MUAROJAMBI - Pembangunan rehab gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Muarojambi, dengan anggaran senilai Rp 2,5 milyar menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Muarojambi tahun anggaran 2019 menjadi sorotan, karena tetap dilanjutkan, padahal banyak pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat yang gagal dibangun karena refokusing anggaran untuk Covid-19.
Ditanya soal ini, Bupati Muarojambi Masnah Busro mengatakan dirinya tidak mengetahui persis soal pembangunan rehab gedung kejari tersebut.
Bupati Masnah usai hadiri kegiatan rapat paripurna DPRD Muarojambi pada Kamis (5/8/20) pagi lalu mengatakan, pembangunan gedung kejari memang sudah dianggarkan dari tahun 2018, 2019, selalu dibatalkan.
"Kalau setahu saya itu kan sudah dianggarkan dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2018 batal, 2019 dibatalkan juga, ehh... tahun 2020 ini refokusing anggaran," kata Bupati Masnah usai rapat paripurna.
Sambung Bupati, ketika ditanya kenapa gedung kejari dibangun, padahal masih banyak hal yang perlu dibangun untuk kepentingan warga, seperti rehab Kantor Bupati Muarojambi, yang saat ini atapnya bocor, dan juga pembangunan jembatan-jembatan yang dibatalkan.
"Kalau masalah itu coba tanya ke pak Sekretaris Daerah (Sekda) saja," ujar Bupati.
Terkait pernyataan bupati pembangunan gedung Kejari tahun sebelumnya dibatalkan, berbanding terbalik dengan pantauan Tuntas.co.id di lapangan, pembangunan gedung kejari selama dua tahun berturut-turut selalu dilakukan
Pembangunan gedung kejari tak tanggung-tangung pada tahun sebelumnya memakan anggaran dari APBD Muarojambi sebesar Rp 2 milyar, pada tahun 2020 kembali dibangun dengan anggaran Rp 2,5 milyar, artinya dalam waktu dua tahun ini pembangunan gedung Kejari Muarojambi menelan APBD Muarojambi sebesar Rp 4,5 milyar.
Diberitakan sebelumnya rehab gedung kejari Sengeti ini juga menuai kritikan dari LSM Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) yang diketuai oleh Syahrial, ia mengatakan sangat kecewa dengan pembangunan gedung kejari, mengingat tahun ini sedang dilanda musibah besar Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian menjadi lumpuh.
"Kami sangat kecewa dengan pemerintah Muarojambi yang masih melakukan pembangunan gedung kejari ditengah pandemi covid19, harusnya pada saat Refocusing anggaran, harus mendahulukan kepentingan masyarakat ditimbang kepentingan segelintir golongan," kata Ketua LSM LMPP Syahrial. (EN)