Ini yang Dilakukan Pemerintah Antisipasi Spekulan dan Calo Tanah di Ibu Kota Baru -->
Cari Berita
GUNAKAN MASKER SAAT KELUAR RUMAH, JAGA JARAK DAN RUTIN CUCI TANGAN, KITALAH YANG MENCEGAH COVID-19

Ini yang Dilakukan Pemerintah Antisipasi Spekulan dan Calo Tanah di Ibu Kota Baru

tuntas.co.id



JAKARTA, TUNTAS.CO.ID - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan lokasi Ibu kota baru setelah sebelumnya dilakukan kajian-kajian mendalam oleh beberapa Kementerian yang terlibat termasuk di dalamnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Lokasi yang selama ini membuat masyarakat Indonesia bertanya-tanya akhirnya pada konferensi pers yang dilakukan pada hari Senin, 26 Agustus 2019 di Istana Negara, Presiden Jokowi dengan lugas mengungkapkan bahwa lokasi Ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

“Hasil kajian yang kita intensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir ini menyimpulkan bahwa lokasi Ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” ungkap Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menambahkan alasan kenapa dipilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi yang ideal. “Satu, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Kedua, lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Terakhir kelima, telah tersedia tanah yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare,” tambahnya.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa dengan tersedianya tanah negara seluas 180.000 hektare, pekerjaan pengadaan tanah yang dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN akan relatif lebih mudah.

“Masalah yang berkaitan dengan tanah akan kita amankan dan proses Pengadaan Tanah akan kita lakukan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku,” ucap Sofyan A. Djalil.

Di samping itu, perlu adanya penataan ruang untuk desain Ibu kota baru yang akan dilakukan berbarengan dengan berjalannya pembangunan di Kalimantan Timur.

“Insyaallah kita bisa memanage begitu nanti penetapan lokasi telah dikeluarkan maka kita akan lakukan proses _land freezing_ supaya jangan terjadi spekulasi tanah ditempat yang nanti akan dibutuhkan untuk mendukung Ibu kota negara tersebut,” tutup Menteri ATR/Kepala BPN. (LS)