OTT KPK di Jambi, Konspirasi ‘Mengolah’ Kue APBD 2018 -->
Cari Berita
GUNAKAN MASKER SAAT KELUAR RUMAH, JAGA JARAK DAN RUTIN CUCI TANGAN, KITALAH YANG MENCEGAH COVID-19

OTT KPK di Jambi, Konspirasi ‘Mengolah’ Kue APBD 2018

tuntas.co.id




TUNTAS.CO.ID - 10 orang dari kalangan pengusaha, pejabat eksekutif dan legislatif Provinsi Jambi terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, tiga orang ditangkap di Jambi dan tujuh orang di Jakarta, Selasa (28/11).

Mereka yang ditangkap di Jakarta, kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta, dan yang ditangkap di Jambi dibawa ke Mapolda.

Yang ditangkap merupakan Anggota Banggar DPRD Provinsi, Pejabat Pemprov dan kalangan kontraktor.

“Kami punya waktu sekitar 24 jam sampai dengan penentuan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut," kata Febri.

Lalu apa yang ‘diolah’ 10 orang tersebut sehingga terjaring OTT, belum ada kejelasan resmi dari KK maupun pihak terkait lainnya.
Hanya saja menurut sumber yang meminta identitasnya tak diungkap mengatakan, ini kejadian yang sudah membudaya jelang pembahasan APBD.

Biasanya kata dia, sebelum pembahasan APBD, aka nada komunikasi khsus antara pengguna anggaran dalam hal ini eksekutif, kemudian pengesah anggaran dalam hal ini oknum di DPRD dalam hal ini Banggar, dan kontraktor.

Kontraktor akan memesan pekerjaan mana saja yang dianggap bagus dimasukan di APBD, bahkan rekanan bisa memesan jenis kegiatan dan di mana letak pekerjaan tersebut, hal ini akan disampaikan kepada pengguna anggaran kemudian meminta untuk ‘digiring’ agar disahkan di DPRD.

Atau ada juga jenis proyek yang dicanangkan eksekutif, kemudian ditawarkan ke rekanan dan meminta rekanan untuk menyiapkan sejumlah dana guna memuluskan penetapan proyek tersebut di legislatif.

“Mereka yang kena OTT ini Cuma naas saja, karena sebenarnya kerjaan kayak gini kayak sudah lumrah di semua daerah, ini gawe  mereka setiap mau bahas anggaran,” sebut sumber tersebut.

Biasanya untuk mengesahkan, oknum dewan akan meminta sampai tiga persen dari nilai proyek, hal ini dibayar oleh rekanan di depan, kemudian fee lebih besar diambil oleh oknum eksekutif. “(Eksekutif) Bisa sampai 10 persen,” terang pria ini.

Untuk itu, ia berharap KPK memasang ‘mata’ di semua daerah. “Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi ini juga perlu dimata-matai,” pungkas dia. (**)