 |
| Ist |
TUNTAS.CO.ID_MURATARA - Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) melakukan inspeksi mendadak (sidak) jalan rusak, Selasa (7/6/2022).
Mereka merespon keluhan masyarakat yang mengeluh jalan rusak mulai dari Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu hingga ke Kecamatan Nibung dan Rawas Ilir.
Menurut warga, kerusakan jalan di wilayah tiga kecamatan tersebut diperparah oleh kendaraan-kendaraan bermuatan berat yang melintas setiap harinya.
"Kami dari Komisi III hari ini turun ke lapangan untuk mengecek langsung kondisi jalan yang dikeluhkan masyarakat, memang kondisinya rusak parah," kata Ketua Komisi III DPRD Muratara, Andika Saputra.
Saat melakukan sidak, Komisi III melihat langsung jalan tersebut lalu lalang dilewati truk-truk bermuatan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, kernel sawit, CPO, batubara dan lain-lain.
Komisi III menilai wajar jalan milik kabupaten tersebut cepat hancur karena setiap hari dilewati kendaraan bermuatan melebihi kapasitas kekuatan jalan.
"Tadi kami menemukan mobil berkapasitas 21 ton, bawa kernel, pantesan hancur. Ini tentu menyalahi aturan, surat edaran sudah ada, maksimal hanya 8 ton agar jalan tidak cepat rusak," kata Andika.
Ia menegaskan bahwa Komisi III sangat serius melakukan pengawasan terhadap penyelesaian persoalan ini karena telah banyak laporan dan keluhan masyarakat.
Menurut dia, perusahaan-perusahaan yang terlibat menghancurkan jalan tersebut sudah sering ditegur baik dari eksekutif maupun legislatif.
"Sudah sering ditegur tapi ini tidak diindahkan, ada semacam tidak menghargai. Masyarakat sudah resah, kami serius merespon masalah ini, kami tidak main-main, kami wakil rakyat," katanya.
Andika memastikan segera memanggil semua pihak yang terlibat menghancurkan jalan tersebut agar mereka bertanggung jawab.
Komisi III bakal menjadwalkan rapat koordinasi di gedung DPRD bersama perusahaan-perusahaan dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini.
DPRD akan mendesak seluruh perusahaan yang terlibat merusak jalan itu harus bertanggung jawab memperbaikinya.
"Nanti semuanya kita panggil ke kantor (DPRD), mereka harus bertanggung jawab, kalau sebatas perbaikan tambal sulam sana sini, itu bukan solusi, masyarakat ingin jalan ini bagus, apa dibangun beton, patungan seluruh perusahaan," katanya. (*)