 |
| Ist |
TUNTAS.CO.ID SAROLANGUN - Pemerintah Kabupaten Sarolangun kembali menerima piagam penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jambi sebagai perpanjangan tangan BPK Republik Indonesia, Jumat (19/05/2023) di kantor BPKP Provinsi Jambi, Kota Jambi.
Penghargaan opini WTP tersebut diterima langsung oleh Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal, S.Pt, MM yang diserahkan oleh Kepala BPKP Provinsi Jambi Rio Tirta, SE, M.Acc, CSFA.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, Wakil Ketua ll DPRD Sarolangun Syahrial Gunawan, SE, Sekda Sarolangun Ir Endang Abdul Naser, Kepala Inspektorat Sarolangun Henriman, S.Sos, Kepala BPKAD Sarolangun H Kasiyadi, S.IP, ME, Kabag Prokopim Setda Sarolangun Sulaiman, SE.
Kepala BPKAD Sarolangun Kasiyadi mengatakan bahwa penerimaan penghargaan opini WTP tersebut merupakan yang ketujuh kali secara beruntun sejak tahun 2016 yang lalu, tentunya hal itu tidak bisa tercapai tanpa adanya partisipasi dan kerja keras seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun.
” Alhamdulillah, kita kembali raih opini wtp, ini yang ketujuh kalinya meraih wtp secara beruntun dari tahun 2016 sampai 2022. Hal ini bisa di capai berkat partisipasi dan kerjasama semua OPD dan juga kerja keras Tim Penyusunan LKPD Sarolangun. Untuk ke depannya kami berupaya untuk lebih tertib dalam penatausahaan keuangan,” katanya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal, dengan diterimanya penghargaan opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Jambi ini merupakan sebagai bentuk apresiasi atas pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun yang dinilai telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022.
Henrizal juga mengaku sangat berterima kasih atas pemberian penghargaan opini WTP ketujuh kalinya secara berturut-turut ini, dan kedepan Pemerintah Kabupaten Sarolangun menurut, akan berupaya untuk mempertahankan opini WTP ini kembali.
” Harapan kami kedepan, kami pemerintah daerah bisa meningkatkan lagi pengelolaan keuangan daerah dan akan kami perbaiki serta tindak lanjuti rekomendasi BPK atas laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah. Pada saat ini juga kami sampaikan kepada seluruh kepala OPD untuk dapat menindaklanjutinya dengan baik,” pungkasnya.
(Birin)