Muarojambi - DPRD Muarojambi gelar rapat kerja pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap 6 rancangan peraturan daerah Muarojambi dan pemandangan umum eksekutif Bupati terhadap satu ranperda insentif dewan 2020. Senin siang (7/12/20)
Namun rapat kali ini menjadi sorotan. Pasalnya dalam rapat paripurna banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak hadir, sehingga bangku di ruangan rapat DPRD Muarojambi terlihat kosong.
Hal ini tentu membuat sejumlah dewan banyak kecewa, terutama dewan dari fraksi Golkar Muarojambi, Budi Busro. Ia mengatakan agar Instansi yang tidak hadir dalam kegiatan itu ditegur, bahkan jika perlu di nonjobkan.
" Skpd yang tidak hadi itu ditegur, kalau perlu di nonjobkan. Ini kan OPD yang bersangkutan dalam 6 ranperda usulan dari pemerintah, seperti ranperda penyusunan perangkat daerah, pengelola air minum tirta Muarojambi, ranperda penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan nasional, kabupaten layak anak dan ranperda pariwisata," sebut Budi Busro dewan fraksi golkar ini.
Sementara Wakil Bupati (Wabup) Muarojambi Bambang Bayu Suseno (BBS) menyampaikan terkait dengan masukan dan saran oleh dewan terkait dengan OPD yang tidak hadir di rapat kerja ini kepada Bupati
" Terkait hal ini akan diberi tahu kepada Bupati, agar menegur OPD tersebut terutama pada OPD yang ada kaitanya dengan 6 Ranperda usulan Daerah, Agar kedapannya akan meningkatkan kedisiplinan OPD." Ujar Wabup Senin siang (ENDANG)