Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) akhir-akhir ini menjadi sorotan publik, pasalnya berbagai persoalan terkait proses birokrasi yang terkesan carut marut menjadi perbincangan masyarakat Muratara.
Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, Pembangunan IGD RSUD Rupit dan kekosongan Kas Daerah yang menyebabkan tidak dibayarnya gaji anggota BPD, perangkat Desa dan gaji TKS maupun honorer.
Hal ini diungkapkan Prengki Aktivis Gerakan Mahasiswa yang merasa terpanggil terkait berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Berselang Serundingan ini.
"Akhir-akhir ini kita disibukkan dengan berbagai persoalan yang terjadi kabupaten tercinta ini," Ungkap Prengki pada tuntas.co.id melalui pesan singkat. Kamis (24-12)
Pertama kata Prengki, terkait persoalan infrastruktur jalan. Rigit Beton, aspal jalan dan aspal siram di Kecamatan Rupit, Karang Dapo, Rawas Ilir dan Kecamatan Ulu Rawas.
"Pembangunan itu terkesan asal-asalan karena belum lama dibangun sudah rusak," Cetus nya
Masi kata Prengki, kemudian Pembangunan IGD Rumah Sakit Daerah Rupit (RSUD) yang belum serah terima ada atapnya sudah runtuh.
"Terindikasi ada Mark Up besar-besaran di setiap proyek pembangunan," Tandasnya
Tidak hanya persoalan proyek pembangunan, gaji perangkat desa juga menjadi imbas dari buruknya kinerja pemkab muratara dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Terakhir ribut masalah kekosongan Kas Daerah yang menyebabkan tidak dibayarnya gaji para Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat Desa. Sehingga terjadi Aksi masa selamat tiga hari berturut-turut," Ungkapnya
Berbagai persoalan itu Ia berharap para penegak hukum melakukan tindakan secara cepat dan tepat sehingga birokrasi menjadi lebih baik dan transparan.
"Kepada pihak Yudikatif untuk segera periksa para oknum-oknum perampas uang rakyat itu, jika memang terbukti segera tangkap dan hukum seberat - beratnya," Tegas orator jalanan ini. (ari)