MURATARA - Mencari nafkah merupakan kewajiban bagi setiap manusia, apalagi bagi yang sudah berkeluarga atau kepala rumah tangga, tentu akan melakukan berbagai pekerjaan demi menafkahi anak istri dan keluarga.
Namun pekerjaan baik apapun itu, hal yang paling pertama adalah kita harus insyaf serta menyadari tentang keselamatan dalam bekerja dimanapun itu.
Sebab jika tidak, maka akan berakibat vatal bagi pekerja yang tidak memahami situasi dan cara proses kerja yang dijalani. Bisa saja terjadi kecelakaan kerja bahkan sampai merenggut nyawa.
Persoalan itu terbukti terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). sudah berapa banyak korban yang berjatuhan akibat aktivitas kerja di galian tambang emas ilegal atau biasa yang disebut dompet.
Dari data yang terhimpun sudah ada lima orang yang meninggal akibat melakukan aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten tetangga, korban itu merupakan warga dari dua Desa di Kecamatan Rupit. Belum lagi di Desa-Desa lain atau Kecamatan lain.
Menanggapi hal itu, Hadi Subeno Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muratara menghimbau seluruh warga yang melakukan aktivitas tambang emas Ilegal untuk segera dihentikan, karena bisa membahayakan diri, orang lain dan lingkungan.
"Sebernarnya tambang emas Ilegal ini dilarang, karena dikuatirkan proses tersebut menimbulkan efek yang tidak baik," sebutnya
Pekerjaan aktivitas tambang emas yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang profesional dengan peralatan dan pengamanan yang ketat, namun dikerjakan warga dengan peralatan seadanya dan tingkat pengetahuan yang minim tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hal itu berpotensi menimbulkan longsor hingga meregang nyawa pekerja tambang.
"Terutama para pekerja minimnya pengetahuan, pengawasan dan juklak atau teknis, yang sebetulnya itu dilakukan pihak-pihak profesional," ujar Hadi
Lanjut Hadi, Sebagai wakil rakyat kami menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari pekerjaan itu, sebaiknya cari yang lain dari pada mengejar yang banyak tapi bahaya.
Wakil Rakyat ini juga meminta kepada Pihak yang terkait, baik Pemerintah Daerah maupun lembaga hukum untuk menindak tegas personal tambang emas ilegal ini.
(Arg)