengairi area irigasi seluas 1.500 hektar. Air irigasi dari bendungan akan meningkatkan Intensitas tanam dari 133 % (2000 Ha) ke 240% (3600 Ha). "Bendungan ini juga sebagai sumber air baku 300 liter/detik untuk Wonogiri, Sukoharjo, Solo dan sekitarnya. Sudah siap untuk kita pasang pipanya," ujar Menteri Basuki.

Selain itu, bendungan ini juga bermanfaat untuk pengendali banjir dan sebagai lahan konservasi serta pariwisata sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar. Daya tampung Bendungan Pidekso sebesar 25 juta meter kubik, dengan ketinggian 44 meter dari dasar sungai.

Menteri Basuki meminta bendungan yang menelan anggaran APBN sebesar Rp 436 miliar  tersebut dapat diselesaikan dengan kualitas yang sebaik mungkin. Selaku kontraktor pelaksana  adalah PT. PP (Pembangunan Perumahan). Menteri Basuki mengapresiasi kerja dari PT. PP yang dinilainya selalu rapih dan baik hasilnya. Selain itu dirinya juga berpesan kepada seluruh pegawai Kementerian PUPR dan para mitra kerja untuk terus menjaga kredibilitas dengan jujur dalam bekerja, kompak, dan mengedepankan keselamatan kerja.

Pada tahun 2019 ini Kementerian PUPR melalui BBWS Bengawan Solo juga akan menyelesaikan tiga bendungan, yakni Bendungan Gondang, Gongseng & Bendo. Pembangunan bendungan diperlukan dalam rangka mendukung ketahanan air dan pangan. Secara nasional lahan irigasi seluas 7,3 juta hektare dimana baru 11% yang dilayani bendungan, sisanya mengandalkan air dari hujan atau sawah tadah hujan.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Kepala BBWS Bengawan Solo Charisal Akdian Manu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Akhmad Cahyadi, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)

Bupati Safrial Buka Rakor PPID


TUNTAS.CO.ID,Tanjabbar - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informasi ( Kominfo) mengelar Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (02/4/2019).

Acara sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Dr.Ir.H. Safrial MS,dan dihadiri oleh Sekda Tanjabbarat Drs.H.Ambok Tuo,MM, Para Staf Ahli, Para Asisten, Kepala OPD, Para Camat se- Tanjung Jabung Barat serta Undangan lainya.

Bupati Safrial menyampaikan mengelola informasi publik bukan lah hal yang mudah, sehingga diperlukan ketelitian dimulai dari ketika memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi yang masuk. 

"Harus di cek apakah permohonan tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya 

Sehubungan dengan hal di atas sudah barang tentu informasi itu harus dikelola dengan baik, terpola dan terstruktur, sehingga terbentuklah dokumentasi informasi yang teratur.

"Agar memudahkan pengelola dalam melayani publik yang membutuhkan informasi ini," kata Bupati.

Pengelolaan informasi dan dokumentasi ini dilaksanakan oleh pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi (ppid). 

Menurut Bupati terlaksananya pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan baik akan dapat meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan pemerintah kabupaten tanjung jabung barat. Dan diharapkan akan berdampak positif bagi daerah terutama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

"Setiap OPD lebih terbuka pada setiap informasi dan Dokumentasi yang disampaikan kepada publik," tutupnya.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ir.H.Taharudin menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan agar PPID Pembantu bisa memahami tugas dan fungsinya tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik,  dapat mengelola pengaduan masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi. 

Hasil yang diharapkan dari sosialiasi ini agar dapat terciptanya suatu sistem informasi dan komunikasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.(Anto)