MUAROJAMBI - Pemerintah Kabupaten Muarojambi akan menerapkan Kartu Kendali gas LPG 3 Kilo gram bagi para rumah tangga dengan tepat sasaran
Penerapan kartu kendali ini sebagai harapan solusi dalam mengatasi kelangkaan serta memberi kepastian pendistribusian gas LPG 3 kilo gram bisa tepat sasaran dan tepat harga.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian Muarojambi, Aditia Warman. Ia mengatakanrencana pembuatan Kartu Kendali bagi pengguna gas LPG 3 kilo gram yang bersubsidi ini baru proses pendataan
"Saat ini dalam proses pembuatan Kartu Kendali itu telah berjalan dengan tahapan pendataan. Namun sampai saat ini masih dalam proses on the track, dari 11 Kecamatan hampir 50 persen yang sudah mengumpulkan data," sebut Kabag Perekonomian Aditia Warwan Senin (8/2/21)
Aditia juga menjelaskan bahwa , proses pengumpulan data bagi yang berhak menerima kartu kendali sudah diserahkan kepada masing-masing pihak Kecamatan dan Desa. Pemerintahan Desa ditugaskan langsung untuk mendata masyarakat yang berhak menerima penggunaan Gas LPG 3 Kilo gram.
"Nah kenapa kami meminta data ulang dari kepala desa, maunya kami punya data sendiri, maksudnya Seperti ini, kenapa kami tidak langsung meminta data dari sosial maupun statistik. Karena kami takut ada masyarakat yang ketinggalan, dan malah jadi Bumerang di kalangan masyarakat sendiri," terang Aditia
Ditambahkan Aditia dengan hadirnya Kartu Kendali ini ,diharapkan ke depan tidak ada lagi kelangkaan seperti yang sering terjadi selama ini yang dirasakan oleh masyarakat Muarojambi.
"Untuk kriteria masyarakat yang berhak menerima kartu kendali LPG 3 Kilo gram yang bersubsidi ini hampir sama dengan kriteria masyarakat yang menerima bantuan sosial," cetusnya
Lebih lanjut ia menyebut bagi yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak berhak untuk menerima LPG 3 Kilo yang bersubsidi secara umumnya. Yang berhak mendapat masyarakat yang kategorinya miskin.
"Makanya kita usahakan sesegera mungkin Kartu pelanggan ini rampung, jadi tidak ada lagi orang kaya yang menggunakan LPG 3 kilo gram. Bagian Ekonomi dan Bagian Hukum Setda Muarojambi saat ini ,sedang memproses payung hukum penerapan kartu kendali agar nantinya tidak salah dalam penggunaannya."tutup Aditia Warwan
(ENDANG)