Nota dan Kwitansi Kegiatan SPJ Desa Tunas Baru Senilai Rp 80 Juta Diduga Dipalsukan -->
Cari Berita
GUNAKAN MASKER SAAT KELUAR RUMAH, JAGA JARAK DAN RUTIN CUCI TANGAN, KITALAH YANG MENCEGAH COVID-19

Nota dan Kwitansi Kegiatan SPJ Desa Tunas Baru Senilai Rp 80 Juta Diduga Dipalsukan

tuntas.co.id

MUAROJAMBI - Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan pelaksanaan pembangunan di Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Kabupaten Muarojambi senilai 80 juta rupiah, serta kwitansi diduga dipalsukan oleh perangkat desanya.

Hal ini terungkap setelah tersebarnya beberapa foto bukti surat pernyataan pengakuan dari pihak toko tempat pembelian material, yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan nota atau kwitansi pembelian material dengan nominal seperti yang terlampir pada SPJ kegiatan Desa Tunas Baru.

"Nota serta kwitansi yang terlampir di SPJ Desa Tunas Baru ini bukanlah milik toko saya, dan bukan saya yang mengeluarkan, dan bukan saya juga yang menuliskannya," tulis pemilik toko yang berinisial EI di surat peryataan tersebut, Selasa (19/8/20).

Dilanjutkan EI, tanda tangan yang ada di nota dan kwitansi pembelian material itupun juga bukanlah tanda tangan ia selaku pemilik toko. 

EI juga menerangkan Jikapun ada pembelian material di tokonya, oleh perangkat Desa Tunas Baru di tahun 2020 ini.

"Jumlah item dan nominal harganya tidak seperti yang tercantum didalam nota dan kwitansi tersebut, dan ia tidak mengetahui kegunaan dan untuk kebutuhan apa pembelian material itu," ucap EI pada surat pernyataan.

Sementara itu Kepala Desa Tunas Baru Rizal Suherman, ketika dikonfirmasi terkait kebenaran surat pernyataan ini tidak menampik kebenarannya, dan ia juga sudah mengetahui adanya surat pernyataan toko mengenai nota dan kwitansi kegiatan pembangunan Desa yang terlampir di SPJ Desa itu palsu.

"Ya saya sudah mengetahuinya, dan sudah saya cek juga keaslian surat pernyataan toko tersebut secara langsung, dan benar pemiliik toko tidak mengakui pernah merasa telah mengeluarkan nota dan kwitansi itu, makanya saya tidak berani menanda tangani kwitansi itu untuk di SPJ kan. Bahaya kalau sampai saya tanda tangani, bisa jadi masalah untuk saya sendiri," ujar Kades 

Terpisah, Sekertaris Desa (Sekdes) Tunas Baru Supriadi yang juga selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang namanya ikut tercantum dalam kwitansi SPJ mengatakan, nota dan kwitansi yang beredar itu belum melalui tahapan verifikasi dirinya selaku PPKD.

 "Mana ada tanda tangan saya dan bendahara di kwitansi tersebut, artinya nota dan kwintansi itu belum saya verifikasi,"sebutnya 

Sambung Sekdes, Kepala Desa itu baru bisa menandatangani kwitansi kegiatan yang akan dilampirkan itu apabila sudah melalui verifikasi PPKD dengan sudah ditanda tangani dirinya dan bendahara.

"Pertama Tim Pembuat Kegiatan (TPK) membuat SPJ, lalu disetujui bendahara untuk membayar dan baru saya verifikasi, kemudian saya tanda tangani, barulah terakhir Kades yang menanda tangani, tetapikan dalam nota dan kwitansi yang beredar kan belum ada sama sekali tanda tangan, baik bendahara ataupun saya termasuk Kades Selaku  Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Meskipun uangnya sudah dibayarkan kepihak toko," ucap Sekdes Tunas Baru (EN)