Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Muarojambi Usman Khalik
Muarojambi - Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2020 pada bidang Cipta Karya di Dinas PUPR Muarojambi di laksanakan tanpa koordinasi dengan PDAM Tirta Muarojambi.
Pasalnya program berupa sambungan baru tersebut telah menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat karena pelaksanaan program tersebut tidak memiliki acuan untuk menetapkan rumah tangga sasaran sebagai penerima sambungan baru.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Muarojambi Usman Khalik menyampaikan program SPAM ini masyarakat hanya mengeluarkan biaya sambungan baru sebesar Rp120 ribu sedangkan harga sambungan tanpa subsidi sebesar Rp1,2 juta.
" Tentunya hal ini yang menjadi persoalan masyarakat, banyak yang menginginkan subsidi sementara acuan untuk penerima tidak ada," sebut Usman Khalik Komisi III DPRD Muarojambi Jumat (18/12/20).
Selain itu ia katakan meminta agar pihak inspektorat mengaudit program SPAM dan segera menyampaikan hasil audit ke DPRD Muarojambi.
" Kami juga meminta agar BPK RI turut mengaudit program SPAM agar berbagai indikasi kecurangan maupun ketidak tepatan dalam program ini di lapangan terungkap secara transparan," terangnya
Kepala Bidang Cipta Karya di Dinas PUPR Muarojambi Tamzil ketika dikonfirmasi mengatakan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SPAM tahun anggaran 2020 selalu intens berkoordinasi dengan pihak PDAM Tirta Muarojambi.
" Mulai dari usulan kegiatan, perencanaan, serta saat pelaksanaan fisik dilapangan Dinas PU pengelola kegiatan selalu berkomunikasi dan koordinasi dengan PDAM Tirta Muarojambi," sebut Kabid Cipta Karya Tamzil
Dirinya juga menyebut terkait audit BPK dan Inspektorat ia juga menyampaikan memang setiap kegiatan dana DAK selalu di audit mungkin tahun depan
" Mungkin diaudit tahun depan di periode kedua tim auditor turun sekitar bulan 2 atau bulan 3." Kata Tamzil. (ENDANG)