MURATARA - Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mengelar seminar Netralitas Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pilkada 2020.
Seminar tersebut berlangsung di Balai Pertemuan Desa Simpang Nibung, Kecamatan Rawas Ulu, Selasa (07/07/2020).
Kegiatan dengan tujuan meningkatkan pemahaman Kepala Desa mengenai batasan – batasan dalam pilkada, secara langsung dibuka Bupati Muratara H Syarif Hidayat.
Seminar itu sendiri menghadirkan tiga pemateri yakni, Ketua Bawaslu Muratara Munawir, Ketua KPU Muratara Agus Mariyanto, dan Kuasa Hukum FK2D Muratara Ilham Fatahila.
Selain diikuti Kepala Desa se Kabupaten Muratara, kegiatan juga dihadiri Ketua DPRD Muratara Efriansyah, dan Kapolres Muratara AKBP Adi Witanto.
Ketua FK2D Muratara Taufik Haris dalam sambutan ketua panitia menyampaikan bahwa kegiatan dilaksanakan untuk tujuan mendalami pemahaman Kepala Desa akan batasan – batasan dalam pilkada.
Ia mengatakan jika Kepala Desa dituntut netral dalam Penyelenggaraan Pilkada, namun batasan batasan tersebut masih banyak belum mereka pahami sehingga dilangsungkan kegiatan seminar.
“Kita semua tau jika Kepala Desa diminta dalam pilkada, namun kita banyak mendalami batasan batasan mana saja yang diperbolehkan dan dilarang
Untuk itu kegiatan ini kila langsung kan, agar kesalahan – kesalahan yang mungkin terjadi karena ketidak tahuan dapat kita minimalisir,” kata Taufik Haris.
Sementara itu, Bupati Muratara H Syarif Hidayat dalam sambutannya mengaku mendukung penuh kegiatan tersebut, ia mengatakan jika kegiatan itu sangat positif dalam mencapai pilkada yang baik di Muratara.
“Kita sangat apresiasi kegiatan seminar ini, karena kegiatan seperti kita nilai sangat bermanfaat demi terwujud nya pilkada damai di Muratara,” kata Bupati.
Ketua Bawaslu Muratara, Munawir dalam penyampaian materi menjelaskan bahwa Kepala Desa sesuai dengan UU No 10 tahun 2016 tidak diperbolehkan dalam kegiatan politik praktis.
“Ini nanti saat kegiatan kampanye, kalau ada salah satu paslon yang akan hadir untuk berkampanye kepala desa selaku kepala wilayah boleh hadir, namun tidak boleh mengerahkan masa ataupun ikut berkampanye.
Terus untuk tempat berkampanye, paslon boleh mengunakan fasilitas milik desa, namun ingat harus ada kwitansi bukti mereka menyewa, namun bila dipasilitasi dengan anggaran Dana Desa itu tidak boleh,” kata Munawir.
Sedangkan Ketua KPU Muratara Agus Marianto juga menyampaikan hal hal yang sama, ia mengatakan jika Kepala Desa tidak boleh mensosialisasikan atau mengampanyekan salah satu pasangan calon, karena hal itu melanggar.
Namun kepala Desa diperbolehkan bersosialisasi dan mengajak masyarakat di Desanya agar mengunakan hak pilih di Pilkada 2020.
“Kades harus ajak tokoh masyarakat dalam bersosialisasi dan mengajak agar masyarakat mengunakan hak pilih, namun jangan diarahkan memilih siapa,” kata Agus. (ari)