| Anggota DPRD Provinsi Jambi, Juwanda saat menyambut aspirasi mahasiswa, Kamis (12/9/2019) |
JAMBI, TUNTAS.CO.ID - Masiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Jambi melakukan unjukrasa ke Kantor DPRD Provinsi Jambi, Kamis (12/9/2019).
Mereka menuntut pemerintah segera penyelesaian peristiwa Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi.
Mahasiswa berorasi di depan Kantor DPRD sambil membawa spanduk dan karton yang bertuliskan berbagai tuntutan.
Koordinator Aksi Dio Al Hutama, menyampaikan agar pemerintah menindak pelaku pembakar hutan dan lahan, serta mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan.
Selain itu, mahasiswa juga meminta Pemerintah Provinsi Jambi untuk mempertegas implementasi Perda nomor 2 tahun 2016 tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
"Kemudian segera buat regulasi terkait perintegrasian antara masyarakat dan perusahaan dalam penanganan karhutla," kata mahasiswa.
Dalam aksi ini, kedatangan mahasiswa disambut oleh beberapa Anggota DPRD, salah satunya Juwanda, yang juga merupakan mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang dulu kerap demo di gedung yang sama.
Juwanda menyebut, selaku anggota dewan sangat mendukung apa yang menjadi tuntutan mahasiswa.
Kata pria yang juga Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Provinsi Jambi ini masalah Karhutla imemang harus menjadi tugas bersama, jangan terus-terusan menjadi momen tahunan.
"Jangan sampailah, kalau memang regulasi yang ada saat ini lemah, bagaimana besok regulasi ini kita perkuat," kata Juwanda.
Lebih lanjut kata Juwanda, mahasiswa menyampaikan menemukan di lapangan perusahaan memiliki perlengkapan dan tim pemadam Karhutla, namun sama sekali tidak bisa digunakan masyarakat di luar area perusahaan.
"Ini harus kita cari jalan keluarnya, meminta komitmen perusahaan untuk lebih serius ikut menyelesaikan masalah Karhutla, karena kita tahu masyarakat sangat terbatas akan peralatan pemadam," jelasnya.
"Pimpinan DPRD harus segera memanggil pihak terkait, agar kita tau apa yang sudah dilakukan dan langkah apa yang akan kita ambil untuk menanggulangi kebakaran hutan ini," pungkas politisi PKB tersebut.
Selain unjukrasa mahasiswa, di hari yang sama ada juga aksi dari kelompok masyarakat Jambi lainnya, meminta agar DPRD Provinsi Jambi menolak rencana revisi undang-undang KPK. (dar)