Sekda Agus Sanusi Hadiri Acara Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2021 -->
Cari Berita
GUNAKAN MASKER SAAT KELUAR RUMAH, JAGA JARAK DAN RUTIN CUCI TANGAN, KITALAH YANG MENCEGAH COVID-19

Sekda Agus Sanusi Hadiri Acara Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2021

tuntas.co.id


TANJABBAR, TUNTAS.CO.ID - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Rapat Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 di aula kantor BAPPEDA, Selasa (28/1/2020)

Acara tersebut dihadir Langsung Sekda Tanjung jabung barat, Ketua DPRD Tanjung Jabung barat, Kepala OPD, para camat se Tanjabbar, perwakilan LSM dan tokoh masyarakat.

Sekda Tanjung jabung barat Agus Sanusi dalam sambutannya mengatakan, bahwa konsultasi publik merupakan forum sangat strategis guna mendapatkan masukkan dan saran dari para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan, yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis demi menyempurnakan rancangan awal RKPD Tanjabbar Tahun 2021.

“RKPD Tanjabbar Tahun 2021, adalah dokumen perencanaan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Melalui forum konsultasi publik ini pula, kata Agus sanusi diharapkan akan tercipta konsensus atau kesepakatan, utamanya pada perumusan isu strategis, prioritas, dan tema pembangunan tahun 2021.

“Dengan demikian, koreksi, masukan, sumbangsih pemikiran dan saran dari peserta forum konsultasi publik merupakan bahan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD Tanjabbar tahun 2021,” ucapnya

Pada kesempatan tersebut, juga diuraikan gambaran umum kondisi daerah yang menyangkut aspek geografis dan demografis. Termasuk aspek kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, indek pembangunan manusia serta aspek pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.

Konsultasi publik juga membeberkan tenaga kerja, perekonomian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tak kalah penting terkait pangan, yakni dalam komitmen kedaulatan pangan yang diwujudkan dengan beberapa regulasi. Sektor pertanian masih menjadi prioritas.(Anto)