Tata Kelola Pemerintahan yang Mulai Membaik Bukti Komitmen Kepemimpinan HDSTULLAH -->
Cari Berita

GUNAKAN MASKER SAAT KELUAR RUMAH, JAGA JARAK DAN RUTIN CUCI TANGAN, KITALAH YANG MENCEGAH COVID-19

Tata Kelola Pemerintahan yang Mulai Membaik Bukti Komitmen Kepemimpinan HDSTULLAH

tuntas.co.id

TUNTAS.CO.ID_MURATARA - Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) melakukan Konsolidasi Persiapan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Jum'at (18/2/22)  Rapat yang dilaksanakan dilantai tiga gedung Sekretariat Muratara ini dipimpin langsung oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Suharto.  Hadir pada kegiatan ini, Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan, Kepala Bagian dan Camat di Lingkungan Kabupaten Muratara.  Sekda Suharto saat memimpin rapat mengatakan, Pemkab Muratara bertekad mewujudkan Good Governance dan Clean Government, salahsatunya dengan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).   "Dalam rangka mewujudkan Cita Muratara Berhidayah, salah satu jalannya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Dan untuk mewujudkan itu, harus ada komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh stakeholder," kata Suharto.  "Bupati dan Wakil Bupati, sangat berkomitmen mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, adil, jujur, transparan dan akuntabel," tambahnya.  Dijelaskan Suharto, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara atau aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  "Tuntutan terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel merupakan cita-cita yang perlu didorong dan upayakan sebagai representasi atau bentuk pertanggungjawaban sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat," sebut Suharto.  Untuk saat ini kata Suharto, SPIP kita sudah mulai membaik, menempati urutan ke tiga setelah Pemprov Sumsel dan Lubuklinggau.  dari 17 Kabupaten dan Kota termasuk Pemprov Sumsel.  "Nilai ini harus kita jaga, bahkan kedepannya harus kita tingkatkan lagi," tegas Suharto.  Kepala Inspektorat Muratara melalui Rika mengungkapkan, sistem penilaian ditahun 2022 ini lebih detail dan komprehensif.  "Kalau dulu dilakukan penilaian 2 tahun sekali, nah sekarang setiap tahun, dan penilaian lebih rijit," kata Rika  Rika berharap seluruh elemen Pemkab berkolaboratif dan bergandengan tangan dalam pengimplementasian SPIP ini.
Rapat persiapan implementasi sistem SPIP Kabupaten Muratara. (Poto/A4)

TUNTAS.CO.ID_MURATARA - Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) melakukan Konsolidasi Persiapan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Jum'at (18/2/22)


Rapat yang dilaksanakan dilantai tiga gedung Sekretariat Muratara ini dipimpin langsung oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Suharto.


Hadir pada kegiatan ini, Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan, Kepala Bagian dan Camat di Lingkungan Kabupaten Muratara.


Sekda Suharto saat memimpin rapat mengatakan, Pemkab Muratara bertekad mewujudkan Good Governance dan Clean Government, salahsatunya dengan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). 


"Dalam rangka mewujudkan Cita Muratara Berhidayah, salah satu jalannya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Dan untuk mewujudkan itu, harus ada komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh stakeholder," kata Suharto.


"Bupati dan Wakil Bupati, sangat berkomitmen mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, adil, jujur, transparan dan akuntabel," tambahnya.


Dijelaskan Suharto, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara atau aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.


"Tuntutan terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel merupakan cita-cita yang perlu didorong dan upayakan sebagai representasi atau bentuk pertanggungjawaban sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat," sebut Suharto.


Untuk saat ini kata Suharto, SPIP kita sudah mulai membaik, menempati urutan ke tiga setelah Pemprov Sumsel dan Lubuklinggau. dari 17 Kabupaten dan Kota termasuk Pemprov Sumsel.


"Nilai ini harus kita jaga, bahkan kedepannya harus kita tingkatkan lagi," tegas Suharto.


Kepala Inspektorat Muratara melalui Rika mengungkapkan, sistem penilaian ditahun 2022 ini lebih detail dan komprehensif.


"Kalau dulu dilakukan penilaian 2 tahun sekali, nah sekarang setiap tahun, dan penilaian lebih rijit," kata Rika


Rika berharap seluruh elemen Pemkab berkolaboratif dan bergandengan tangan dalam pengimplementasian SPIP ini.

(A4)