DPRD Merangin periode 2014-2019 juga selalu dirundung konflik tak berkesudahan. Periode berikutnya, 2019-2024, diharapkan hal buruk seperti ini tidak terjadi lagi.
"DPRD baru jangan tidur lagi. Jangan sibuk dengan konflik internal," ujar Wakil Sekretaris GP Ansor Merangin, Joni Sastra, Selasa (14/5).
Ia katakan, selama ini nyaris tidak pernah terdengar kritik DPRD terhadap Pemkab Merangin. Sehingga dinilai tidak ada penyeimbang yang mengontrol dan mengingatkan kerja pemkab.
Bahkan, pernah LKPJ Bupati Merangin tidak dibahas dan diparipurnakan. Karena DPRD sibuk dengan konflik internal yang sangat akut.
"Kalau LKPJ saja tidak dibahas, lalu apa indikator kontrol DPRD terhadap pemkab? Itu jadi pertanyaan besar dari masyarakat. Jika itu terjadi lagi, berarti rakyat dikhianati," tambah mantan Ketua PC PMII Merangin ini.
Catatan media ini, hanya beberapa orang saja wajah lama yang bertahap di DPRD Merangin pada pemilu 17 April lalu. Selebihnya terpental alias tidak terpilih lagi.
"Itu jadi catatan kita juga. Apakah karena kinerja mereka tidak memuaskan, atau karena faktor lain. Tapi yang terpenting adalah DPRD ke depan harus ada perubahan. Jadi penyeimbang atau mitra kritis bagi pemkab," tutupnya. (muc)