Skema KPR Dipermudah, Menteri Basuki Imbau Milenial dan ASN Segera Beli Rumah


TUNTAS.CO.ID, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Pemerintah saat ini tengah merumuskan skema baru untuk memudahkan generasi muda atau para milenial memiliki rumah. Skema baru tersebut saat ini tengah dibahas oleh Kementerian PUPR bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Implementasi skema tersebut akan mulai dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. 

"Kami siapkan skema baru agar para milenial mudah memiliki rumah. Jangan terlena dengan apa yang anda dapatkan sekarang karena nilai uang akan menurun. Segera miliki rumah,” pesan Menteri Basuki dihadapan para milenial pada acara Ulang Tahun Bank BTN ke 42 yang bertajuk “Spirit of KPR BTN - Growing with Millenials”, di Jakarta, Senin (10/12/2018). 
  
Menteri Basuki menjelaskan bahwa skema fasilitas pembiayaan perumahan bagi para milenial akan dimasukkan dalam skema bantuan pembiayaan perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri yang selama ini tidak bisa memanfaatkan KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) karena adanya batasan maksimal penghasilan sebesar Rp 4 - 7 juta per bulannya sehingga harus menggunakan KPR komersial.  

Oleh karenanya skema baru nantinya tidak akan dibatasi besaran penghasilannya, suku bunga yang dikenakan dibawah 5%, uang muka 1 persen dan bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta. Terkait harga rumah agar senantiasa terjangkau, Menteri Basuki mengatakan akan memanfaatkan tanah pemerintah sebagai solusi, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi para milenial, ASN, TNI, dan Polri serta karyawan BUMN. Harga tanah terutama di kawasan perkotaan menjadi komponen penentu harga rumah yang terbesar. 

"(Waktu berjalan cepat), jangan sampai pada saat  pensiun, para milenial sekarang termasuk ASN, anggota TNI/Polri dan karyawan BUMN, nantinya masih belum juga memiliki rumah," kata Menteri Basuki  

Dalam sambutannya, Menteri Basuki juga menyampaikan apresiasinya kepada Bank BTN yang telah berusia 42 tahun dan senantiasa bekerjasama dengan sangat baik dengan Kementerian PUPR dalam penyaluran KPR FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut turut berkontribusi pada keberhasilan Program Satu Juta Rumah dimana tahun 2018 mencapai 1.041.323 unit atau melebihi target. Capaian diatas 1 juta rumah adalah untuk pertama kalinya sejak program ini dicanangkan Presiden Joko Widodo tahun 2015. 

Dalam acara tersebut, Menteri Basuki didampingi oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi AH serta oleh Direktur Utama Bank BTN  Maryono, Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata, Sekjen DPP APERSI Daniel Djumali, Sesditjen Penyediaan Perumahan Dadang Rukmana, Direktur Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Arvi Argiantoro, dan generasi milenial BTN. 

Direktur Utama BTN Maryono mengatakan selama 42 tahun BTN secara konsisten menyalurkan KPR subisidi dan non subsidi dengan total 4,2 juta unit rumah senilai lebih dari Rp 257,6 triliun. "Sementara dalam mendukung Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi sejak tahun 2015 silam, BTN sudah menyalurkan KPR untuk 2,2 juta unit rumah kepada masyarakat baik yang subsidi maupun non subsidi," katanya. 

Dalam acara tersebut juga digelar talkshow dengan narasumber yakni Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Erwin Haryono, dan Financial Planner Prita Hapsari Ghozie.

Dadang Rukmana dalam paparannya mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi para milenial di kawasan perkotaan yang lahannya  mahal, pembangunan rumah susun berkonsep transit oriented development (TOD) yang dekat dengan lokasi stasiun kereta menjadi pilihan. "Pembangunannya diintegrasikan dengan simpul-simpul transportasi publik. Sehingga para milenial harus merubah mindset dari rumah horizontal jadi vertikal mengingat keterbatasan lahan perkotaan," ujarnya. (*)

Siswa SMP Mulai Dididik Bela Negara dengan Pendekatan Permainan


TUNTAS.CO.ID, Balikpapan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menggelar asistensi bela negara bagi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kali ini, pendekatan permainan mendominasi penyelenggaraan asistensi yang berlangsung selama tiga hari, sejak 5 hingga 7 Desember 2018 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebanyak 660 siswa dan guru pendamping dari Kota Balikpapan turut berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan pendidikan karakter ini. 

Enang Ahmadi, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dir. PSMP Ditjen Dikdasmen Kemendikbud), mengungkapkan, pendekatan permainan dilakukan untuk menumbuhkan pendidikan karakter bagi para siswa SMP. "Kami menerjemahkan pendidikan karakter bela negara itu di jenjang SMP untuk menumbuhkan karakter bela negara sekaligus menumbuhkan bakat dan minatnya," ujar Direktur Enang di Balikpapan, Rabu (6/12/2018). Karakter bela negara, lanjutnya, sangat krusial ditumbuhkan bagi siswa SMP sehingga dapat terintegrasi dengan karakter di jenjang selanjutnya, yaitu Sekolah Menengah Atas. Adapun karakter bela negara mencakup nasionalisme, kemandirian, religius, integritas, dan gotong royong. 

Asistensi Bela Negara merupakan momentum dari pendekatan penumbuhan karakter di jenjang SMP dengan program Bina Potensi Bintang. Program ini menekankan pada dukungan prestasi para siswa dengan memberikan ruang bagi prestasi anak melalui kegiatan ekstrakurikuler. Direktur Enang menegaskan perlunya kerja sama dari ekosistem pendidikan untuk membina pendidikan karakter. "Sebenarnya, ini momentum bahwa kita perlu kembali ke jati diri negara. Pembinaan (karakter) dilakukan setiap hari pada saat kegiatan belajar mengajar, meliputi kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, intrakurikuler," tegasnya. 

Kolonel Kav Prince Meyer Putong, selaku Paban II Mabes Angkatan Darat, mengungkapkan kegiatan kerja sama Kemendikbud dan TNI untuk asistensi bela negara merupakan langkah yang sangat positif. "Kegiatan ini membuktikan bahwa rasa kebangsaan dan bela negara dapat dilakukan dengan suasana menarik dengan materi aplikatif, dan bermain," jelasnya. Pendekatan ini sangat cocok dengan kepribadian para siswa SMP yang masih dekat dengan dunia bermain. "Jangan secara teori melulu, supaya para siswa dapat mengikuti kegiatan secara maksimal dan bersemangat, "ujarnya. 

Sebagai tim pemateri, Kolonel Meyer menjelaskan bahwa tim melibatkan batalyon dari Kodam di lapangan untuk sekaligus mendekatkan profil Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai profil yang membela negara di medan perang. 

"Kami dari Jakarta kerja sama dengan Kemendikbud, di lapangan ada penyelenggaranya, Kodam dilibatkan sebagai pengawas beserta batalyon, namun bukan untuk mengajari bertempur tapi menanamkan jiwa patriotis," tegasnya. 

Ditemui usai asistensi, Prince Calvi, salah seorang peserta dari SMP Sinar Pancasila, Gunung Pasir, Balikpapan, mengungkapkan ketertarikannya kepada pelaksanaan Asistensi Bela Negara bersama para TNI Angkatan Darat Republik Indonesia. "Pertama, saya merasakan takut bersama dengan kakak TNI tapi ternyata asyik karena diajak berkeliling dengan naik mobil perang, dan ramah," ujarnya tersipu-sipu. 

Peserta yang meraih hadiah sepeda saat Asistensi Bela Negara ini berlangsung, mengakui keikutsertaannya dalam perhelatan nasional baru kali pertama. Sehingga, siswa kelas VII ini mengaku sangat termotivasi. "Ini baru pertama maju di depan umum dan saya langsung menang dengan menjawab pertanyaan yang diberikan mengenai karakter bela negara yang dijelaskan," ujarnya. Ke depan, siswa yang bercita-cita menjadi anak buah kapal ini berharap teman-temannya pun turut serta dalam membela negara dengan melakukan hal-hal sederhana sebagai siswa tiap harinya. "Kan bela negara itu bukan hanya berperang, kita siswa SMP dapat lakukan hal-hal sederhana di sekolah seperti belajar rajin, mendengarkan guru saat mengajar, dan bertutur kata sopan," tutupnya. (**)

Jokowi Apresisasi Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Telah Banyak Lahirkan Tokoh-tokoh


TUNTAS.CO.ID, Yogyakarta - Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Milad Satu Abad Madrasah Mu'allimin-Mu'allimaat Muhammadiyah di Gedung Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, pada Kamis, 6 Desember 2018.

Dalam sambutannya di acara tersebut, Kepala Negara memberikan instruksi kepada jajaran terkait untuk membantu pembangunan gedung baru Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, Yogyakarta, yang menurut informasi proses pekerjaannya akan dimulai pekan depan.

"Sudah saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar secepatnya dimulai. Nanti Bu Menteri BUMN perintah lagi ke dirut-dirut BUMN, cepat, cepat, cepat," kata Presiden.

Banyaknya tokoh besar yang lahir dari Muhammadiyah membuat Presiden menaruh perhatian pada sarana pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah. Presiden juga sempat memberikan komentarnya soal sarana pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah.

"Saya melihat di buku ini gambar tahun 1929 saja gedungnya sudah gedung yang sangat besar dan megah. Tahun 51, berubah lagi tetapi lebih megah dari yang sebelumnya. Ini yang 2008 juga megah dan modern. Yang nanti sebentar lagi (rencana gedung baru) saya belum lihat gambarnya, tapi sudah ada coret-coretan di sini," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, tokoh Muhammadiyah Buya Syafii Maarif mengatakan bahwa partisipasi dari negara yang membantu pembangunan gedung madrasah maupun kampus merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan tugas negara seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

"Harus dibaca negara dalam UUD 1945 tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Jadi kalau negara membantu Muhammadiyah sama saja negara membantu dirinya sendiri," ujar Buya. 

Turut mendampingi Presiden dalam acara ini antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. (**)

Papua Akan Miliki Arena Aquatic, Pembangunan Dimiulai


TUNTAS.CO.ID, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan Arena Aquatic yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua tahun 2020. Dimulainya pembangunan, ditandai oleh penandatanganan kontrak kerja sama antara Kementerian PUPR melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya dengan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, pada Rabu (5/12/18). 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, beberapa waktu lalu mengatakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung PON XX di Papua, harus diperhatikan secara detail mulai dari desain hingga pembangunannya. Salah satunya yang dibangun Kementerian PUPR adalah Arena Aquatic. 

Kontrak pembangunannya sebesar Rp 401,29 miliar, yang dibangun di wilayah Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Arena Aquatic dilengkapi fasilitas pool system sesuai standar Fédération Internationale de Natation (FINA) yang merupakan induk organisasi internasional olahraga renang.  Pembangunan diharapkan akan selesai pada April 2020. 

Direktur Bina Penataan Bangunan, Iwan Suprijanto yang menyaksikan proses penandatanganan kontrak paket pekerjaan tersebut mengatakan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 tahun 2017 terkait penyelenggaraan PON XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI tahun 2020 di Papua, Kementerian PUPR diberikan amanat membangun empat venue, yaitu Istora, Aquatic, Cricket, dan Hoki. 

“Sebelumnya sudah dilaksanakan penandatanganan kontrak pembangunan venue Istora Papua pada November 2018 lalu,” kata Iwan. Terkait terjadinya peristiwa penembakan pekerja Jembatan Yigi dan Aorak di Kabupaten Nduga, Papua, pihak kontraktor diminta meningkatkan kordinasi dengan pihak keamanan. “Kesiapan ditingkatkan termasuk pengamanan yang memadai, mulai dari kordinasi lintas sektoral dengan Kementerian/lembaga. Kontraktor pelaksana bekerja optimal agar selesai tepat waktu,” tambah Iwan.

Sejumlah fasilitas akan melengkapi venue ini diantaranya lighting meliputi sports dan area floodlighting dengan standar field of play (FOP), timing system, master clock dengan di lantai 1, lantai 2, dan scoring board. Arena Aquatic juga akan  dilengkapi fasilitas tata suara dan tata udara, CCTV, dan tribun penonton. Selain itu juga dilengkapi fasilitas tambahan seperti penataan kawasan untuk parkir, landscape, drainase, dan bangunan penunjang disesuaikan dengan batas kawasan.

Selain Arena Aquatic, juga dilakukan  penandatanganan kontrak Pekerjaan Bangunan Sementara Fasilitas Umum dan Sosial Pascabencana Gempa Bumi di NTB beberapa waktu lalu. Kontraktor pekerjaan tersebut yakni PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Brantas Abipraya, dan PT. Nindya Karya (Persero). 

Direktur Bina Penataan Bangunan Iwan Suprijanto, menjelaskan kontrak ini berbeda dengan kontrak umumnya dimana pekerjaannya dilakukan setelah penandatanganan kontrak. “Sesuai dengan peraturan LKPP No.13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dapat dilakukan pekerjaan terlebih dahulu baru penandatanganan kontrak. Kontrak ini sebagai dasar pembayaran bukan pelaksanaan,” jelas Iwan. 

Pascabencana gempa, terdapat laporan 1.317 bangunan gedung yang rusak. Setelah dilakukan verifikasi, dilakukan perbaikan terhadap 545 bangunan dilakukan penangan sementara. Dengan adanya kontrak ini, perbaikan Fasos dan Fasum akan dilanjutkan hingga bangunan permanen. Fasilitas yang ditangani yakni fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keagamaan, dan fasilitas penunjang perekonomian. Nilai kontrak sebesar Rp 1,1 triliun  yang ditargetkan selesai pada Desember 2019, namun diupayakan dapat selesai lebih awal pada Juli 2019. (*)

Tol Merak-Surabaya Tersambung, Sudah Bisa Digunakan di Mudik Natal 2018

TUNTAS.CO.ID, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Tol Trans Jawa dari Merak hingga Surabaya (870 Km) ditargetkan  akan tersambung dan dapat digunakan pada mudik Natal 2018. Untuk memastikan kesiapannya, Menteri Basuki akan meninjau kesiapan tol Trans Jawa, terutama 4 ruas Tol yang akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2018 ini. Keempat ruas tol tersebut yakni Tol Pemalang - Batang (33 Km), Batang - Semarang (75 Km), Salatiga - Solo (33 Km) dan Wilangan - Kertosono (39 Km). 

“Progres pembangunan ruas tol Pemalang - Batang, Batang - Semarang, Salatiga - Solo sudah mencapai 99%. Sementara itu, ruas Wilangan - Kertosono sudah mencapai 95 persen. Tinggal penyelesaian pekerjaan yang kecil-kecil. Minggu depan saya akan ke sana," kata Menteri Basuki usai melakukan pengukuhan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) dan membuka Fokus Grup Diskusi dengan tema “Revitalisasi Industri Jalan Tol :  Menyongsong Konektivitas Jalan Tol Trans Jawa dan Sumatera” di Gedung Auditorium Kementerian PUPR Jakarta, Rabu (5/12/2018). 

Sebelumnya Menteri Basuki mengukuhkan Pengurus ATI periode 2018-2023 dengan Ketua Umum Desi Arryani yang juga Direktur Utama PT Jasa Marga. Dalam sambutannya, Menteri Basuki menyampaikan keberadaan  ATI menjadi mitra kerja yang saling menguntungkan dengan Kementerian PUPR. 

“Salin membantu, karena yang akan diputuskan merupakan kebijakan publik terkait pelayan masyarakat. Pasti akan lebih sempurna apabila sudah didiskusikan antara pemerintah dengan ATI sebagai mitra.l,” kata Menteri Basuki. Salah satunya pembahasan mengenai perhitungan besaran tarif tol Trans Jawa dari Jakarta-Surabaya yang akan tersambung pada Desember 2018. 

Menteri Basuki juga mengatakan dengan usianya mencapai 20 tahun, ATI juga perlu melakukan revitalisasi sesuai dengan perkembangan investasi jalan tol saat ini. 

Sementara  Direktur Utama PT. Jasa Marga (Persero) Tbk yang juga Ketua Umum ATI Desi Arryani dalam sambutannya menyampaikan, para pelaku industri jalan tol sejauh ini terus berupaya untuk menyelesaikan proyek yang tengah digarap. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Air. 

Pada sesi Fokus Grup Diskusi dihadiri oleh narasumber Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Cucu Mulyana, Kepala BPJT Hery T. Zuna, Sekjen ATI Kris Ade Sudiyono, serta Kasubdit Wal & PJR DitGakkum Korlantas Polri Kombes Pol Bambang Sentot Widodo.

Dirjen Bina Marga Sugiyartanto mengatakan  ATI memiliki tiga peran utama yang diharapkan mendukung pengembangan jalan tol di Indonesia. Pertama, mendorong terciptanya industri jalan tol yang sehat dan berdaya saing. Kedua, mendukung pengusahaan jalan tol melalui pengembangan inovasi dan penerapan teknologi yang memperhatikan kualitas, keamanan dan berwawasan lingkungan. 

Ketiga, melalui pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU), ATI dapat menjadi wadah bagi BUJT bersinergi dan membantu Pemerintah mengatasi backlog pembiayaan infrastruktur. ATI merupakan asosiasi yang mewadahi 56 BUJT di Indonesia. (**)

#jokowi #tol #jalantol #merak #surabaya 

Melihat Kesederhanaan Ibu Negara di Bandara, Netizen: Yang Fitnah Jokowi dan Keluarga Tak Bahagia Dunia Akhirat

TUNTAS.CO.ID, Jakarta  - Netizen sedang heboh me bahas foto yang memperlihatkan Ibu Negara, Iriana Joko Widodo (Jokowi) sedang duduk di kursi tunggu bandara.

Ibu Negara yang sedang duduk di kursi tunggu bandara itu diunggah akun Lambe Turah, @lambe_turah, Rabu (5/12/2018) malam.

Pada foto itu,  Iriana Jokowi duduk di kursi dekat dengan dinding, bukan di ruang VIP.
Ia mengenakan kemeja putih dan celana panjang crem.

Ia memanggu sebuah tas berwarna biru tua.

Ada dua foto yang diunggah.
Satu foto di mana Ibu Negara sedang menyilangkan kakinya dan satunya tidak.

Tidak dijelaskan kapan foto ini diambil, di bandara mana, dan maskapai apa yang delay sampai tiga jam.

Ibu Negara selama ini dalam aktivitasnya di luar mendampingi Presiden Jokowi, memang tidak terlalu sering menggunakan fasilitas negara.

Beberapa kali ia terpergok terbang ke kampung halamannya di Solo, tentu tetap dengan pendampingan Paspampres.

Netizen menyampaikan rasa kagumnya melihat kesederhanaan Iriana Joko Widodo. 

@agrafathir: Luarbiasa sederhana, beginilah kalau punya pemimpin yg dilahirkan dari kalangan masyarakat, bisa merasakan apa yg dirasakan masyarakat.

@aprianto: senang sekali melihatnya, masih ada orang yg fitnah pak jokowi dan keluarga, pasti tidak akan bahagia dunia akhirat. (**)

Ekspor Babi dari Indonesia ke Singapura Meningkat Sampai Rp 3 Triliun


TUNTAS.CO.ID, Lombok -  Ekspor sub sektor peternakan terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam meningkatkan daya saing dan mempermudah perizinan ekspor. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) I Ketut Diarmita saat  Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakonteknas) pada Rabu (5/12) di Hotel Lombok Raya, Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementan, volume ekspor sub sektor peternakan pada tahun 2018 sejak Januari hingga September sebesar 183.414 ton dengan nilai USD 474.193.507. Dengan demikian terhitung volume ekspor naik sebesar 52,99 persen dan sementara nilai ekspor meningkat sebesar 194 persen, jika dibandingkan dengan volume dan nilai ekspor Januari-September tahun 2017 yaitu sebesar 119.885 ton dan USD 161.171.933. 

“Kita harapkan volume dan nilai ekspor sub sektor peternakan di triwulan akhir tahun 2018 ini akan terus mengalami peningkatan,” ujar I Ketut di hadapan para peserta Rakonteknas yang terdiri dari seluruh Eselon 2 dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PKH, serta Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan se Indonesia.

Berdasarkan data realisasi rekomendasi ekspor Ditjen PKH, capaian ekspor peternakan dan kesehatan hewan pada 3,5 tahun terakhir (2015-2018 semester I) mencapai Rp 32,13 triliun. Kontribusi ekspor terbesar pada kelompok obat hewan yang mencapai Rp 21,58 triliun menembus ke 87 negara tujuan. Selain itu, ekspor babi ke Singapura sebesar Rp 3,05 triliun.

Lalu, produk susu dan olahannya juga menghasilkan sebesar Rp 2,99 triliun menembus pasar di 31 negara. Kelompok pakan ternak asal tumbuhan menyumbang Rp 3,34 triliun masuk ke 14 negara. Beberapa produk lain seperti produk hewan non pangan, telur ayam tetas, daging dan produk olahannya, pakan ternak, kambing/domba, Day of Chicken (DOC), dan semen beku juga menyumbang devisa cukup besar tahun ini. 

“Langkah dan kebijakan Kementan dalam mewujudkan visi Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia pada 2045 terus diupayakan bersama para pemangku kepentingan,” ucap I Ketut.

Saat ini masalah kesehatan hewan dan keamanan produk hewan menjadi isu penting dalam perdagangan internasional. Seringkali bahkan menjadi hambatan dalam menembus pasar global. Untuk memanfaatkan peluang ekspor, diperlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sektor peternakan, terutama dalam penerapan standar-standar internasional mulai dari hulu ke hilir.

"Untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk ekspor, Kementan terus mendorong komitmen semua pihak dalam mewujudkan konsep One Health dalam penanganan penyakit zoonosis," jelas I Ketut.

Ditjen PKH sendiri terus membangun kompartemen-kompartemen Avian Influenza (AI) dengan penerapan sistem biosecurity. Kini, kompartemen tersebut sudah berkembang menjadi 141 titik dan ditambah 40 titik yang masih dalam proses untuk sertifikasi, padahal awalnya hanya 49 titik. “Kita terus mendesign kegiatan ini agar peternak lokal dapat menerapkan dengan baik dan kompartemen-kompartemen yang dibangun diakui oleh negara lain,” terang I Ketut. 

Untuk penjaminan keamanan pangan, saat ini sudah ada 2.132 unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner). Nomor ini merupakan bukti tertulis yang sah bagi terpenuhinya persyaratan sanitasi higienis sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

Peluang perluasan pasar untuk komoditas peternakan di pasar global, menurut I Ketut, masih sangat terbuka luas. Adanya permintaan dari negara di daerah Timur Tengah dan negara lain di kawasan Asia sangat berpotensi untuk dilakukan penjajakan karena keunggulan Indonesia salah satunya adalah produk halal. 

"Jaminan kehalalan juga dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk ekspor produk peternakan ke wilayah Timur Tengah dan negara dengan penduduk mayoritas muslim lainnya dan ini harus kita manfaatkan,” ungkap I Ketut. (**)


Anda atau Keluarga Beternak, Sekarang Ada KUR yang Bisa Dimanfaatkan Kembangkan Usaha

TUNTAS.CO.ID, Wonogiri - Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peternakan rakyat sebagai implementasi dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Penyaluran KUR khusus peternakan rakyat yang dilaksanakan hari ini, Kamis (6/12) di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp8,9 miliar. Angka tersebut diberikan kepada 69 anggota kelompok peternakan rakyat. 

“Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi masalah ketimpangan dan kemiskinan dengan memperkuat Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang mencakup lahan, kesempatan, dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan sambutan di Sentra Peternakan Rakyat Kebonagung Sidoharjo, Wonogiri, Jateng.

Pada pilar kesempatan, lanjut Darmin, salah satu fokus pemerintah adalah akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sementara pilar lahan mencakup reforma agraria dan perhutanan sosial, serta pendidikan vokasi untuk pilar kapasitas SDM. 

Darmin menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017, pemerintah memang mengatur tentang KUR khusus. Artinya, KUR tersebut khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat. 

“Seperti di Sumatera dan Kalimantan, pemerintah telah menyalurkan KUR khusus untuk replanting sawit. Lalu khusus untuk komoditas peternakan rakyat, KUR ini bisa digunakan baik untuk penggemukan, perah, maupun pembiakan ternak,” terang Menko Darmin yang juga Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. 

Adapun bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR khusus peternakan rakyat kali ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Jateng, dan Bank Sinarmas, dengan offtaker PT Widodo Makmur Perkasa dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT. Pengayom Tani Sejagat.

Menko Perekonomian pun menghimbau bank atau penyalur KUR untuk turut mendukung KUR khusus peternakan rakyat ini. Caranya adalah dengan membantu peternak menyelesaikan persyaratan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dokumen pendukung lain dalam mengajukan KUR. 

“Kekurangan persyaratan justru harus dibantu oleh bank, mengingat terbatasnya pengetahuan peternak kecil terhadap KUR ini. Selain itu, penarikan KUR baiknya dilakukan dengan sistem kartu sehingga peternak menarik KUR sesuai dengan kebutuhan pembiayaan,” tegas Darmin. 

Menurutnya, dengan sistem tersebut, pembiayaan tidak memberatkan peternak. Hal ini juga sejalan dengan telah diluncurkannya kartu tani di Jawa Tengah yang sudah dapat mengintegrasikan subsidi pupuk, rekening tabungan, dan penyaluran KUR. 

Senada dengan Menko Darmin, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menegaskan perlunya akses modal dan pendampingan. “Jika akses modal sudah mudah, kucuran dana juga ada, pendampingan sudah siap, tinggal masyarakat yang mau terus berlatih agar makin terampil. Maju, makmur, dan sejahtera itu kuncinya cuma satu, yaitu Mau. Kalau mau, pasti bisa,” terang Ganjar. 

Sebagai informasi, pada awal diluncurkan pada tahun 2007-2014, KUR diberikan dengan skema Iuran Jasa Penjaminan (IJP) dan suku bunga relatif tinggi yaitu sebesar 24% untuk KUR Mikro dan 13% untuk KUR Ritel. Lalu pada 2015 diubah menjadi skema subdisi bunga dengan suku bunga 12%. Selanjutnya sejak 1 Januari 2018, suku bunga tersebut diturunkan pada titik terendah sebesar 7%. 

Sementara akumulasi pemberian KUR dengan sistem subsidi bunga sejak tahun 2015 sampai dengan 31 Oktober 2018 telah mencapai Rp317 triliun dengan baki debet sebesar Rp132 triliun. Penyalurannya adalah kepada 13,3 juta debitur dengan rasio kredit macet (Non Performing Loan/NPL) di level 1,24%. 

Sebagai rangkaian acara dari peluncuran KUR khusus peternakan rakyat ini, ada pula acara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Hadir Untuk Negeri, Pemberdayaan Ekonomi Santri, dan Tabligh Akbar Kebangsaan di Provinsi Jawa Tengah. 

Hadir pula dalam kesempatan ini antara lain Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, Wakil Bupati Wonogiri Edy Santoso, perwakilan kementerian/lembaga terkait, direksi BUMN/BUMD/Swasta Nasional, kelompok tani/ternak, serta perwakilan BUMP di seluruh Indonesia. (ekon) 

ASN Tanjabbar Mendadak Dites Urine


TUNTAS.CO, Tanjabbar - Usai pelaksanaan upacara peringatan Hari KORPRI ke-47 Tahun.Di halaman Kantor Bupati Tanjab Barat, Kamis (29/11/2018).  Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkup Pemkab Tanjab Barat dilakukan tes urine oleh Badan Narkotika Nasional (BNN),bahkan tersebut urinyang dilakukan secara tiba-tiba alias tanpa sepengetahuan,membuat ASN Tanjab barat tidak merasa cepas atau ketakutan.
Terkait hal tersebut  Kepala BKPSDM Tanjab Barat, Encep Jarkasih,saat  dikonfirmasi awak media  mengatakan, test urine bukan hanya tehadap PNS, tetapi juga tenaga Honorer TKK pun ikut ditest urine.
"untuk test urine  Baik itu PNS maupun TKK. Semuanya sekitar 200 ASN. di Dinas Kesehatan, PUPR, Perkim, Kominfo, Dinas Pendidikan, Damkar dan Perizinan,” bebernya,Kepala BKPSDM Tanjab Barat, Encep Jarkasih, di Ruang Pola Kantor Bupati Tanjab Barat, Kamis (29/11/2018).
Diakuinya, setelah semua rampung dites urine, maka pihaknya tetap akan umumkan siapa saja ASN dan Tenaga Honor PKK positif narkoba.
“Hasil test urine nya nanti akan diumumkan sekitar pekan depan,” tegasnya.
Sebelum test urine diilaksanakan, Kepala BNN Provinsi Jambi, Heru Pranoto yang hadir saat upacara dan pembacaan ikrar anti narkoba menyampaikan,pihaknya apresiasi terhadap Pemkab Tanjab Barat yang bersedia ikut serta berperan dalam memerangi bahaya narkoba.
“Ini merupakan satu-satunya ASN di Indonesia yang berani ikrarkan anti narkoba. Saya apresiasi atas hal ini,“ sebutnya. (**)
Reporter : Anto

Kapal Pengangkut Miras dari Singapura ke Riau Ditangkap di Tanjabbar


TUNTAS.CO.ID, Tanjabbar – Kapal Patroli Anis Madu 3009 dari Polairud Mabes Polri (Baharkam Polri) berhasil menggagalkan penyelundupan kurang lebih 300 dus minuman keras ilegal di wilayah Perairan Tanjab Barat.

Komandan Kapal Anis Madu 3009 Polairud Mabes Polri, AKP Ambar Marwanto, S.ST.,Kepada awak media mengatakan, penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat, bahwasanya disekitaran perairan pulau kijang banyak masuk penyelundupan untuk masalah Miras dan Rokok Ilegal.

Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya tim patroli melakukan pengintaian dan penyelidikan serta melakukan patroli rutin di wilayah tersebut.

Alhasil,tim berhasil mengamankan dan menangkap satu unit Speed Boat berwarna abu abu tanpa nama dengam lima mesin (masing masing mesin 200 PK, red) membawa sekitar 300 Dus minuman keras berbagai merek dan bila dihitung rupiah ditaksir kurang lebih sekitar Rp. 1,2 Milyar,” terang AKP Ambar Marwanto, S.ST, Jum’at pagi (30/11/18), di Pelabuhan Marina Kuala Tungkal.

Lebih lanjut, AKP Ambar menjelaskan, speed boat tanpa nama tersebut berlayar dari OPL Singapura (Laut Lepas) dengan tujuan Pulau Kijang, Riau. Namun dalam perjalanan di perairan Tanjab Barat tim Patroli mencurigai Speed Boat tersebut. Kemudian tim patroli melakukan pengejaran.

Dalam aksi kejar kejaran antara tim Patroli dengan Speed Boat tersebut, tim sempat memberikan tembakan peringatan. “Ya, karena mereka gak mau berhenti.

Akhirnya tim berhasil menghentikan Speed Boat tersebut di wilayah Perairan Tanjab Barat tepatnya di sekitar Kuala Betara,” ungkapnya

Selain mengamankan speed boat dan ratusan dus minuman keras ilegal, tim juga mengamankan 7 orang ABK.

Berdasarkan informasi dari ABK, ratusan dus miras Ilegal tersebut milik saudara inisial,"WY"dari Batam dan akan dikirim ke Pulau Kijang, Riau.

“Untuk penerima ratusan dus miras Ilegal tersebut di Pulau Kijang, kita masih belum tahu, masih kita dalami,” bebernya kepada awak media.

Saat ini speed boat berwarna abu abu tanpa nama tersebut disandarkan di Pelabuhan Marina Kuala Tungkal. Dan untuk 7 orang ABK tersebut saat ini diamankan di Kapal Anis Madu 3009 guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. (**)

Reporter : Anto