Bupati Muratara H Devi Suhartoni (HDS) saat Rakor bersama KPK, Gubernur, Pekot dan Pemkab se Sumsel. (Poto/Ist)
MURATARA - Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) H. Devi Suhartoni (HDS) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemprov beserta Pemkot dan Pemkab se Sematera Selatan. Bertempat di Auditorium Graha Bina Praja Provinsi Sumsel, Kamis (15/4/2021).
Rakor ini merupakan tindak lanjut Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Nomor : B/2438/KSP. 00/70-73-/04.2021 Tanggal 13 April 2021 prihal kegiatan audiensi terkait pengadaan barang dan jasa.
Ketua KPK RI Firli Bahuri memaparkan tentang efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Firli juga menyebutkan komitmen Kepala Daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat dibutuhkan.
"Kabupaten/ kota yang berintegritas akan mewujudkan Provinsi yang berintegritas. Kalau dapat diwujudkan maka Indonesia yang berintegritas," tuturnya
Gubernur Sumsel Herman Deru, mengucapkan terima kasih atas kesempatan Ketua KPK RI Firli Bahuri mengedukasi dan memberikan arahan kepada kepala daerah di Sumsel.
“Semoga kegiatan ini diikuti dengan baik oleh bupati/walikota di Sumsel agar mendapatkan pemahaman yang bermanfaat,” tandasnya.
Bupati Muratara H. Devi Suhartoni menyebutkan, Korupsi adalah akar dari segala permasalahan di negara ini, untuk mengatasinya harus berani transparansi. Keterbukaan anggaran itu harus diterapkan pada semua instansi sampai pada ketingkat Desa.
"Kita sangat keras mengawasi sistem, agar sistem bekerja efektif tanpa ada celah disalah manfaatkan oleh oknum-oknum tertentu," tuturnya
(ari)