Menag Fachrul Razi Balik Membantah Larang ASN Memakai Cadar -->
Cari Berita
GUNAKAN MASKER SAAT KELUAR RUMAH, JAGA JARAK DAN RUTIN CUCI TANGAN, KITALAH YANG MENCEGAH COVID-19

Menag Fachrul Razi Balik Membantah Larang ASN Memakai Cadar

tuntas.co.id

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi 
JAKARTA, TUNTAS.CO.ID - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi kini justru membantah dirinya melarang aparatur sipil negara (ASN) mengenakan cadar dan celana cingkrang.

Fachrul Razi menyebut dirinya tak berhak mengatur hal-hal tersebut.

“Masa menteri agama mengeluarkan larangan. Menteri agama, paling-paling merekomendasikan,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Ia mengatakan hal itu disampaikannya hanya dalam aspek agama, menurut pemahaman dia tidak ada ayat yang memerintahkan ataupun melarang soal penggunaan cadar.

“Kalau kemudian ada beberapa instansi melarang dengan alasan keamanan ya urusan instansi itu,” katanya.

Sementara Menteri Pendayagunana Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, masalah pakaian ASN diatur oleh pimpinan masing-masing kementerian/lembaga.

Dia mengatakan jika sudah menjadi aturna maka para pegawai wajib mengikutinya.

Sebelumnya ramai diberitakan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi akan melarang penggunakan nikab alias cadar di instansi pemerintahan.


Menurut Menag pemakaian cadar merupakan budaya Arab, tidak ada kaitannya dengan kualitas iman.

Namun Fachrul  tidak melarang cadar, yang dilarang adalah digunakan di instansi pemerintah.

"Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang nikab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang terakhir kan," ujarnya, Rabu (30/10/2019).

Menag juga sempat menyinggung masalah khilafah, dan tegas melarangnya ada di Indonesia.

"Saya sudah mulai lakukan secara tegas kita katakan khilafah tidak boleh ada di Indonesia," tegas Menag Fachrul Razi.

Sebab kata Fachrul Razi, khilafah lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

"Semua negara berdaulat dan tidak ada yang menerima khilafah dan dianggap sebagai musuh semua negara," kata Menag. (*)