 |
| Bupati H. Devi Suhartoni (HDS) saat Proses pelantikan eselon III dan eselon IV Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara. (Poto/Ist) |
TUNTAS.CO.ID_MURATARA - Bupati H. Devi Suhartoni (HDS) Lantik jajaran pejabat administrator 97 dan pejabat pengawas sebanyak 94 orang, terdiri dari eselon III dan eselon IV Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Sesuai SK Bupati nomor : 008/KPTS/BKPSDM/MR/2021 dan SK Bupati nomor : 009/KPTS/BPSDM/MRU/2021.
Pelantikan yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Muratara ini dihadiri Wakil Bupati H. A Inayatullah, Sekda, Wakil Ketua DPRD, BNN serta Kepala OPD. Jum'at (3/9).
Pelantikan ini sengaja dilakukan dilapangan terbuka dengan sengatan matahari, menunjukkan simbol bahwa ini adalah awal dari kerja keras para jajaran pejabat yang dilantik.
Bupati Devi Suhartoni, dalam arahannya menyebutkan, kepemimpinannya bersama ustad Inayatullah hanya mengharapkan jajarannya bekerja secara professional.
"Kita harus bekerja dengan baik, karena Kabupaten kita ini adalah Kabupaten, yang penuh dengan pembenahan saat ini. Saya bersama ustad Inayatullah bertanggung jawab dengan melantik bapak/ibu. Apabila dikemudian hari ada yang bermasalah, maka kami juga ikut berdosa atas tindakan kami," tutur Bupati.
HDS juga mengingatkan untuk yang belum dilantik atau non job, untuk sabar. Karena berdasarkan pakta integritas, semua akan dievaluasi selama tiga bulan kedepan.
Bupati menegaskan dimasa kepemimpinan nya bersama ustad Inayatullah tidak butuh jajaran yang menjilat, tapi yang mampu bekerja dengan sebaik-baiknya dan kinerja itu akan dimonitor langsung oleh dirinya dan Wakil Bupati H. A Inayatullah.
"Jabatan bukanlah anugera, tetapi itu adalah cobaan, namun kewajiban kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat," sebut HDS yang juga Kader PDI Perjuangan super potential Provinsi Sumsel ini.
Karena uang yang kita belanjakan itu kata Bupati, adalah uang rakyat, uang rakyat penuh dengan aturan. Merencanakan anggaran harus benar. Saat ini kondisi Negara sangat sulit, fiscal itu sangat sulit, kalau dulu anggaran kita 1,1 Triliun Rupiah. Sekarang TKD kita lebih kurang 800 Miliar rupiah.
"Uang negara turun dari Jakarta, masuk di Kabupaten Muratara. Itu harus direncanakan dan dianggarkan dengan benar untuk kepentingan rakyat," harapnya.
Saya bersama ustad Inayatullah, tegas Bupati, tidak mau jajaran kami dipanggil APH. Uang Negara, satu rupiah pun keluar ada aturannya.
 |
| Wakil Bupati A Inayatullah saat memasang pin pada pejabat baru Muratara. (Poto/Ist) |
"Saya ingatkan sekali lagi, kita saat ini punya system Monitoring Centre for Prevention (MCP). MCP adalah instrument KPK, Kementrian Dalam Negeri dan BPK untuk monitor kinerja di Kabupaten Muratara. Nah Muratara sangat kecil hanya 14 persen, ketika itu hanya 14 persen hanya ada dua indicator, OPD dan Sekdanya tidak bekerja, eselon tiga dan empatnya tidak tau apa-apa," tegas Bupati.
"Kerja ini ada tolak ukur, tolak ukurnya adalah management, management ini bisa berjalan kalau leadership nya benar," lanjutnya.
Selain menekankan agar jajaran patuh pada produk hukum, Kader PDI Perjuangan ini juga mendorong agar jajarannya bekerja secara kreatif dan inovatif.
Perlu saya ingatkan kepada bapak/ibu, kata Bupati, berdasarkan riset, secara pisikologi, 85 persen manusia itu status quo, nyaman dengan yang dilakukannya saat ini dan sebelumnya.
"Bapak/ibu harus berubah, karena pemimpim bapak/ibuk, H. Devi Suhartoni dan Ustad Inayatullah. Kami berdua ingin, bapak/ibu sukses dan tidak ingin kalian gagal," pungkasnya.
Kita punya keyakinan, papar Bupati, bersama DPRD dan bersama rakyat, kita akan jauh lebih baik, kita harus bahu membahu untuk membawa program ke Kabupaten Musi Rawas Utara.
Untuk diketahui sebelum dilantik para eselon III dan IV menandatangani tiga poin Pakta integritas PNS Kabupaten Muratara yang wajib dipatuhi tanpa terkecuali.
1.) Saya akan selalu mejaga citra dan kredibilitas Kabupaten Muratara melalui tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel. Serta objective untuk mendorong meningkatkan kinerja sesuai dengan kode etik, pedoman prilaku dan sesuai jabatan yang saya emban, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai.
2.) Saya siap untuk tidak terlibat dalam penyalagunaan Narkoba, serta mendukung Pemerintah Kabupaten Muratara dalam membrantas penyalagunaan Narkoba.
3.) Saya siap berdomisili atau bertempat tinggal dikabupaten Muratara.
Apabila saya Melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap dinonjobkan, atau dinonaktifkan dari jabatan saya apabila hasil evaluasi kinerja tidak tercapai.
(ari)