Bermasalah, Camat Tolak Tandatangan Proyek Tanggul di Senyerang -->
Cari Berita
GUNAKAN MASKER SAAT KELUAR RUMAH, JAGA JARAK DAN RUTIN CUCI TANGAN, KITALAH YANG MENCEGAH COVID-19

Bermasalah, Camat Tolak Tandatangan Proyek Tanggul di Senyerang

tuntas.co.id


Ilustrasi/net

TUNTAS.CO.ID - Pembangunan tanggul sepanjang belasan kilometer di Kecamatan Senyerang menyisakan banyak masalah.

Warga setempat mengaku resah karena dalam realisasinya tidak sesuai dengan harapan.

Dimulai dari banyaknya urukan tanggul yang kembali runtuh hingga tiang PLN tumbang akibat pengerukan.

Pengaduan dan keresahan warga dibenarkan oleh Camat Senyerang, Reza Fahlepi.

"Jadi memang kontraktor ngakunya pekerjaan selesai 100 persen, tapi begitu selesai muncul permasalahan, Pak Lurah banyak menerima laporan dari warga," jelas Reza Fahlepi.

Reza selaku camat sudah mengkonfirmasi permasalahan ini kepada pelaksana proyek di lapangan, tapi pihak rekanan malah melempar masalah kepada warga dengan alasan yang dipekerjakan adalah warga setempat.

"Wah saya bilang tidak bisa seperti itu, warga ini kan cuma pekerja, yang tanggung jawab tetap rekanan," jelas Reza.

Apalagi lanjut camat, pihaknya menerima laporan bukan hanya masalah realisasi fisik tanggul, tapi juga soal pekerja yang belum dibayar.

Sejalan dengan kasus ini, Reza menyebut pihak rekanan meminta solusi jalan keluar. Ia menegaskan kepada kontraktor solusinya cuma perbaiki bangunan di sana dan selesaikan semua masalah. "Saya tidak minta apa-apa kok, perbaiki saja," ulasnya.

Terakhir rekanan mengambil langkah dengan membuat surat pernyataan yang berisi beberapa poin, yang intinya menyatakan pekerjaan sudah selesai dengan ditandatangani warga, lurah dan camat.

Tapi Reza menolak tanda tangan saat disodorkan surat tersebut. "Saya tidak mau tanda tangan, masalah ini saya jelaskan juga kepada lurah dan warga. Ini kalau  dipanggil (penegak hukum) kan kita semua jadi terikut-ikut," tegasnya.

"Saya kasih tahu kepada rekanan, mengapa kok kami yang diminta pernyataan. Ini proyek balai, mereka kan punya konsultan pengawas, mereka punya PHO, harusnya mereka yang buat pernyataan," pungkasnya.