MULIA, TUNTAS.CO.ID -Bertempat di halaman Apel Kantor Bupati Puncak Jaya Pagalome, Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM pimpin apel gabungan Pemda, Instansi vertikal da Ormas dijajaran Pemkab Puncak Jaya Pkl. 07.30 WIT.
Dengan mengenakan stelan jas didampingi Wakil Bupati Deinas Geley, S.Sos, Plt. Sekda Tumiran, S.Sos, M.AP, Bupati Yuni Wonda menyampaikan bahwa sebagai delegasi papua dalam Pendidikan Lemhanas RI mengucapkan terima kasih kepada Jajarannya dan segenap masyarakat yang telah menjaga situasi yang damai di Puncak Jaya. Dirinya juga meminta dukungan dan doa agar dapat menuntaskan pendidikan Lemhanas yang masih tersisa 2 minggu kedepan.
Pada hari yang sama pula, akan dilakukan acara pelantikan dan peresmian Anggota DPRD Kab. Puncak Jaya Periode 2014-2024. "Kita harus berikan sambutan kepada anggota DPRD baru sebagai pejabat daerah dan bukan pejabat negara yang akan dilantik nanti. Meski baru dan masih banyak belajar sebagai pemerintah kita tetap memberikan dukungan dan berkoordinasi dengan instansi terkait karena tugas kita adalah melayani masyarakat." Ungkap Yumi Wonda.
Disinyalir terkait isu keeusuhan jelang DPRD, Bupati secara tegas mengatakan untuk tidak percaya dengan isu miring da Hoax. "Jangan percaya hoax! Saya pastikan Mulia dan Puncak Jaya hari ini dan kedepan aman. Aparat keamanan yang bertugas juga telah siap mengantisipasi hal tak terduga. Masyarakat jangan terprovokasi baik dari isu maupun dari media sosial, Aktivitas pelayanan harus tetap berjalan karena Tuhan bersama Kita yang setia melayani masyarakat" Tegas Bupati.
Pasca Ibadah Gabungan kemarin, Minggu(10/11) Bupati menyampaikan teguran keras kepada umat nasrani terutama teguran keras kepada ASN yaitu kepala distrik dan kepala kampung yang tidak becus mengelola dana kampung.
Ada indikasi permainan dan praktik pinjam meminjam uang dengan bunga yang sangat tidak masuk akal(tengkulak)yang tercium oleh Bupati. Kepala Kampung secara sengaja meminjam uang dan barang ke pihak tertentu dan bahkan ke kios/toko dan saat dana cair diharuskan membayar bunga yang tinggi.
"Setelah cair, di depan Bank Papua uang yg turun tidak langsung disalurkan ke kampung untuk pembangunan, tetapi untuk untuk bayar hutang sana sini, ini masih kita selidiki dan kedepan akan saya evaluasi. Kami akan berkonsultasi ke Mendagri dan Kementerian Desa dan PDT agar nantinya jangan salurkan uang tetapi barang/fisik berupa pembangunan yang betul - betul dibutuhkan oleh masyarakat kampung. Uang yang disalurkan akan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi." Cecar Bupati Yuni.
Fenomena ini sangat disesalkan Bupati mengingat gelontoran dana yang dialokasikan negara untuk kampung sangat besar, tahapan perencanaan dan mekanisme sudah betul namun ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum sehingga efektif hanya untuk memperkaya oknum saja.
Terkait rencana perampingan Eselon di jajaran Kementerian Dalam Negeri, Bupati bersama Kepala Daerah yang mengikuti Lemhanas akan memberikan telahaan dan masukan kepada Presiden untuk di evaluasi. "Dibeberapa Daerah masih membutuhkan struktur Eselon III dan IV, karena kita masih butuh tenaga di daerah, tetapi sebagai PNS yang menjadi abdi negara dan abdi masyarakat mental PNS sudah harus profesional dan siap menerima konsekuensi apakah perampingan jadi dilakukan. Itu kita tunggu saja keputusan Presiden" Tutup Bupati Yuni.(bar)