Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan perwakilan perangkat Desa berbondong-bondong mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (DPRD MURATARA).
Kedatangan ini bermaksud untuk menyampaikan aspirasi terkait gaji BPD dan perangkat Desa yang tidak kunjung dibayar oleh Pemkab Muratara.
Setelah ke DPRD, para anggota BPD dan perangkat desa ini mendatangi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Muratara. Senin (21-12)
“hari ini kita mengadakan audiensi guna menanyakan hak kita, yaitu soal realisasi tunjangan BPD, dan gaji perangkat Desa dan meminta agar segera di realisasikan”, cetus Sekjen ABPEDNAS Supriyanto
Ditempat yang sama perwakilan perangkat Desa Karang Anyar Khoiril mengatakan tidak ada alasan bagi Pemkab jika memang memikirkan hak para aparatur Desa.
"Katanya kas Daerah kosong sehingga gaji kami tidak turun. Hal itu tak akan mungkin terjadi bila Pemkab serius memperhatikan ekonomi kami," Ujarnya
Jangankan untuk memikirkan kesejahteraan seluruh Rakyat Muratara kata Koiril, untuk merealisasikan apa yang menjadi hak kami saja terabaikan sehingga gaji kamipun tak dibayar.
Menanggapi hal itu Ketua DPRD Muratara Efriansyah mengatakan sudah berusaha untuk menghubungi pihak yang terkait. Dalam hal ini yang berwenang Pemkab muratara.
"Kami tetap berupaya untuk mendesak BPKAD, bagaimana caranya biar cepat, agar masalah ini tidak berlarut-larut," ujar Efriyansyah.
Sementara pihak BPKAD Kabupaten Muratara belum ada yang bisa menjelaskan terkait isu kekosongan kas daerah tersebut.
"Pimpinan (Kepala BPKAD Muratara) lagi tidak ada di kantor," kata salah seorang kepala bidang di BPKAD Muratara, Rizalludin
Kita belum bisa memastikan tanggal kata Rizalludin, namun insha allah bulan depan, dan ini akan kita bahas lagi bersama DPRD. (ari)